Connect with us

Hukrim

Tim Penasehat Hukum,Sahlan Menyinggung Besaran PPN Yang Dibayar PT.SLI

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, dengan agenda mendengar keterangan 2 orang saksi yang sengaja dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Nur Rachman, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin (11/10/2021).

Dipersidangan,2 orang saksi yang dihadirkan JPU yakni, Sani dan Irwan. Adapun, yang mengawali keterangan, yaitu, Irwan menyampaikan, bahwa dirinya pernah dilakukan pemerikasaan Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan vendor PT. Antartika Transindo (AT).

Dalam pemeriksaan, yang saya sampaikan berdasarkan, data dari perusahaan serta ada hubungannya dengan PT. Serasi Logistik Indonesia (SLI).
” PT.AT adalah vendor PT.SLI. PT.AT bergerak di bidang pengiriman barang dan jasa “, paparnya.

Lebih lanjut, saat saya menjabat sebagai akuntan, pada medio 2011 hingga 2013 silam, memang ada transaksi PT.SLI dengan PT.AT yakni, transaksi pengiriman barang dari customer PT.SLI.

Secara prosedural disampaikannya, setelah dapat customer lalu PT.SLI tawarkan ke PT.AT setelah sepakat dan keluarkan Purchasing Order (PO) sesuai jasa yang diperlukan. Beberapa dokumen secara prosedural diantaranya, invoice dari PT.AT kemudian bukti faktur pajak lalu diproses oleh bagian finance dan PT.SLI melakukan pembayaran ke PT.AT.
” Pada medio 2011 hingga 2013 terjadi transaksi 467 dan 132 transaksi. Kesemua transaksi sudah termasuk didalamnya pajak dan sudah dibayar PT.SLI “, bebernya.

Masih menurutnya, dalam aplikasi pajak ternyata ada selisih PPN beberapa transaksi yang tidak terbayar ke negara.
SPT tahunan, selalu dilaporkan dan yang melakukan karyawan PT SLI bagian pajak.
” Secara administratif PT.SLI sudah lengkap.
Saya tidak tahu ada yang tidak dibayarkan oleh, terdakwa (PT.AT) “, terangnya.

Sementara, tim Penasehat Hukum terdakwa, Sahlan di muka persidangan, menyinggung besaran PPN yang sudah dibayar PT.SLI.

Sayangnya, saksi tidak ingat besaran PPN yang sudah dibayarkan. Alasannya, saya bekerja di PT.Serasi Group yang masih satu Perusahaan dengan PT.SLI.

Sesi selanjutnya, Sani dalam keterangannya, mengatakan, saya ketahui, saat dilakukan pemeriksaan petugas pajak. Dalam pemeriksaan yang ditanya seputar kegiatan PT.AT.

Pemeriksaan petugas pajak saat saya sudah mantan karyawan PT.AT, antara 2011 hingga 2013. Hal yang disampaikan, dipemeriksaan, saya hanya membuat formulir karena sebelumnya tidak ada yang membuat formulir.

Sani juga membeberkan, terkait, faktur.
” Saya tidak membuat faktur dan terkait, faktur saya hanya lakukan entry ke KPP.
Biasanya, yang melaksanakan Darmanto (karyawan PT.AT) karena usia sudah uzur maka saya menggantikannya “, ujarnya.

Saat pemanggilan dari KPP saya baru ketahui ada selisih yang belum dibayarkan.

Alibi Saksi, yakni, saya hanya entry data yang ada. Yang memberi faktur bagian keuangan PT.AT sedangkan, yang hasil sub
dari terdakwa.

Seingatnya, PT.SLI ada transaksi, saya melihat faktur pajak selama faktur diberikan kemudian saya hanya entry ke KPP.

Masih menurutnya, selama ini selalu dilaporkan tepat pada waktunya.Seharusnya ada pembayaran ke KPP, berhubung tidak  ada dana maka PT.AT melakukan pembetulan.

Usai kedua saksi sampaikan keterangan sebagai saksi Majelis Hakim, Johanis Hehamony memberi kesempatan terhadap terdakwa guna menanggapi. Dikesempatan tersebut, terdakwa tidak menanggapi keterangan kedua saksi.     MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending