Connect with us

Pemerintahan

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Indonesia, Harus Tuntas Akhir 2024

Published

on

Lima Daerah Jatim Jadi Percontohan

Surabaya-basudewanews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan akhir 2024 mendatang, rakyat Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem.

Terkait hal tersebut, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, sekaligus sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.

Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDG’s), yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

“Namun, Bapak Presiden menugaskan semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan ekstrem ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin, saat Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama gubernur dan bupati/wali kota dari tujuh provinsi yang menjadi percontohan program secara virtual, Selasa (28/9/2021).

Program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem adalah program pemerintah pusat, pada tahap I tahun 2021 ini, ada tujuh provinsi yang ditunjuk, masing-masing Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Khusus Jawa Timur (Jatim), lima kabupaten yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan menjadi percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemprov fokus pada tiga strategi program, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, usai mengikuti Rakor dengan Wapres Ma’ruf Amin.

Gubernur Khofifah didampingi Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron , Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta Kepala Bappeda dari lima kabupaten.

Khofifah menyatakan, kemiskinan ekstrem Jatim pada 2021 mencapai angka 4,4 persen, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1.746.990 jiwa. Jumlah ini 38,20 persen dari jumlah penduduk miskin Jatim.

Berdasarkan data Susenas Maret 2020 dan Maret 2021, persentase penduduk miskin ekstrem Jatim pada tahun 2020 sebesar 4,5 persen, kemudian di tahun 2021 sebesar 4,4 persen.

Persentase penduduk miskin Jatim pada tahun 2020 sebesar 11,09 persen, kemudian di tahun 2021 sebesar 11,40 persen.

Selanjutnya, jumlah penduduk miskin ekstrem Jatim pada 2020 sebanyak 1.812.210 orang (Nasional 10,54 juta orang), lalu di 2021 sebesar 1.746.990 orang (Nasional 10,86 juta orang).

Sedangkan, jumlah penduduk miskin Jatim pada 2020 sebanyak 4.419.100 orang (Nasional 26,42 juta orang), kemudian di 2021 sebanyak 4.572.730 orang (Nasional 27,54 juta orang). CEB

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Kemenkumham Jatim Dinobatkan Berkinerja Terbaik Kategori Klasifikasi Kanwil Tipe A

Published

on

Basudewa – Surabaya, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, dinobatkan sebagai Kanwil Kemenkumham berkinerja terbaik tahun 2021 Kategori Klasifikasi Kanwil Tipe A.

Penghargaan tersebut, merupakan prestasi kinerja berdasarkan, beberapa parameter kinerja.

Beberapa parameter tersebut, adalah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (SMART), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

” Selain itu, Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM serta capaian target kinerja dan perjanjian kinerja ,” beber Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.

Zaeroji menerima langsung penghargaan tersebut, dari Menkumham, Yasonna H Laoly Kamis (24/11/2022). Dalam gelaran Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 itu, seluruh pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkumham berkumpul untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran.

” Terima kasih atas dukungan seluruh jajaran dan stakeholder kepada Kanwil Kemenkumham Jatim, ini adalah capaian yang luar biasa di akhir pengabdian saya ,” ujar Zaeroji yang memasuki purna tugas pada 1 Desember 2022 nanti.

Selain Jatim, untuk Kanwil Kemenkumham Tipe A, Kanwil DKI Jakarta berada di peringkat kedua diikuti Kanwil Jawa Barat di peringkat ketiga.

Sedangkan, untuk Kanwil Tipe B, Kanwil NTB meraih terbaik I diikuti, Kanwil DIY dan Sumatera Selatan di peringkat kedua dan ketiga.

Sementara itu, untuk Kanwil Tipe C, berturut-turut diraih Kanwil Bangka Belitung di peringkat pertama, Bengkulu dan Kalteng di peringkat kedua dan ketiga.

Menkumham, Yasonna, mengucapkan, terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi positif melaksanakan seluruh kegiatan.

Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan bersama, di sisa waktu di penghujung tahun ini, diselesaikan target kinerja dengan baik dan tuntas.

” Semoga kinerja yang baik dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Bagi Kepala Kanwil yang belum berprestasi dan tanpa prestasi, akan menjadi bahan evaluasi kita bersama ,” pungkasnya.    TIM.

Lanjutkan Membaca

Trending