Resiko Hukum Terdakwa Bebas Demi Hukum

71

Oleh : Abd. Rahman Saleh, SH,MH

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dengan bukti hukum materiil. Bukti hukum materiil salah satunya, adalah didapat dalam proses pembuktian hukum dimuka persidangan.

Peristiwa hukum yang muncul di persidangan itulah, ukuran hukum bukti materiil dengan tujuan memidana terdakwa dengan alat bukti yang telah didapat sehingga terdakwa benar-benar terbukti secara hukum dialah yang bersalah dan wajib dipidana.

Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim dengan anggota majelisnya. Hakim memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penahanan terhadap para terdakwa yang telah duduk di muka persidangan dengan kapasitasnya sebagai terdakwa.

Kewenangan penahanan adalah mutlak menjadi kewenangan pengadilan melalui Majelis Hakim sejak perkara masuk dan bergulir di pengadilan.
Kewenangan penahanan sering kali tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dengan alasan subyektifitas yang dimiliki oleh Majelis Hakim salah satunya, adalah terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

Abd.Rahman Saleh.SH.MH.

 

Hakim melakukan penahanan terhadap diri terdakwa sangat berisiko hukum. Yakni, harus benar-benar jeli melihat masa tahanan dan kewenangan melakukan penahanan yang dibatasi oleh waktu.

Penahanan sudah terukur oleh waktu yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP. Masa penahanan yang dimiliki oleh Majelis Hakim yaitu 90 hari yang apabila melebihi masa limit waktu 90 hari maka secara hukum hakim wajib untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan.

Apabila, masa tahanan habis dan perkara belum selesai dengan sendirinya Terdakwa tidak ditahan. Nantinya akan sulit ketika terbuktinya, secara hukum terdakwa-lah yang bersalah melakukan tindak pidana.

Eksekusinya penuh dengan kesulitan hukum karena harus mencari keberadaan terdakwa secara fisik dimana dia berada.

Beda sekali apabila terdakwa ditahan dari awal proses hukum bergulir, yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan sampai kepada proses persidangan. Eksekusinya akan sangat mudah karena terdakwa telah dilakukan penahanan.

Jaksa selaku eksekutor sangat mudah sekali melakukan tindakan hukum eksekusi karena posisi terdakwa telah ada dalam posisi ditahan.

Resiko hukum terdakwa tidak ditahan atau terdakwa bebas demi hukum karena masa tahanan habis harus dihindari agar hukum pidana bisa tegak dengan sempurna yang terukur secara hukum.

Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tinggal eksekusi yang langsung dilakukan oleh Jaksa.

Resiko hukum sepertinya, akan menimpa pada kasus hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Terdakwa Indra Tantomo yang status hukumnya ketika disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim yang menanganinya. Akan tetapi masa tahanannya habis sebelum perkara diputus oleh Majelis hakim yang menanganinya.

Kasus yang menyeret Indra Tantomo adalah kasus pinjaman koperasi senilai 4 milyard. Terdakwa Indra Tantomo terpaksa menjalani proses peradilan lantaran, Kadiono Gunawan pemilik saham koperasi dilaporkan oleh George ke Polda Jawa Timur sehingga Kadiono Gunawan berserta Andi Gunawan (Ketua Koperasi) melaporkan balik ke Polrestabes Surabaya, yang berdampak Indra Tantomo menjadi tersangka dan menjadi terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya.

Resiko hukum Terdakwa tidak ditahan sangat tinggi resiko hukumnya. Apalagi dengan kasus hukum dengan kerugian sebesar 4 milyard.

Pengadilan Negeri Surabaya, telah memvonis Terdakwa Indra Tantomo 2 tahun penjara. Akan tetapi lagi –lagi sangat disayangkan Majelis Hakim yang mengadili perkara Indra Tantomo tidak harus masuk penjara ketika Putusan dibacakan.

Idealnya secara hukum Terdakwa yang tidak dilakukan penahanan dan atau tahanannya habis padahal perkara belum selesai diperiksa ketika Majelis Hakim memutuskan perkara adalah wajib setelah putusan dibacakan terdakwa harus masuk kedalam penjara.

Sangat krusial sekali sudah bebas demi hukum lantaran, masa tahanan habis malah terpidana tidak harus menjalani pidana karena masih pikir-pikir apakah Terdakwa akan banding atau tidak.

Ini adalah ironi hukum dan muncul pertanyaan kritis adakah skandal hukum dibalik putusan-putusan hukum yang demikian ?.

Dari awal sudah bebas demi hukum (BDH) malah dalam putusannya, tidak wajib masuk penjara karena masih ada ruang hukum untuk mengajukan hak hukumnya bagi terdakwa yakni, upaya hukum banding.

Hukum itu bertujuan mengadili hukum dengan keadilan hukum.Adalah sangat aneh hukum manakala ada terdakwa diadili dimuka persidangan dengan kerugian bagi korban 4 milyard masa tahanan habis dan bebas demi hukum dan tidak masuk bui lagi ketika putusan telah di bacakan oleh Majelis Hakim yang mengadilinya.

Dengan catatan opini hukum, Semoga Kedepan tidak terjadi kasus hukum yang demikian.

———————-
Abd. Rahman Saleh, SH,MH adalah Advokat dan Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo dan mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Jember.