Connect with us

Opini Hukum

Kecolongan Hukum Di Kasus Dimas Abimanyu

Published

on

Oleh: Abd. Rahman Saleh, SH,MH

Prinsip hukum adalah kehati-hatian dan ketelitian agar diketemukan hukum yang bersukma keadilan hukum.

Prinsip penegakan hukum selalu koheren (berkaitan) dengan sifat hukum itu sendiri yakni, selalu ada subyek hukum yang jelas dalam sikap dan tindakan hukum. Kekaburan subyek hukum dan ketidak-jelasan subyek hukum akan berdampak pada tidak diterimanya hukum dan ditolaknya setiap peristiwa hukum.

Mencuatnya kasus hukum tanda tangan palsu yang terkonfirmasi dalam sengketa hukum kepailitan sengketa hukum di Pengadilan Negeri Surabaya telah melukai hukum.

Insiden tersebut, berawal dari Fahrul Siregar (DPO) dan Dimas Abimanyu yang saat ini menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan secarik surat kuasa palsu dan atau dipalsukan bisa memenangkan sebuah gugatan hukum Kepailitan ini adalah hal luar biasa. Yang demikian adalah sebuah kecolongan hukum.

Surat kuasa yang ada yang tidak pernah diberikan oleh Leny yang kebenarannya seakan asli yang nyatanya adalah palsu kemudian gugatan dimenangkan oleh Leny padahal Leny tidak pernah memberikan kuasa, merasa kaget dan shock memenangkan perkara padahal tidak pernah berperkara.

Ini adalah sebuah kecolongan hukum dan kekurang hati-hatian hukum dari pihak pemutus perkara dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya.

Idealnya, adalah ketika perkara masuk dan mulai disidangkan ada jejaring hukum yang bisa mendeteksi kebenaran sebuah gugatan benar diajukan atau tidak. Ketika masuk kepada tahap mediasi sebagai kewajiban hukum yang harus dilalui oleh para pihak baik penggugat dan tergugat.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Aturan yang demikian adalah aturan yang harus dilalui dan tidak bisa disimpangi.

Salah satu aturan yang tidak boleh dilewati yakni, adalah adanya kewajiban para pihak untuk hadir ketika mediasi dilakukan baik dari pihak penggugat dan tergugat.
Apabila prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi maka dia (Penggugat) dianggap tidak mempunyai itikat baik yang berdampak pada gugurnya sebuah gugatan hukum yang masuk ke pengadilan.

Insiden atau peristiwa menang gugatan dengan tanda tangan palsu dan atau dipalsukan ini adalah ironi hukum.

Kecolongan hukum ketika mediasi dan ketika pemeriksaan dimuka persidangan bergulir sampai akhirnya, putusan dibacakan akibat ketidak hati-hatian hakim dalam merespon sengketa hukum yang ditangani oleh penegak hukum (dalam hal ini hakim).

Hakim dituntut harus jernih hukum dalam menelaah di setiap kasus hukum yang ditanganinya. Lolosnya ketidak hadiran penggugat dalam mediasi yang tidak dicoret dalam sengketa hukum adalah sebuah pelanggaran hukum terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Akhirnya Pengadilan kehilangan marwah hukumnya akibat ketidak jelian dan ketidak hati-hatian dalam merespon sengketa hukum.

Kedepan harus ada kehati-hatian hukum dalam merespon dan menangani sengketa-sengketa hukum yang masuk ke pengadilan agar marwah dan martabat pengadilan tetap terjaga dan putusan hukumnya yakni, tetap berkeadilan hukum . Semoga.

———————————————-
Abd. Rahman Saleh, Advokat dan Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini Hukum

Kota Dobo Darurat Radikalisme

Published

on

Predator Seksual Anak Dibawah Umur Berkeliaran

Oleh Listu Kubela. Pemuda Jargaria.

Basudewa – Dobo, Maraknya, perilaku oknum predator seksual yang kian bertindak tidak manusiawi dan brutal terhadap perempuan atau anak dibawah umur, sontak membuat shock warga kota Dobo.

Dengan lancarnya, aksi bejat dan tak terpuji para predator asusila di daerah ini, tentu menuai sorotan sekaligus kecaman dari seantero masyarakat. Lantas kalangan aktivis maupun komunitas pegiat anti kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai angkat bicara, dan menyuarakan sikap perlawanan terhadap sindikat ‘predator asusila’ di kota Dobo.

Asas kronologi, berangkat dari setiap bedah perkara oleh, aparat keamanan setempat, kuat dugaan, adanya beberapa indikator yang menjadi motif para pelaku asusila ini bereaksi.

Salah satunya, ialah akibat dari miras (minuman keras), serta minimnya sosialisasi akan kesadaran bermasyarakat dalam hubungan dengan dampak hukum, dampak sosial serta dampak Kamtibmas, baik terhadap warga di area sekitar lokalisasi maupun masyarakat kota Dobo secara umum.

Terlepas dari hal itu, kembali kami memandangnya dari aspek TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa terjadinya beberapa kasus beruntun yakni, pelecehan seksual terhadap perempuan dan atau anak dibawah umur ini, tak lain kerap terjadi di seputaran area tempat hiburan malam lokalisasi (kampung jawa).

Lingkungan ini, dikenal langgeng dengan aktivitas dunia malam yakni, miras yang disertai adanya tontonan-tontonan yang tak lazim dari para warga pekerja susila (PSK) kampung jawa pada lingkungan sekitar, yang secara geografis sangat berdekatan dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan aktifitas lalu lalang warga yang bertempat tinggal di belakang lokalisasi.

Maka kami sampaikan, ” tutup lokalisasi ” sebab selamanya tidak akan pernah menghadirkan iklim yang kondusif terhadap masyarakat di kota ini, terutama warga yang berdampingan langsung dengan THM (lokalisasi).

Dalam kejadian-kejadian naas ini, selain dengan cara yang radikal dan brutal dalam merampas harga diri serta kehormatan suci seorang anak perempuan secara tidak manusiawi, namun seketika pula HAM nya sebagai generasi masa depan bangsa dan daerah ini harus terenggut dan meregang ditangan predator asusila yang amoral dan tidak berperikemanusiaan.

Kami himbau, kepada seluruh lapisan masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, terlebih khususnya, kepada warga domisili sekitar area kampung jawa, agar lebih waspada dan ekstra ketat terhadap aktifitas keseharian anak terutama kaum perempuan.

Kepada pihak berwajib agar ada kerja sama dengan Pemerintah Daerah guna melakukan aksi-aksi sosialisasi kemasyarakatan kepada masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, dengan kondisi yang sementara terjadi akhir-akhir ini.

Selaku, masyarakat kami juga sangat mengharapkan, adanya perhatian ekstra khusus serta sikap serius dari pada Pemerintah Daerah dan DPRD setempat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai kapasitas dan kewenangan yang ada.

Sebagaimana amanah yang diemban yakni, pengabdi masyarakat sekaligus pengayom masyarakat, dalam menyikapi dan mengkaji segala dampak atau gejolak lain (baik maupun buruk) yang ditimbulkan dari adanya operasionalisasi THM kampung jawa.

Dasar-dasar pertimbangan rasional akan jaminan keberlangsungan keamanan dan kenyamanan warga sekitar area dan masyarakat kota Dobo umumnya, dengan berpedoman pada kejadian-kejadian naas yang menimpa beberapa anak dibawah umur belakangan ini yang sontak menggegerkan masyarakat sekota Dobo, serta sejauh ini sudah sangat meresahkan dan merugikan warga domisili sekitar kampung jawa (lokalisasi) dalam keseharian aktifis mereka.

#TutupLokalisasi
#LawanPredatorAsusila
#SaveGenerasiMasaDepanAru

Lanjutkan Membaca

Trending