JPU Hadirkan Petugas Pajak Pratama Wonocolo, Guna Buktikan Alfis Indra Kemplang Pajak

47

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi Direktur PT. Antartika Transindo, Alfis Indra yang disangkakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39A huruf a Undang Undang RI nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 rentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (4/10/2021).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Nur Rachmansyah, hadirkan 5 orang pegawai Dinas Pajak KPP Wonocolo, Wonokromo Surabaya, yakni, Agung, Sahat, Prima dan Mayati.

Adapun, Agung dalam keterangannya, mengatakan, tugasnya sebagai AR (pengampuh) mengawasi kewajiban pajak sudah sesuai atau tidak serta mengawasi sudah dilaporkan atau belum perusahaan tersebut.

PT.Antartika Transindo (AT), waktu dilakukan pemeriksaan PT. AT dan berdasarkan sistem perpajakan ada faktur pajak dan PT.AT menerbitkan faktur berarti wajib pajak.

Dalam sistem ditemukan faktur yang dikreditkan PT.AT ke lawan transaksi namun, belum dilaporkan oleh PT. AT. Sesuai domisili harusnya, lapor di KPP Wonocolo.

Lebih lanjut, Agung Sebagai pengampuh mengatakan, berdasarkan data di administrasi perpajakan, sudah ada pengawasan.
” Saya hanya melanjutkan pengawasan atas kewajiban perpajakannya “, ungkapnya.

Masih menurutnya, saya masuk di KPP Wonocolo, pada medio 2018 dan untuk bertemu dengan Direktur PT.AT belum pernah ketemu.

Sedangkan data admin terbit di 2016. Diketahui, ada permasalahan di tahun 2011 hingga 2013 oleh pengampuh yang lama ada remidi.
” PT.AT terbitkan faktur ke PT.Asa Abadi, Artha Wnugerah, Arta Mas dan lain-lain “, paparnya.

Ia menambahkan, kerugian riil terhadap negara saya lupa namun, sudah saya sampaikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
” Kerugian suda ada dan tersistem karena PT AT keluarkan faktur maka wajib lakukan pembayaran pajak. Kerugian ada di review BAP “, imbuhnya.

Selanjutnya, Prima dalam keterangannya, menyampaikan, sebagai AR tugasnya mengawasi perusahaan PT.Oasis. Dari daftar 2011 ada 2 transaksi PT.AT dengan PT.Oasis.

Berdasarkan data ada faktur pajaknya,
PT.Oasis Jaya Abadi secara fisik saat pengecekan, bangunan ada tapi perusahaan nya tidak ada.

Diungkapkan, saksi bahwa terkait, kerugian negara dijelaskannya, jika ada transaksi yang dilaporkan tidak benar maka jelas ada kerugian bagi negara.

Sedangkan, Sahat, mengatakan, saya sebagai pengampuh PT.Andini.Berdasarkan sistem ada 2 faktur tidak dilaporkan.

Transaksinya pernah terbitkan faktur berarti ada transaksi. Saya juga lakukan cek fisik alamatnya benar namun sudah tidak ada orang.
” Alamat sudah sesuai namun, PT.Andini tidak diketahui oleh warga sekitar”, ungkapnya.

Lain halnya, keterangan yang disampaikan Mayati, berupa, berdasarkan data CV melaporkan nihil jadi tidak ada data.
” Saya sebelumnya lakukan fisik namun, tidak ada kantor di Jakarta ” bebernya.

Atas keterangan beberapa petugas pajak Pratama Wonocolo,Surabaya, terdakwa tidak berikan tanggapan keterangan para saksi.  MET.