Connect with us

Hukrim

2 Penasehat Hukum Banding Malah Divonis 4 Tahun. Usai Sidang Jaksa Eksekusi Penahanan

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perkara pemalsuan surat yang melibatkan 2 Penasehat Hukum yakni, Sutarjo dan Sudarmono pada medio 2016 silam, Majelis Hakim, Jihad Arkanudin menjatuhkan putusan pidana penjara selama 42 bulan.

Sebagaimana diketahui, atas putusan Majelis Hakim, 2 Penasehat Hukum yang duduk di kursi panas menyatakan sikap banding. Sayangnya, upaya hukum ke-dua Penasehat Hukum dalam tingkat Kasasi malah menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Putusan Kasasi tersebut, sedikit lebih  berat dari putusan Majelis Hakim sebelumnya.

Di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (5/10/2021), salah satu diantara ke-dua Penasehat Hukum yakni, Sudarmono sedang mendampingi perkara perdata yang sedang bergulir di ruang Tirta 2 Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelum persidangan berakhir, di luar ruang sidang Tirta 2 tampak Kasi Intel dan beberapa Jaksa tampak sabar menunggu usainya persidangan guna melakukan eksekusi penangkapan terhadap Penasehat Hukum Sudarmono.

Tampak, Pihak Kepolisian Dari Pengadilan Negeri Surabaya, Melakukan Pengawalan Ketat.

Selang beberapa saat, usai persidangan, Penasehat Hukum Sudarmono langsung dijemput serta dijelaskan terkait, surat perintah eksekusi penahanan.

Dalam penjelasan tersebut, Penasehat Hukum Sudarmono, memohon izin waktu guna menuju toilet. Upaya permintaan pun, langsung disetujui namun, pihak kejaksaan maupun beberapa Kepolisian yang diperbantukan turut mengawal secara ketat menuju toilet.

Dirasa waktu cukup maka Penasehat Hukum Sudarmono digelandang menuju mobil guna di proses secara ke-administrasian di Lapas Medaeng.

Secara terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, saat ditemui mengatakan, perkara ini sebenarnya, bermula pada medio 2016 silam. Diketahuinya, ada 3 laporan diantaranya, 2 laporan atas nama Khoyana dan 1 laporan atas nama Penasehat Hukum Sudarmono dari Peradi Sidoarjo.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada 2016 silam, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 42 bulan dan putusan diperkuat di Kasasi menjadi 4 tahun.

Pihaknya, hanya menjalankan eksekusi. Sesuai informasi yang diterima sebenarnya, ke-dua Penasehat Hukum yang dimaksud sedang sidang. Sayangnya, dipersidangan hanya tampak Penasehat Hukum Sudarmono maka pihaknya, tetap melaksanakan eksekusi.

Harry Basuki, menambahkan, kebetulan putusan Kasasi pada 2020 sehingga pihaknya, baru ini bisa melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Penasehat Hukum Sudarmono.   MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending