Connect with us

Hukrim

Proses Hukum Kliennya Berlanjut, Penasehat Hukum Ben D Hadjon Akan Siapkan Kartu Truff

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang beragenda putusan sela bagi Stefanus Sulayman (terdakwa) yang disangkakan telah melanggar sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 atau 266. Jeratan pasal tersebut, memantik Penasehat Hukum terdakwa, Ben D Hadjon melakukan nota keberatan atau eksepsi.

Eksepsi terdakwa pun, ditanggapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, yakni, menolak eksepsi terdakwa.

Dipersidangan, Kamis (14/10/2021), Majelis Hakim sampaikan, putusan sela berupa, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang didakwakan JPU. Sedangkan, eksepsi terdakwa sudah memasuki materi perkara maka Majelis Hakim menolak nota keberatan terdakwa.

Secara terpisah, Penasehat Hukum terdakwa, Ben D Hadjon, kepada awak media menyampaikan, sebagaimana yang pernah disampaikan, Pihaknya tidak terlalu berharap eksepsi nya diterima kecuali ada kelalaian JPU yang sangat fatal.

Pihaknya, hanya menggunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi perkara berdasarkan yang diketahui atau yang dialami versi terdakwa.

Sedangkan, proses hukum selanjutnya, pihaknya akan mempersiapkan untuk menghadapi persidangan dalam perkara nanti.

Dalam hal ini, pokok permasalahan kunci ada pada saksi korban yang berkaitan dengan kuasa membeli dan kuasa menjual.
” Dipersidangan berikutnya, sejauh pihaknya, bisa membuktikan akta itu ada dan jangan lupa ini akta nota riil. Akta mempunyai kekuatan mengikat jauh lebih besar dari Renvoi “, ungkapnya.

Lebih lanjut, didalam pasal 3 ayat 2 dalam perjanjian Renvoi kedua pihak sepakat untuk mengesampingkan perjanjian itu setelah ada perjanjian baru. Jadi tenggang waktu selama 2 tahun berjalan secara alternatif.

Masih menurutnya, kalau benar pelanggaran itu, perjanjian Renvoi secara teori pengingkaran salah satu syarat itu adalah Wan-Prestasi.                                                                                       MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending