Connect with us

Hukrim

Eksepsi Ditolak, Penasehat Hukum, Ben D Hadjon, Akan Uji Bukti Surat Dan Saksi Di Persidangan

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Eksepsi Stefanus Sulayman (terdakwa) ditolak Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, memantik Penasehat Hukum terdakwa, Ben D Hadjon guna sampaikan, dalam praktek peradilan ekskepsi dilakukan karena ada ketidak adilan didalam KUHAP.

“KUHAP memberi ruang JPU untuk menyusun dakwaan versi JPU dan KUHAP tidak memberi ruang terhadap terdakwa guna sampaikan tanggapan menyangkut substansi perkara versi terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Inilah problemnya, dalam KUHAP ada ketidakadilan”, bebernya.

Hal tersebut, disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, Ben D Hadjon, usai persidangan agenda tanggapan JPU yang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/10/2021).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menyampaikan, tanggapan eksepsi yaitu,
Menolak eksepsi terdakwa yang diajukan pada persidangan sebelumnya. Surat dakwaan terkait tindak pidana sudah jelas dan lengkap serta uraian yang menjadi modus operandi.

Bahwa Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukumnya, pihaknya memohon Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya dan melanjutkan pemeriksaan perkara.

Usai JPU, bacakan tanggapan Majelis Hakim, akan menjatuhkan putusan sela pada persidangan berikutnya.

Secara terpisah, Penasehat Hukum terdakwa, Ben D Hadjon, saat ditemui, mengatakan, berkaitan putusan pengadilan yang berdasarkan tanggapan JPU bahwa kasus perdata menyatakan Gugatan tidak bisa diterima sehingga Pokok perkara tidak diperiksa. Harus diketahui, bahwa ketika gugatan perdata tidak bisa diterima ada pertimbangan, yang menyatakan, gugatan Penggugat tidak sempurna karena Penggugat juga belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan pada perjanjian. Kalau seperti itu, pertimbangannya ada konteks Wan-Prestasi yang dilakukan Penggugat dalam hal ini korban di perkara ini.

Hal lainnya, gelar perkara di Mabes Polri atas permohonan Maria berkaitan dengan penunjukan JPU untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tapi harus diingat, Dalam konteks ini substansi yang digelar di Mabes Polri adalah substansi yang sama dalam perkara ini, yang melahirkan kesimpulan bahwa perkara ini perkara perdata.

Walaupun, berbeda subyek, kliennya ditetapkan sebagai tersangka dan Maria atas petunjuk JPU, Maria kemudian ajukan gelar di Mabes Polri, dari penunjuk itu, pelapor yang sama dan substansi perkara yang sama serta dinyatakan secara jelas perkara ini bukan pidana namun perkara perdata.

Hal lain, terkait Pra-peradilan ketika pihaknya mendaftar Pra-peradilan pihaknya, tidak tahu berkas kliennya sudah P 21. Tapi setelah mendaftar dan ketika menunggu informasi persidangan Pra-peradilan baru kami mendapat informasi bahwa berkas kliennya sudah P21. Sehingga dalam Pra-peradilan pihaknya tidak menyertakan JPU dan Pra-peradilan ditolak dengan alasan JPU tidak dilibatkan sebagai Termohon dalam Pra-peradilan.

Dalam Pra-peradilan yang diteliti hanya aspek formal saja. Bahwa ada bukti surat, saksi sehingga melahirkan kecukupan bukti untuk diajukan kepersidangan namun, kualitas dari saksi dan relevansinya bukti surat harus diuji pada pokok perkara.

Di Pra-peradilan ini bukan persoalan formal, bukti dikatakan cukup Majelis Hakim hanya menilai, surat ada berapa, kecukupan saksi berapa berarti kecukupan saksi dan bukti minimal 2 alat bukti terpenuhi tetap relevansinya bukti surat dan kualitas keterangan saksi akan kami uji dipersidangan.  MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending