Connect with us

Hukrim

Nama Wabup Blitar Kerap Disebut Dalam Perkara Dugaan Penipuan. Akankah Jaksa Hadirkan RS Dipersidangan ?

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi LiLy Yunita (terdakwa) yang terlibat perkara penipuan kembali bergulir di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (21/9/2021).

Di beberapa persidangan, Lianawati (korban) dan para saksi yang pernah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, nama Wabup Blitar, Rahmad Santoso (RS), kerap dicatut dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan.

Dalam perkara tersebut, dugaan keterkaitan RS pernah disampaikan korban, bahwa terdakwa menawarkan investasi pembelian tanah dan RS yang mengurus perubahan surat Letter C nomor 397 menjadi sertifikat. Sayangnya, JPU belum bisa menghadirkan RS sebagai saksi.

Dipersidangan, salah satu saksi Andi Cahyadi, menyebut, bahwa mengenal Rahmad Santoso (RS). Sedangkan, keterkaitan RS dengan terdakwa diketahui RS pernah menjual jam tangan tetapi uangnya di transfer ke terdakwa.

Hal yang disampaikan Andi yaitu, mengaku pernah ditipu dengan terdakwa.
” Terdakwa meminjam uang dengan modus memberikan bunga tinggi. Total 38 Milyard dengan hitungan bunga 1,5 persen perbulan
hingga kini, yang belum dibayar 12 Milyard dan tiap saya tagih mbulet  (terakhir-terakhir susah) “, terangnya.

Sedangkan, Bambang Sigit Wicaksono, dalam keterangannya, mengatakan, bahwa terdakwa adalah nasabahnya di BNI dan  terdakwa pernah membuka rekening Giro di bank tersebut.
” saya tahu ada uang masuk dari Maret sampai Desember 2020. Setelah itu kita tutup “, paparnya.

Lanjut saksi, ada pemberitahuan rekening terdakwa masuk daftar hitam karena ada cek yang tidak bisa dicairkan lantaran, Saldo tidak cukup.

Terdakwa terpaksa jalani proses hukum, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menawarkan kerjasama mendanai pembebasan tanah.

Pemilik tanah itu adalah H Djafar. Nomor pendaftaran C 397 yang berlokasi di desa Osowilangon Tandes.

Tanah tersebut, dibeli oleh RS dari ahli waris sebesar 800 ribu per meter dan terdakwa meminta uang kepada Lianawati (korban) untuk kerjasama.
” Terdakwa minta secara bertahap hingga total dana yang diberikan sebesar 47,1 Milyard “, ucapnya.

Hal lain, disampaikan saksi, bahwa terdakwa menyakinkan Lianawati (korban) sebagai pemegang kuasa jual atas tanah tersebut. Terdakwa sempat memberikan cek dari BCA sebanyak tujuh lembar atas nama Doe Sun Bakery.
” Cek itu atas nama terdakwa. Sayangnya, semua cek itu tidak ada satupun yang bisa dicairkan lantaran, saldo tidak cukup “, terangnya.  MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending