Kecolongan Hukum Di Kasus Dimas Abimanyu

129

Oleh: Abd. Rahman Saleh, SH,MH

Prinsip hukum adalah kehati-hatian dan ketelitian agar diketemukan hukum yang bersukma keadilan hukum.

Prinsip penegakan hukum selalu koheren (berkaitan) dengan sifat hukum itu sendiri yakni, selalu ada subyek hukum yang jelas dalam sikap dan tindakan hukum. Kekaburan subyek hukum dan ketidak-jelasan subyek hukum akan berdampak pada tidak diterimanya hukum dan ditolaknya setiap peristiwa hukum.

Mencuatnya kasus hukum tanda tangan palsu yang terkonfirmasi dalam sengketa hukum kepailitan sengketa hukum di Pengadilan Negeri Surabaya telah melukai hukum.

Insiden tersebut, berawal dari Fahrul Siregar (DPO) dan Dimas Abimanyu yang saat ini menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan secarik surat kuasa palsu dan atau dipalsukan bisa memenangkan sebuah gugatan hukum Kepailitan ini adalah hal luar biasa. Yang demikian adalah sebuah kecolongan hukum.

Surat kuasa yang ada yang tidak pernah diberikan oleh Leny yang kebenarannya seakan asli yang nyatanya adalah palsu kemudian gugatan dimenangkan oleh Leny padahal Leny tidak pernah memberikan kuasa, merasa kaget dan shock memenangkan perkara padahal tidak pernah berperkara.

Ini adalah sebuah kecolongan hukum dan kekurang hati-hatian hukum dari pihak pemutus perkara dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya.

Idealnya, adalah ketika perkara masuk dan mulai disidangkan ada jejaring hukum yang bisa mendeteksi kebenaran sebuah gugatan benar diajukan atau tidak. Ketika masuk kepada tahap mediasi sebagai kewajiban hukum yang harus dilalui oleh para pihak baik penggugat dan tergugat.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Aturan yang demikian adalah aturan yang harus dilalui dan tidak bisa disimpangi.

Salah satu aturan yang tidak boleh dilewati yakni, adalah adanya kewajiban para pihak untuk hadir ketika mediasi dilakukan baik dari pihak penggugat dan tergugat.
Apabila prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi maka dia (Penggugat) dianggap tidak mempunyai itikat baik yang berdampak pada gugurnya sebuah gugatan hukum yang masuk ke pengadilan.

Insiden atau peristiwa menang gugatan dengan tanda tangan palsu dan atau dipalsukan ini adalah ironi hukum.

Kecolongan hukum ketika mediasi dan ketika pemeriksaan dimuka persidangan bergulir sampai akhirnya, putusan dibacakan akibat ketidak hati-hatian hakim dalam merespon sengketa hukum yang ditangani oleh penegak hukum (dalam hal ini hakim).

Hakim dituntut harus jernih hukum dalam menelaah di setiap kasus hukum yang ditanganinya. Lolosnya ketidak hadiran penggugat dalam mediasi yang tidak dicoret dalam sengketa hukum adalah sebuah pelanggaran hukum terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Akhirnya Pengadilan kehilangan marwah hukumnya akibat ketidak jelian dan ketidak hati-hatian dalam merespon sengketa hukum.

Kedepan harus ada kehati-hatian hukum dalam merespon dan menangani sengketa-sengketa hukum yang masuk ke pengadilan agar marwah dan martabat pengadilan tetap terjaga dan putusan hukumnya yakni, tetap berkeadilan hukum . Semoga.

———————————————-
Abd. Rahman Saleh, Advokat dan Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.