Tiljuir Himbau, Semua Pihak Harus Turun Tangan Melihat Persoalan Desa Marafenfen

84

Dobo-basudewanews.com, Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan, bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

Semua pihak harus turun tangan, terkait persoalan Desa Marafenfen, karena ini masalah yang sangat serius serta sudah menyangkut hak hak adat.

Sementara, salah satu Tokoh Pemuda Aru, Robert Tiljuir, kepada basudewanews.com, menyampaikan, melalui layanan WhatsApp, Jumat (8/10/2021) berupa, untuk itu !, saya mengajak semua anak adat di bumi Jargaria untuk  sama sama ikut  berpartisipasi dalam mendukung jalannya persidangan  yaitu, mendengar keterangan Ahli Tergugat.

Masi menurut Tiljuir, walaupun yang bersangkutan tidak Hadir pada sidang yang berlangsung pada Rabu (6/10/2021), namun diputuskan untuk Peninjauan Lapangan atau Pemeriksaan Setempat (PS) pada Kamis sepekan ke depan.

Tetapi prinsipnya, ruang di persidangan berikutnya, Tergugat memiliki kesempatan guna menghadirkan Ahli.

Tiljuir, sangat optimis, bahwa sidang (PS) nanti kondisi keamanan tetap aman namun, bagi kami kita semua orang Indonesia.
( Kita semua Satu Bahasa tetapi soal Hak Ulayat semua pihak juga harus tetap menghargai Proses Hukum ).

Kami akan terus melakukan aksi sepanjang agenda sidang di Pengadilan berlangsung.
” Menyampaikan pendapat di muka umum masih tetap di lindungi oleh Undang-Undang “, pungkasnya.    JUS.