Masa Aksi Unjuk Rasa Sampaikan 4 Tuntutan Terhadap Ketua DPRD

19

Dobo-basudewanews.com, Sekitar 50 orang masyarakat yang terdiri dari dua kelompok massa aksi diantaranya, massa Solidaritas Pemuda dan masyarakat Peduli Tanah Adat Jar-Juir, tampak memenuhi kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, dalam rangka menuntut hak masyarakat Desa Marfenfen atas wilayah adat yang sementara dalam proses persidangan.

Aksi unjuk rasa yang di koordinir oleh, Korlap Prengky Tiljuir dan Marco Karelau didepan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, yang berlangsung Senin (20/9/2021), untuk meminta DPRD agar permasalahan yang dialami masyarakat Desa Marfenfen, dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang berlokasi di Lapangan Udara Angkatan Laut (LANUDAL) Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, segera diselesaikan.

Sementara, Kepolisian Polres Kepulauan Aru, melakukan pengawalan unjuk rasa massa aksi sembari melakukan bakar ban mobil di depan kantor DPRD Kepulauan Aru.

Adapun, tuntutan massa yang disampaikan, para orator aksi unjuk rasa tersebut yakni, mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, untuk segera mengeluarkan SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Aru Ursia-Urlima.

Mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, untuk segera menetapkan Peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan  adat Aru Ursia-Urlima.

Mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, untuk segera berkordinasi dengan Gubernur Maluku dan Badan Pertanahan Nasional untuk meninjau Kembali Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 191.1/SK/59/92 tertanggal 22 Januari 1992 dan Sertifikat Hak Pakai nomor 01/Marafenfen tanggal 13 Febuari 1992 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, untuk segera mengeluarkan Keputusan Politik tentang Pengakuan desa Marafenfen sebagai Komunitas masyarakat adat.

Ke-empat tuntutan yang disampaikan telah diterima oleh, ketua DPRD, Udin Belsigaway untuk melaksanakan mediasi di dalam ruang rapat DPRD kabupaten kepulauan Aru.

Dalam mediasi tersebut, Udin Belsigaway mengatakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini, kedatangan masyarakat untuk menuntut hak mempertahankan desa Marfenfen sebagai desa adat.
” Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu hari ini, perlu saya sampaikan bahwa, saya sudah
tegaskan berkali kali bahwa DPRD adalah tangan rakyat dan Marfenfen adalah tanah adat itu sesuai dengan ketentuan. Karena satu daerah yang bertahun-tahun dikuasai maka itu adalah milik orang orang yang menguasai tanah ini “, ungkapnya.

Lebih lanjut, yang perlu diketahui bersama bahwa, ini baru terjadi di Desa Marfenfen, kita khawatir kedepan akan terjadi lagi di desa yang lain, jika tidak disepakati dengan baik.

Hari ini, di ruangan sidang kantor DPRD kabupaten kepulauan Aru, saya meminta waktu kepada basudara yang hadir di sini agar bisa memberikan waktu kepada kita melaksanakan rapat intern untuk membahas masalah ini.

Diakhir pembicaraannya, Udin Belsigaway menerima tuntutan yang di serahkan oleh korlap dan mengatakan bahwa, pada sore hari ini saya selaku ketua DPRD telah menerima surat tuntutan dari Basudara Desa Marfenfen.                  Jus.S.