Bagaimana Proses Pendaftaran Tagihan Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU?

24

oleh: Okky Suryatama SH

Bahwa proses pendaftaran konsep yang sistematis, rinci atau detail, tepat tagihan, dalam perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, wajib hukumnya mengikut ketentuan Pasal 270 ayat 1, pada Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKP) dapat disebut juga sebagai (UU Kepailitan dan PKPU).

Sebagaimana berikut kutipannya;

Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya, yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.

Dalam sistematis tagihan perkara PKPU yang memuat tagihan kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 270 UU Kepailitan dan PKPU terhadap tagihan yang diajukan ke pengurus, kreditur wajib pula hukumnya meminta tanda terima tersebut-kan kepada pengurus.

Kapan kreditur mengajukan tagihan?

Kreditur harus pula melihat agenda – agenda rapat yang telah ditetapkan oleh Pengurus, yang nantinya akan diumumkan di Media Massa Nasional, hal ini pula sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Okky Suryatama, SH

Bagaimana cara membuat surat Tagihan kepada Pengurus?.

Surat Tagihan kepada pengurus, sebagaimana halnya surat resmi yang ditujukan kepada Hakim, Ketua Pengadilan, atau lembaga, atau institusi.

Pertama, tentu memuat perihal; tentang permohonan pendaftaran konsep tagihan.

Kedua, kreditur wajib hukumnya mencantumkan nomor surat, tanggal, hari, serta Tahun surat, jangan lupa dibuat dimana atau di kota mana surat tersebut.

Ketiga, ketika merasa susah, atau kesulitan kreditur dapat menyewa jasa hukum, atau jasa advokat atau penasehat hukum yang memahami perkara Kepailitan dan PKPU.

 

Tagihan Harus Cocok, Memiliki Perhitungan dan Sesuai Catatan dan Laporan (PKPU & KEPAILITAN). Pasal 271

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor.

Bahwa sebagaimana dalam belajar tentang tagihan, piutang, hutang dan seterusnya. Saat ini akan membahas tentang konsep perhitungan Tagihan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (PKPU Dan KEPAILITAN).

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kepailitan dan PKPU”) sebagaimana awalan paragraf diatas terkait PASAL 271. Tagihan harus secara terang dan jelas.

Baik berupa skema pembayaran, serta bentuk – bentuk penjualan aset – aset perorangan maupun perusahaan.

Tim Pengurus harus pula menilai tentang nilai tagihan dalam beberapa syarat piutang. Maka, hal tersebutlah harus dicocokkan sesuai dengan catatan – catatan. Sebaiknya debitur memiliki catatan tersendiri, hal yang sama dengan kreditur.

Nantinya akan ada proses bernama Pra-Verifikasi. Perlu dan penting diingat Harus Cocok dan Sesuai dengan Laporan Debitur.

*) Penulis adalah Advokat yang bernaung di Byzantine Law Firm