Connect with us

Opini Hukum

Bagaimana Proses Pendaftaran Tagihan Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU?

Published

on

oleh: Okky Suryatama SH

Bahwa proses pendaftaran konsep yang sistematis, rinci atau detail, tepat tagihan, dalam perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, wajib hukumnya mengikut ketentuan Pasal 270 ayat 1, pada Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKP) dapat disebut juga sebagai (UU Kepailitan dan PKPU).

Sebagaimana berikut kutipannya;

Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya, yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.

Dalam sistematis tagihan perkara PKPU yang memuat tagihan kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 270 UU Kepailitan dan PKPU terhadap tagihan yang diajukan ke pengurus, kreditur wajib pula hukumnya meminta tanda terima tersebut-kan kepada pengurus.

Kapan kreditur mengajukan tagihan?

Kreditur harus pula melihat agenda – agenda rapat yang telah ditetapkan oleh Pengurus, yang nantinya akan diumumkan di Media Massa Nasional, hal ini pula sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Okky Suryatama, SH

Bagaimana cara membuat surat Tagihan kepada Pengurus?.

Surat Tagihan kepada pengurus, sebagaimana halnya surat resmi yang ditujukan kepada Hakim, Ketua Pengadilan, atau lembaga, atau institusi.

Pertama, tentu memuat perihal; tentang permohonan pendaftaran konsep tagihan.

Kedua, kreditur wajib hukumnya mencantumkan nomor surat, tanggal, hari, serta Tahun surat, jangan lupa dibuat dimana atau di kota mana surat tersebut.

Ketiga, ketika merasa susah, atau kesulitan kreditur dapat menyewa jasa hukum, atau jasa advokat atau penasehat hukum yang memahami perkara Kepailitan dan PKPU.

 

Tagihan Harus Cocok, Memiliki Perhitungan dan Sesuai Catatan dan Laporan (PKPU & KEPAILITAN). Pasal 271

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor.

Bahwa sebagaimana dalam belajar tentang tagihan, piutang, hutang dan seterusnya. Saat ini akan membahas tentang konsep perhitungan Tagihan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (PKPU Dan KEPAILITAN).

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kepailitan dan PKPU”) sebagaimana awalan paragraf diatas terkait PASAL 271. Tagihan harus secara terang dan jelas.

Baik berupa skema pembayaran, serta bentuk – bentuk penjualan aset – aset perorangan maupun perusahaan.

Tim Pengurus harus pula menilai tentang nilai tagihan dalam beberapa syarat piutang. Maka, hal tersebutlah harus dicocokkan sesuai dengan catatan – catatan. Sebaiknya debitur memiliki catatan tersendiri, hal yang sama dengan kreditur.

Nantinya akan ada proses bernama Pra-Verifikasi. Perlu dan penting diingat Harus Cocok dan Sesuai dengan Laporan Debitur.

*) Penulis adalah Advokat yang bernaung di Byzantine Law Firm
Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini Hukum

Kota Dobo Darurat Radikalisme

Published

on

Predator Seksual Anak Dibawah Umur Berkeliaran

Oleh Listu Kubela. Pemuda Jargaria.

Basudewa – Dobo, Maraknya, perilaku oknum predator seksual yang kian bertindak tidak manusiawi dan brutal terhadap perempuan atau anak dibawah umur, sontak membuat shock warga kota Dobo.

Dengan lancarnya, aksi bejat dan tak terpuji para predator asusila di daerah ini, tentu menuai sorotan sekaligus kecaman dari seantero masyarakat. Lantas kalangan aktivis maupun komunitas pegiat anti kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai angkat bicara, dan menyuarakan sikap perlawanan terhadap sindikat ‘predator asusila’ di kota Dobo.

Asas kronologi, berangkat dari setiap bedah perkara oleh, aparat keamanan setempat, kuat dugaan, adanya beberapa indikator yang menjadi motif para pelaku asusila ini bereaksi.

Salah satunya, ialah akibat dari miras (minuman keras), serta minimnya sosialisasi akan kesadaran bermasyarakat dalam hubungan dengan dampak hukum, dampak sosial serta dampak Kamtibmas, baik terhadap warga di area sekitar lokalisasi maupun masyarakat kota Dobo secara umum.

Terlepas dari hal itu, kembali kami memandangnya dari aspek TKP (Tempat Kejadian Perkara), bahwa terjadinya beberapa kasus beruntun yakni, pelecehan seksual terhadap perempuan dan atau anak dibawah umur ini, tak lain kerap terjadi di seputaran area tempat hiburan malam lokalisasi (kampung jawa).

Lingkungan ini, dikenal langgeng dengan aktivitas dunia malam yakni, miras yang disertai adanya tontonan-tontonan yang tak lazim dari para warga pekerja susila (PSK) kampung jawa pada lingkungan sekitar, yang secara geografis sangat berdekatan dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan aktifitas lalu lalang warga yang bertempat tinggal di belakang lokalisasi.

Maka kami sampaikan, ” tutup lokalisasi ” sebab selamanya tidak akan pernah menghadirkan iklim yang kondusif terhadap masyarakat di kota ini, terutama warga yang berdampingan langsung dengan THM (lokalisasi).

Dalam kejadian-kejadian naas ini, selain dengan cara yang radikal dan brutal dalam merampas harga diri serta kehormatan suci seorang anak perempuan secara tidak manusiawi, namun seketika pula HAM nya sebagai generasi masa depan bangsa dan daerah ini harus terenggut dan meregang ditangan predator asusila yang amoral dan tidak berperikemanusiaan.

Kami himbau, kepada seluruh lapisan masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, terlebih khususnya, kepada warga domisili sekitar area kampung jawa, agar lebih waspada dan ekstra ketat terhadap aktifitas keseharian anak terutama kaum perempuan.

Kepada pihak berwajib agar ada kerja sama dengan Pemerintah Daerah guna melakukan aksi-aksi sosialisasi kemasyarakatan kepada masyarakat kota Dobo dan sekitarnya, dengan kondisi yang sementara terjadi akhir-akhir ini.

Selaku, masyarakat kami juga sangat mengharapkan, adanya perhatian ekstra khusus serta sikap serius dari pada Pemerintah Daerah dan DPRD setempat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai kapasitas dan kewenangan yang ada.

Sebagaimana amanah yang diemban yakni, pengabdi masyarakat sekaligus pengayom masyarakat, dalam menyikapi dan mengkaji segala dampak atau gejolak lain (baik maupun buruk) yang ditimbulkan dari adanya operasionalisasi THM kampung jawa.

Dasar-dasar pertimbangan rasional akan jaminan keberlangsungan keamanan dan kenyamanan warga sekitar area dan masyarakat kota Dobo umumnya, dengan berpedoman pada kejadian-kejadian naas yang menimpa beberapa anak dibawah umur belakangan ini yang sontak menggegerkan masyarakat sekota Dobo, serta sejauh ini sudah sangat meresahkan dan merugikan warga domisili sekitar kampung jawa (lokalisasi) dalam keseharian aktifis mereka.

#TutupLokalisasi
#LawanPredatorAsusila
#SaveGenerasiMasaDepanAru

Lanjutkan Membaca

Trending