Connect with us

Hukrim

Ditolak Jaksa, Guntual Bersama Istri Sampaikan Duplik

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang agenda memberi tanggapan (Duplik) atas tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menolak eksepsi kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (18/10/2021).

Dalam tanggapan, Guntual bersama istri menyampaikan, berupa, bahwa proses perkara ini, sejak di Kepolisian sudah aneh dan ajaib.

Dalih Guntual bersama istri, yakni, korban tidak pernah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik. Hal lainnya, yaitu, pelapor hanya pakai surat tugas padahal yang menjadi korbannya adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Selanjutnya, kedua terdakwa tidak mau menerima atau mengakui perkara ini diajukan ke Pengadilan.

Dalam mencermati materi aduannya, yaitu, soal Hakim Ketua Sogok dan Restoratif Justice. Kedua hal diatas, menjadi gugur tidak bisa lagi dibuat dalil pemidanaan terkait, fitnah dan pencemaran.

Pasalnya, Hakim yang diprotes kedua terdakwa sudah dijatuhi sanksi oleh, Komisi Yudisial (KY). Sedangkan, Restoratif Justice,
Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung sudah mengadopsi Perpol no.8 tahun
2020, Perja no 15 tahun 2020 serta Dirjen Badilum no.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Dengan dasar diatas, kedua terdakwa, menyebut, Jaksa Pengendali atau Peneliti perkara A-Quo tidak cerdas atau bodoh alias membodohi masyarakat dan pembohongan publik. Atas pertimbangan yang disampaikan kedua terdakwa memutuskan untuk tidak dalam argumentasi membahas materi dakwaan.

Hal lainnya, disampaikan, bahwa kedua terdakwa selaku masyarakat negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45 pasal 1 ayat (3), punya hak yang dijamin UUD.

Kedua terdakwa beranggapan, semua tahapan proses hukum yang melibatkan kedua terdakwa dilakukan dengan kebohongan publik dan pembodohan. Pasalnya, Kasipidum, Gatot Haryono melakukan kesewenang-wenangannya memalsukan Undang Undang dan kedua terdakwa gunakan hak melawan dengan mengikuti amanat UUD 45 pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 a, pasal 28 d ayat (1), pasal 28 g ayat (1) yang dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara tanpa ada pengecualian.

Selain itu, pada Perja nomor PER-036/A/JA/09/2021 tentang standar operasional (SOP) dan Perja nomor Per-067/A/Ja/ 07/2007 tentang kode etik perilaku Jaksa yang ditekankan pada pasal 3 dan pasal 4 terkait,
kewajiban dan larangan Jaksa dalam melaksanakan profesi memperhatikan hal diatas dan menyandingkan kode etik maka sesungguhnya Jaksa ini penegak hukum yang banyak melanggar hukum.

Kedua terdakwa juga mengatakan, memperhatikan kengototan yang tidak berdasar hukum Jaksa tetap membawa perkara ini kepersidangan. Sementara fakta-fakta hukum tidak ada yang mendukung.

Kedua terdakwa juga ungkapkan, struktur tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dalam ungkapan, kedua terdakwa mengatakan, jaksa agung muda bidang tindak pidana umum sesuai tabel organisasi sangat jelas berbeda  dengan pidana khusus.

Dimuka persidangan, kedua terdakwa juga menyoal bukan hanya pada materi dakwaan dan isinya maupun pokok perkara akan tetapi pada substansi  seluruh permasalahan yang tidak memiliki unsur pidana materiil maupun formil maka sudah sepatutnya dakwaan Jaksa harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

Usai kedua terdakwa bacakan tanggapan  Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela pada dua pekan berikutnya.        MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Majelis Hakim Jatuhi Vonis 16 Bulan Bagi Sebastian George Johar Yong Dan Deden Surya Kristianto

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Terjerembab dalam perkara yang sama ( melakukan sebuah tindak pidana penipuan ), layak disematkan terhadap Sebastian George Johar Yong dan Deden Surya Kristianto. Pasalnya, Majelis Hakim, M.Taufik Tatas menyatakan, kedua terdakwa telah secara sah bersalah sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhi vonis pidana penjara selama 16 bulan, Selasa (24/5/2022), di Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan tersebut, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni, yang menuntut pidana penjara selama 2 tahun bagi ke-dua terdakwa.

Atas putusan tersebut, JPU menyatakan, sikapnya yaitu, pikir-pikir. Sedangkan, kedua terdakwa menyatakan, menerima putusan sang Majelis Hakim.

Dipersidangan sebelumnya, agenda mendengar keterangan saksi yakni, Budwi Hermawan selaku, pemilik lahan seluas 55,9 Are yang rencana akan dibeli Sebastian (terdakwa) dengan harga 126 Milyard.

Lebih lanjut, terdakwa melakukan Ikatan Jual Beli (IJB) dengan menunjuk Notaris.
Sayangnya, hingga perkara ini naik ke persidangan untuk kedua kalinya, terdakwa belum melakukan pembayaran sama sekali.

Budwi Hermawan juga sudah mengira akan ada banyak korban lantaran, obyek lahan miliknya belum terealisasi pembayaran namun terdakwa sudah berani mempromosikan bahkan presentasi pembangunan kondotel di Canggu Bali.

Hal yang demikian, membuat Budwi Hermawan melapor ke Polda Bali.
” Saya pernah melihat di internet terdakwa sudah mempromosikan pembangunan kondotel. Padahal, lahan saya belum dibayar sama sekali ,” paparnya.

Sesi selanjutnya, agenda pemeriksaan terdakwa dihadapan Majelis Hakim, ke-dua terdakwa berdalih lahan akan dibeli namun, karena ada kendala bahwa obyek lahan sebagian masih milik orang lain.

Pengakuan lainnya, uang para user yang sudah terlanjur melakukan pembayaran DP maupun angsuran oleh, kedua terdakwa dialihkan aset di Cinere Jakarta.

Untuk diketahui, perbuatan ke-dua terdakwa sebelumnya, pada medio (18/11/2021) dijatuhi vonis pidana penjara selama 1 tahun lantaran, kedua terdakwa oleh, Majelis Hakim, secara sah dinyatakan secara bersama sama melakukan perbuatan tindak pidana penipuan.

Adapun, Barang Bukti (BB) di muka persidangan diantaranya, lembar Poto copy kwitansi bermaterai yang dibuat PT. Sean Bale Adhiguna sebagai tanda bukti pembayaran atas nama, Didi Njatawijaya, Steven Lee Njatawijaya serta 1 lembar undangan dari The Voir Suites Hotel  Residence Echo Beach Canggu-Bali.   MET.

Lanjutkan Membaca

Trending