Surabaya-basudewanews.com, Eksepsi Stefanus Sulayman (terdakwa) ditolak Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, memantik Penasehat Hukum terdakwa, Ben D Hadjon guna sampaikan, dalam praktek peradilan ekskepsi dilakukan karena ada ketidak adilan didalam KUHAP.

“KUHAP memberi ruang JPU untuk menyusun dakwaan versi JPU dan KUHAP tidak memberi ruang terhadap terdakwa guna sampaikan tanggapan menyangkut substansi perkara versi terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Inilah problemnya, dalam KUHAP ada ketidakadilan”, bebernya.

Hal tersebut, disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, Ben D Hadjon, usai persidangan agenda tanggapan JPU yang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/10/2021).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menyampaikan, tanggapan eksepsi yaitu,
Menolak eksepsi terdakwa yang diajukan pada persidangan sebelumnya. Surat dakwaan terkait tindak pidana sudah jelas dan lengkap serta uraian yang menjadi modus operandi.

Bahwa Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukumnya, pihaknya memohon Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya dan melanjutkan pemeriksaan perkara.

Usai JPU, bacakan tanggapan Majelis Hakim, akan menjatuhkan putusan sela pada persidangan berikutnya.

Secara terpisah, Penasehat Hukum terdakwa, Ben D Hadjon, saat ditemui, mengatakan, berkaitan putusan pengadilan yang berdasarkan tanggapan JPU bahwa kasus perdata menyatakan Gugatan tidak bisa diterima sehingga Pokok perkara tidak diperiksa. Harus diketahui, bahwa ketika gugatan perdata tidak bisa diterima ada pertimbangan, yang menyatakan, gugatan Penggugat tidak sempurna karena Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan pada perjanjian. Kalau seperti itu, pertimbangannya ada konteks Wan-Prestasi yang dilakukan Penggugat dalam hal ini korban di perkara ini.

Hal lainnya, gelar perkara di Mabes Polri atas permohonan Maria berkaitan dengan penunjukan JPU untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tapi harus diingat, Dalam konteks ini substansi yang digelar di Mabes Polri adalah substansi yang sama dalam perkara ini, yang melahirkan kesimpulan bahwa perkara ini perkara perdata.

Walaupun, berbeda subyek, kliennya ditetapkan sebagai tersangka dan Maria atas petunjuk JPU, Maria kemudian ajukan gelar di Mabes Polri, dari penunjuk itu, pelapor yang sama dan substansi perkara yang sama serta dinyatakan secara jelas perkara ini bukan pidana namun perkara perdata.

Hal lain, terkait Pra-peradilan ketika pihaknya mendaftar Pra-peradilan pihaknya, tidak tahu berkas kliennya sudah P 21. Tapi setelah mendaftar dan ketika menunggu informasi persidangan Pra-peradilan baru kami mendapat informasi bahwa berkas kliennya sudah P21. Sehingga dalam Pra-peradilan pihaknya tidak menyertakan JPU dan Pra-peradilan ditolak dengan alasan JPU tidak dilibatkan sebagai Termohon dalam Pra-peradilan.

Dalam Pra-peradilan yang diteliti hanya aspek formal saja. Bahwa ada bukti surat, saksi sehingga melahirkan kecukupan bukti untuk diajukan kepersidangan namun, kualitas dari saksi dan relevansinya bukti surat harus diuji pada pokok perkara.

Di Pra-peradilan ini bukan persoalan formal, bukti dikatakan cukup Majelis Hakim hanya menilai, surat ada berapa, kecukupan saksi berapa berarti kecukupan saksi dan bukti minimal 2 alat bukti terpenuhi tetap relevansinya bukti surat dan kualitas keterangan saksi akan kami uji dipersidangan.  MET.