Connect with us

Hukrim

Dakwaan Jaksa Jerat Pasal 372 Dan 266, Stefanus Sulayman Lakukan Eksepsi

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Dipersidangan sebelumnya, Stefanus Sulayman (terdakwa) disangkakan telah melanggar sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 atau 266. Bacaan dakwaan tersebut, dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki yang berdampak reaksi dari Penasehat Hukum, terdakwa, yakni, Ben D. Hadjon, guna lakukan eksepsi atas dakwaan JPU.

Eksepsi tersebut, disampaikan pada sidang lanjutan, di ruang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (30/9/2021). Adapun inti eksepsi terdakwa berupa, bahwa dakwaan JPU tidak memenuhi syarat materiil.

Alasan mendasar, dakwaan tidak memenuhi syarat materiil yakni, tidak memuat uraian unsur delik secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kliennya.

Masih menurut, Ben D.Hadjon, dalam dakwaan yang ke-satu, perbuatan kliennya dikonstruksikan JPU telah memenuhi unsur pokok dalam delik penggelapan.

Pihaknya, selaku, Penasehat Hukum terdakwa, menolak atau tidak sependapat dengan JPU.

Sedangkan, sebagaimana dalam dakwaan ke-dua, perbuatan kliennya dikonstruksikan JPU telah memenuhi unsur pokok dalam delik tindak pidana pemalsuan.

Lebih lanjut, rumusan perbuatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 266
ayat 1 harus memenuhi unsur yang bersifat obyektif dan subyektif.

Berdasarkan hal diatas, pihaknya selaku, Penasehat Hukum menolak atau tidak sependapat dengan JPU.

Ben D.Hadjon, menambahkan, alasan dasar menolak dan tidak sependapat lantaran, adanya Pengikatan Jual-Beli (PJB) pada medio (20/6/2017) silam, yang dibuat dihadapan Notaris, Maria Baroroh.

Syarat tersebut, memenuhi secara formil dan materil dan sah suatu perjanjian yang dikehendaki oleh kedua pihak. Selain itu, Harto Widjojo (korban) hadir saat akta dibacakan kemudian ditandatangani serta adanya para saksi dan ini tercantum dalam akhir akta.

Diujung persidangan, Penasehat Hukum Ben D.Hadjon, menyatakan, dakwaan JPU batal demi hukum.

Usai bacaan eksepsi, Majelis Hakim, memberi kesempatan terhadap JPU guna menanggapi. Dikesempatan yang diberikan, pihak JPU memohon waktu untuk sampaikan tanggapan eksepsi dari terdakwa.     MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending