Connect with us

Pemerintahan

DPRD Jatim Janji Panggil PHE WMO Terkait Dana CSR

Published

on

Dengar Keluhan Nelayan Bangkalan

Surabaya–basudewanews.com, Kabar kasus dugaan penyalahgunaan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) PHE WMO santer terdengar di kalangan nelayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WHO) sendiri merupakan anak usaha dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Para nelayan menganggap program yang digelontorkan oleh Pertamina hulu tersebut, tidak tepat sasaran. Bahkan, ada indikasi fiktif, sama sekali tidak ada kontribusi untuk kesejahteraan nelayan di daerah setempat.

Salah satu nelayan yang tidak mau disebutkan namanya mengaku, pendapatannya dari hasil menangkap ikan saat ini, menurun drastis sejak ada pengeboran di daerah tangkapan ikannya. Penghasilan tersebut berbanding jauh ketimbang saat dulu ketika masih belum adanya pengeboran.

“Dulu tangkapan kami mencukupi kebutuhan keluarga pak. Nah, setelah ada pengeboran, muncul aturan yang tidak boleh mencari ikan di sekitar pengeboran. Padahal disitu tempat ikan. Sehingga kami harus lontang lantung ke jarak yang lebih jauh, kami pun harus menghutang biaya beli solar. Itupun kadang tidak maksimal pendapatannya pak. Dan kami tidak pernah mendapat kan bantuan dari PHE WMO ini pak,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Fahri yang merupakan anggota kelompok nelayan, mengaku nasib keluarganya terpuruk. Mahalnya harga BBM jenis solar tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikannya menurun gara-gara keberadaan pengeboran tersebut.

Bahkan dirinya dan banyak nelayan lain yang dengan terpaksa harus menjual perahunya, karena tidak mampu membayar biaya transportasi.

“Perahu saya sampai saya jual pak. Karna tidak bisa membiayainya. Dan sekarang saya menjadi buruh pada nelayan lain yang mampu beli solar,” kata Fahri.

Menanggapi permasalahan ini, Anggota DPRD Jawa Timur, Mahfud, mengaku sedih dengan keadaan yang menimpa nelayan Kecamatan Sepulu. Dia pun berkomitmen bakal mengawal kasus ini hingga ke gedung parlemen Jawa Timur. Pihaknya berniat memanggil semua pihak, termasuk para nelayan dan PHE WMO sendiri.

“Ternyata ini sangat menyedihkan bagi masyarakat nelayan. Dan ini juga tanggungjawab kami selaku wakil dari masyarakat Madura untuk memperjuangkan hak mereka. Langkah kami yang pertama, aspirasi ini akan kami diskusikan bersama teman-teman DPRD Jatim yang lain. Kami juga akan mengundang para nelayan dan teman teman pemuda yang mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak PHE WMO nantinya untuk di ajak hearing dan menanyakan temuan kami di bawah” kata pria yang juga sebagai Ketua IKA PMII Surabaya ini.

Kendati demikian, anggota Komisi C tersebut menyikapi masalah ini harus mengambil langkah yang tidak terburbu-buru. Pihaknya akan mendengarkan pernyataan dari semua pihak untuk selanjutnya mengambil sikap demi kebaikan bersama.

“Kalau perlu kami akan mengusahakan memanggil semua pihak. Sebagai langkah check and balance dan juga memperdalam. Kalau memang nanti memang tidak pernah ada CSR bagi masyarakat terdampak, ini kan bisa lari ke ranah yang lebih serius, bahkan bisa dievaluasi keberadaan dari perusahaan PHE WMO ini,” tutup anggota DPRD Jatim fraksi PDIP tersebut. CEB

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Kemenkumham Jatim Dinobatkan Berkinerja Terbaik Kategori Klasifikasi Kanwil Tipe A

Published

on

Basudewa – Surabaya, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, dinobatkan sebagai Kanwil Kemenkumham berkinerja terbaik tahun 2021 Kategori Klasifikasi Kanwil Tipe A.

Penghargaan tersebut, merupakan prestasi kinerja berdasarkan, beberapa parameter kinerja.

Beberapa parameter tersebut, adalah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (SMART), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

” Selain itu, Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM serta capaian target kinerja dan perjanjian kinerja ,” beber Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.

Zaeroji menerima langsung penghargaan tersebut, dari Menkumham, Yasonna H Laoly Kamis (24/11/2022). Dalam gelaran Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 itu, seluruh pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkumham berkumpul untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran.

” Terima kasih atas dukungan seluruh jajaran dan stakeholder kepada Kanwil Kemenkumham Jatim, ini adalah capaian yang luar biasa di akhir pengabdian saya ,” ujar Zaeroji yang memasuki purna tugas pada 1 Desember 2022 nanti.

Selain Jatim, untuk Kanwil Kemenkumham Tipe A, Kanwil DKI Jakarta berada di peringkat kedua diikuti Kanwil Jawa Barat di peringkat ketiga.

Sedangkan, untuk Kanwil Tipe B, Kanwil NTB meraih terbaik I diikuti, Kanwil DIY dan Sumatera Selatan di peringkat kedua dan ketiga.

Sementara itu, untuk Kanwil Tipe C, berturut-turut diraih Kanwil Bangka Belitung di peringkat pertama, Bengkulu dan Kalteng di peringkat kedua dan ketiga.

Menkumham, Yasonna, mengucapkan, terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi positif melaksanakan seluruh kegiatan.

Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan bersama, di sisa waktu di penghujung tahun ini, diselesaikan target kinerja dengan baik dan tuntas.

” Semoga kinerja yang baik dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Bagi Kepala Kanwil yang belum berprestasi dan tanpa prestasi, akan menjadi bahan evaluasi kita bersama ,” pungkasnya.    TIM.

Lanjutkan Membaca

Trending