Connect with us

Opini Hukum

Resiko Hukum Terdakwa Bebas Demi Hukum

Published

on

Oleh : Abd. Rahman Saleh, SH,MH

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dengan bukti hukum materiil. Bukti hukum materiil salah satunya, adalah didapat dalam proses pembuktian hukum dimuka persidangan.

Peristiwa hukum yang muncul di persidangan itulah, ukuran hukum bukti materiil dengan tujuan memidana terdakwa dengan alat bukti yang telah didapat sehingga terdakwa benar-benar terbukti secara hukum dialah yang bersalah dan wajib dipidana.

Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim dengan anggota majelisnya. Hakim memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penahanan terhadap para terdakwa yang telah duduk di muka persidangan dengan kapasitasnya sebagai terdakwa.

Kewenangan penahanan adalah mutlak menjadi kewenangan pengadilan melalui Majelis Hakim sejak perkara masuk dan bergulir di pengadilan.
Kewenangan penahanan sering kali tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dengan alasan subyektifitas yang dimiliki oleh Majelis Hakim salah satunya, adalah terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

 

Hakim melakukan penahanan terhadap diri terdakwa sangat berisiko hukum. Yakni, harus benar-benar jeli melihat masa tahanan dan kewenangan melakukan penahanan yang dibatasi oleh waktu.

Penahanan sudah terukur oleh waktu yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP. Masa penahanan yang dimiliki oleh Majelis Hakim yaitu 90 hari yang apabila melebihi masa limit waktu 90 hari maka secara hukum hakim wajib untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan.

Apabila, masa tahanan habis dan perkara belum selesai dengan sendirinya Terdakwa tidak ditahan. Nantinya akan sulit ketika terbuktinya, secara hukum terdakwa-lah yang bersalah melakukan tindak pidana.

Eksekusinya penuh dengan kesulitan hukum karena harus mencari keberadaan terdakwa secara fisik dimana dia berada.

Beda sekali apabila terdakwa ditahan dari awal proses hukum bergulir, yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan sampai kepada proses persidangan. Eksekusinya akan sangat mudah karena terdakwa telah dilakukan penahanan.

Jaksa selaku eksekutor sangat mudah sekali melakukan tindakan hukum eksekusi karena posisi terdakwa telah ada dalam posisi ditahan.

Resiko hukum terdakwa tidak ditahan atau terdakwa bebas demi hukum karena masa tahanan habis harus dihindari agar hukum pidana bisa tegak dengan sempurna yang terukur secara hukum.

Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tinggal eksekusi yang langsung dilakukan oleh Jaksa.

Resiko hukum sepertinya, akan menimpa pada kasus hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Terdakwa Indra Tantomo yang status hukumnya ketika disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim yang menanganinya. Akan tetapi masa tahanannya habis sebelum perkara diputus oleh Majelis hakim yang menanganinya.

Kasus yang menyeret Indra Tantomo adalah kasus pinjaman koperasi senilai 4 milyard. Terdakwa Indra Tantomo terpaksa menjalani proses peradilan lantaran, Kadiono Gunawan pemilik saham koperasi dilaporkan oleh George ke Polda Jawa Timur sehingga Kadiono Gunawan berserta Andi Gunawan (Ketua Koperasi) melaporkan balik ke Polrestabes Surabaya, yang berdampak Indra Tantomo menjadi tersangka dan menjadi terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya.

Resiko hukum Terdakwa tidak ditahan sangat tinggi resiko hukumnya. Apalagi dengan kasus hukum dengan kerugian sebesar 4 milyard.

Pengadilan Negeri Surabaya, telah memvonis Terdakwa Indra Tantomo 2 tahun penjara. Akan tetapi lagi –lagi sangat disayangkan Majelis Hakim yang mengadili perkara Indra Tantomo tidak harus masuk penjara ketika Putusan dibacakan.

Idealnya secara hukum Terdakwa yang tidak dilakukan penahanan dan atau tahanannya habis padahal perkara belum selesai diperiksa ketika Majelis Hakim memutuskan perkara adalah wajib setelah putusan dibacakan terdakwa harus masuk kedalam penjara.

Sangat krusial sekali sudah bebas demi hukum lantaran, masa tahanan habis malah terpidana tidak harus menjalani pidana karena masih pikir-pikir apakah Terdakwa akan banding atau tidak.

Ini adalah ironi hukum dan muncul pertanyaan kritis adakah skandal hukum dibalik putusan-putusan hukum yang demikian ?.

Dari awal sudah bebas demi hukum (BDH) malah dalam putusannya, tidak wajib masuk penjara karena masih ada ruang hukum untuk mengajukan hak hukumnya bagi terdakwa yakni, upaya hukum banding.

