Connect with us

Hukrim

Tanggapan Jaksa Menolak Eksepsi. Guntual Bersama Istri Balas Dengan Duplik

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, atas dugaan tentang pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang disangkakan terhadap Guntual bersama istri memasuki agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (11/10/2021).

Adapun, tanggapan JPU disampaikan di persidangan berupa, eksepsi yang dibuat kedua terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, JPU berpendapat, bahwa kedua terdakwa melakukan koreksi dakwaan JPU  melalui eksepsi adalah tangkisan yang tidak mengenai pada materi pokok surat dakwaan akan tetapi, keberatan atau eksepsi yang diajukan adalah cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.

Bahwa keberatan atau eksepsi harus diajukan sebelum pokok materi perkara diperiksa dipersidangan. Eksepsi adalah suatu upaya yang diberikan terhadap kedua terdakwa dalam hal-hal yang berhubungan dalam masalah formil tapi belum memasuki pokok perkara.

JPU juga menyampaikan, bahwa surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan kesimpulan secara lengkap tidak sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

JPU membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa yang dikenal istilah syarat formil.

Sedangkan, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dalam praktek dikenal syarat materiil. JPU dalam membuat surat dakwaan selalu konek dan teliti.

Pokok keberatan kedua terdakwa yakni, tindak pidana delik aduan atas pelanggaran pasal UU ITE pasal 27 ayat 3 pelapor adalah sebagai warga negara yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pelanggaran dimaksud berlaku bagi orang yang merasa dirugikan.

Atas keberatan kedua terdakwa seperti yang diatas, JPU berpendapat, mereka (kedua terdakwa) tidak menjelaskan secara rinci pada bagian yang mana dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Review yang menganulir terhadap sebagai pelapor UU ITE pasal 27 ayat 3.

Keberatan kedua terdakwa terkait, pelapor hanya menggunakan surat tugas, JPU berpendapat, adalah kurang tepat. Sehingga dengan demikian keberatan kedua terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

Hal yang disoal kedua terdakwa terkait, perkara tindak pidana khusus namun ditangani Jaksa pidana umum. JPU berpendapat keberatan kedua terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa adanya keberatan Penasehat Hukum maupun keberatan kedua terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Secara terpisah, Romel mengatakan, secara normatif dan manusiawi JPU menyatakan keberatan kedua terdakwa guna ditolak dan dikesampingkan. Tentunya, nanti pihaknya akan perdebatkan secara ilmiah di muka persidangan.

Sedangkan, Guntual menyampaikan, JPU sudah waktunya tidak boleh melakukan pembodohan. Register perkaranya Pidsus ketika mereka sampaikan perkara ini Pidum registernya harus PIdum.

Sementara pada pasal 157 dijelaskan peraturan Jaksa Agung ini, mulai berlaku tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahui. Apa maksudnya ini ?.
” Maka saya tetap beranggapan bahwa dakwaan ini ilegal dan JPU yang menuntut juga ilegal “, terangnya.

Guntual menambahkan, ini adalah pembodohan dan saya akan tetap menolak “,pungkasnya.                                                                                  MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending