Connect with us

Daerah

Masa Aksi Unjuk Rasa Sampaikan 4 Tuntutan Terhadap Ketua DPRD

Published

on

Dobo-basudewanews.com, Sekitar 50 orang masyarakat yang terdiri dari dua kelompok massa aksi diantaranya, massa Solidaritas Pemuda dan masyarakat Peduli Tanah Adat Jar-Juir, tampak memenuhi kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, dalam rangka menuntut hak masyarakat Desa Marfenfen atas wilayah adat yang sementara dalam proses persidangan.

Aksi unjuk rasa yang di koordinir oleh, Korlap Prengky Tiljuir dan Marco Karelau didepan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, yang berlangsung Senin (20/9/2021), untuk meminta DPRD agar permasalahan yang dialami masyarakat Desa Marfenfen, dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang berlokasi di Lapangan Udara Angkatan Laut (LANUDAL) Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, segera diselesaikan.

Sementara, Kepolisian Polres Kepulauan Aru, melakukan pengawalan unjuk rasa massa aksi sembari melakukan bakar ban mobil di depan kantor DPRD Kepulauan Aru.

Adapun, tuntutan massa yang disampaikan, para orator aksi unjuk rasa tersebut yakni, mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, untuk segera mengeluarkan SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Aru Ursia-Urlima.

Mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, untuk segera menetapkan Peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan  adat Aru Ursia-Urlima.

Mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, untuk segera berkordinasi dengan Gubernur Maluku dan Badan Pertanahan Nasional untuk meninjau Kembali Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 191.1/SK/59/92 tertanggal 22 Januari 1992 dan Sertifikat Hak Pakai nomor 01/Marafenfen tanggal 13 Febuari 1992 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, untuk segera mengeluarkan Keputusan Politik tentang Pengakuan desa Marafenfen sebagai Komunitas masyarakat adat.

Ke-empat tuntutan yang disampaikan telah diterima oleh, ketua DPRD, Udin Belsigaway untuk melaksanakan mediasi di dalam ruang rapat DPRD kabupaten kepulauan Aru.

Dalam mediasi tersebut, Udin Belsigaway mengatakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini, kedatangan masyarakat untuk menuntut hak mempertahankan desa Marfenfen sebagai desa adat.
” Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu hari ini, perlu saya sampaikan bahwa, saya sudah
tegaskan berkali kali bahwa DPRD adalah tangan rakyat dan Marfenfen adalah tanah adat itu sesuai dengan ketentuan. Karena satu daerah yang bertahun-tahun dikuasai maka itu adalah milik orang orang yang menguasai tanah ini “, ungkapnya.

Lebih lanjut, yang perlu diketahui bersama bahwa, ini baru terjadi di Desa Marfenfen, kita khawatir kedepan akan terjadi lagi di desa yang lain, jika tidak disepakati dengan baik.

Hari ini, di ruangan sidang kantor DPRD kabupaten kepulauan Aru, saya meminta waktu kepada basudara yang hadir di sini agar bisa memberikan waktu kepada kita melaksanakan rapat intern untuk membahas masalah ini.

Diakhir pembicaraannya, Udin Belsigaway menerima tuntutan yang di serahkan oleh korlap dan mengatakan bahwa, pada sore hari ini saya selaku ketua DPRD telah menerima surat tuntutan dari Basudara Desa Marfenfen.                  Jus.S.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Polres Aru Tetapkan 3 Tersangka Terduga Korupsi Dana Covid 19

Published

on

Basudewa – Dobo, Polres Kepulauan Aru, menetapkan 3 tersangka terkait, dugaan tindak pidana korupsi penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020.

Dugaan korupsi dana Covid 19, yang ditangani oleh, Sinas Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Aru.

Hal diatas, disampaikan,Kapolres Kepulauan Aru, AKBP. Dwi Bactiar Rivai, pada Rabu (30/11/2022), saat jumpa Pers.

Terkait dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran corona virus disease 2019, Kabupaten Kepulauan Aru, kami menetapkan, 3 tersangka yang berinisial, MG (Penyedia), CR (PPK) dan DH (KPA).

Berdasarkan, hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, pada tanggal 25 November 2022, dengan kerugian negara sebesar 292 Juta pada Dinas Ketahanan Pangan,” ucap Kapolres.

Dalam konferensi Pers di Mapolres Aru, tersebut, Kapolres didampingi, Kasat Reskrim, Iptu.Andi Amrin dan Kasi Humas, Iptu. Fransisca Liantty Iwane .

Penetapan 3 tersangka ini, pihaknya, mengirimkan panggilan saksi tanggal 25 November 2022 untuk ketiga tersangka untuk hadir dalam pemeriksaaan.

“Tersangka MG (Penyedia) hadir senin tanggal 28 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan status menjadi tersangka dan dilakukan penahanan ,” kata Kapolres.

Selanjutnya, tersangka CR (PPK) hadir selasa tanggal 29 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan status menjadi tersangka kemudian ditahan.

Untuk tersangka DH (KPA) hadir rabu tanggal 30 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan menjadi tersangka kemudian ditahan.

” Hasil kerugian keuangan Negara sudah kami sita dari Penyedia MG dan dalam waktu dekat berkas perkara Dinas Ketahanan Pangan akan kami limpahkan ke Kejaksaan,” Kata Mantan Kapolres MBD .

Pasal yang disangkakan terhadap tiga orang tersangka, yakni, pasal 2 ayat (1), (2) dan atau pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999, tentang perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lebih lanjut, anggaran Covid-19 tahun 2020 di refucusing sebesar 60 Millyard, dan yang direalisasikan yaitu, sebesar 41 Millyard untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabupaten Kepulauan Aru.

Namun dari Review maupun hasil data Dinas Kesehatan pada saat itu, Kabupaten Kepulauan Aru, masih dalam Zona Hijau.

“ BPKP telah lakukan Audit Investigasi dan mendapatkan temuan Indikasi Kerugian Keuangan Negara untuk 5 OPD Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan, untuk 16 OPD lainnya masih kami dalami proses lidik ,” ujar Kapolres.

Dari Hasil Lidik serta keterangan Ahli LKPP dan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, pihaknya, melaksanakan Gelar Perkara dan menaikan status untuk 5 OPD ke Tahapan Penyidikan.

Adapun 5 OPD yaitu, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

“ Kami telah melakukan Pemeriksaan saksi, melakukan penyitaan terhadap Dokumen, melakukan pemeriksaan terhadap Ahli LKPP dan telah meminta kepada BPKP melakukan perhitungan kerugian negara untuk 5 OPD. Sehingga, BPKP perwakilan Provinsi Maluku telah mengeluarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk Dinas Ketahanan Pangan ,” beber Kapolres.

Sedangkan, untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Aru menyusul nantinya.

” Sementara itu, mengenai kasus KPU, pihak BPK RI sedang menghitung kerugian Negara sehingga setelah selesai menghitung kerugian negara baru kita tetapkan tersangka ,” pungkasnya.
Dedi Weusa.

Lanjutkan Membaca

Trending