Hukum itu bertujuan mengadili hukum dengan keadilan hukum.Adalah sangat aneh hukum manakala ada terdakwa diadili dimuka persidangan dengan kerugian bagi korban 4 milyard masa tahanan habis dan bebas demi hukum dan tidak masuk bui lagi ketika putusan telah di bacakan oleh Majelis Hakim yang mengadilinya.

Dengan catatan opini hukum, Semoga Kedepan tidak terjadi kasus hukum yang demikian.

———————-
Abd. Rahman Saleh, SH,MH adalah Advokat dan Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo dan mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Jember.

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini Hukum

Kota Dobo Darurat Radikalisme

Published

on

Predator Seksual Anak Dibawah Umur Berkeliaran

Oleh Listu Kubela. Pemuda Jargaria.

Basudewa – Dobo, Maraknya, perilaku oknum predator seksual yang kian bertindak tidak manusiawi dan brutal terhadap perempuan atau anak dibawah umur, sontak membuat shock warga kota Dobo.

Dengan lancarnya, aksi bejat dan tak terpuji para predator asusila di daerah ini, tentu menuai sorotan sekaligus kecaman dari seantero masyarakat. Lantas kalangan aktivis maupun komunitas pegiat anti kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai angkat bicara, dan menyuarakan sikap perlawanan terhadap sindikat ‘predator asusila’ di kota Dobo.

Asas kronologi, berangkat dari setiap bedah perkara oleh, aparat keamanan setempat, kuat dugaan, adanya beberapa indikator yang menjadi motif para pelaku asusila ini bereaksi.

Salah satunya, ialah akibat dari miras (minuman keras), serta minimnya sosialisasi akan kesadaran bermasyarakat dalam hubungan dengan dampak hukum, dampak sosial serta dampak Kamtibmas, baik terhadap warga di area sekitar lokalisasi maupun masyarakat kota Dobo secara umum.

Terlepas dari hal itu, kembali kami memandangnya dari aspek TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa terjadinya beberapa kasus beruntun yakni, pelecehan seksual terhadap perempuan dan atau anak dibawah umur ini, tak lain kerap terjadi di seputaran area tempat hiburan malam lokalisasi (kampung jawa).

Lingkungan ini, dikenal langgeng dengan aktivitas dunia malam yakni, miras yang disertai adanya tontonan-tontonan yang tak lazim dari para warga pekerja susila (PSK) kampung jawa pada lingkungan sekitar, yang secara geografis sangat berdekatan dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan aktifitas lalu lalang warga yang bertempat tinggal di belakang lokalisasi.

Maka kami sampaikan, ” tutup lokalisasi ” sebab selamanya tidak akan pernah menghadirkan iklim yang kondusif terhadap masyarakat di kota ini, terutama warga yang berdampingan langsung dengan THM (lokalisasi).

Dalam kejadian-kejadian naas ini, selain dengan cara yang radikal dan brutal dalam merampas harga diri serta kehormatan suci seorang anak perempuan secara tidak manusiawi, namun seketika pula HAM nya sebagai generasi masa depan bangsa dan daerah ini harus terenggut dan meregang ditangan predator asusila yang amoral dan tidak berperikemanusiaan.

Kami himbau, kepada seluruh lapisan masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, terlebih khususnya, kepada warga domisili sekitar area kampung jawa, agar lebih waspada dan ekstra ketat terhadap aktifitas keseharian anak terutama kaum perempuan.

Kepada pihak berwajib agar ada kerja sama dengan Pemerintah Daerah guna melakukan aksi-aksi sosialisasi kemasyarakatan kepada masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, dengan kondisi yang sementara terjadi akhir-akhir ini.

Selaku, masyarakat kami juga sangat mengharapkan, adanya perhatian ekstra khusus serta sikap serius dari pada Pemerintah Daerah dan DPRD setempat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai kapasitas dan kewenangan yang ada.

Sebagaimana amanah yang diemban yakni, pengabdi masyarakat sekaligus pengayom masyarakat, dalam menyikapi dan mengkaji segala dampak atau gejolak lain (baik maupun buruk) yang ditimbulkan dari adanya operasionalisasi THM kampung jawa.

Dasar-dasar pertimbangan rasional akan jaminan keberlangsungan keamanan dan kenyamanan warga sekitar area dan masyarakat kota Dobo umumnya, dengan berpedoman pada kejadian-kejadian naas yang menimpa beberapa anak dibawah umur belakangan ini yang sontak menggegerkan masyarakat sekota Dobo, serta sejauh ini sudah sangat meresahkan dan merugikan warga domisili sekitar kampung jawa (lokalisasi) dalam keseharian aktifis mereka.

#TutupLokalisasi
#LawanPredatorAsusila
#SaveGenerasiMasaDepanAru

Lanjutkan Membaca

Trending