Connect with us

Pemerintahan

Kelas BPJS Kesehatan Bakal Digabung. Kelas Standart

Published

on

Jakarta–basudewanews.com, Skema penggabungan Kelas BPJS Kesehatan terus dimatangkan pemerintah. Terkait itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah berbicara di depan anggota DPR RI.

Pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (16/9/2021), Menkes Budi Gunadi memaparkan perkembangan terbaru mengenai rencana penyatuan kelas standar dari Jaminan Kesehatan Nasional, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Budi Gunadi berujar, belanja kesehatan masyarakat secara nasional cukup besar, yakni sebesar Rp 490 triliun setiap tahunan.

“Sehingga menjadi tantangan bagi kita, belanja kesehatan nasional, bukan hanya BPJS Kesehatan bisa efektif dan efisien,” jelas dia.

Merujuk amanat Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah wajib berkewajiban menyusun regulasi mengenai kelas standar yang diharapkan bisa dilakukan uji coba pada 2022.

Untuk diketahui, melalui penerapan kelas standar akan berlaku bagi seluruh peserta program JKN di BPJS Kesehatan, ini berarti sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta mandiri yang ada saat ini hanya akan bergabung menjadi hanya satu kelas.

Konsep kelas standar nantinya hanya akan terdapat dua kelas kepesertaan program, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI. Segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri akan tergolong sebagai non-PBI.

Adanya dua kelas itu berdasarkan catatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan membuat perhitungan iuran menjadi lebih sederhana, karena paket tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG’s) pun menjadi lebih sedikit.

Sehingga, ada layanan kesehatan nantinya kemungkinan tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, bisa ditutupi dengan asuransi kesehatan swasta. Namun, ujar Budi Gunadi, pemerintah akan memasukkan beberapa manfaat untuk ditambahkan ke dalam pelayanan kelas standar.

“Akan membuat mekanisme urun biaya atau benefit sharing supaya bisa melibatkan swasta. Misalnya, asuransi di sini bisa combine benefitnya dengan asuransi-asuransi swasta,” jelas dia.

Budi juga menambahkan,“Sehingga bisa terintegrasi, mana yang ditanggung BPJS Kesehatan, dan mana yang ditanggung asuransi swasta, sehingga bisa seimbang,”.

Hingga kini, Kementerian Kesehatan bersama pihak-pihak terkait masih terus memformulasikan hal tersebut.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tubagus Achmad Choesni, mengkonfirmasi hal tersebut, berdasarkan lini masa atau timeline yang sudah dibuat oleh otoritas, tahun ini diharapkan bisa menyelesaikan kriteria kebijakan rawat inap, penyesuaian tarif, penyesuaian iuran, dan mekanisme pembiayaan.

Sehingga di awal 2022 sudah bisa melakukan harmonisasi dan uji coba penerapan kelas standar secara bertahap.

“Pada 2023-2024 bisa implementasi bertahap dan peninjauan peraturan dengan melihat beberapa lesson learn dari implementasi dan jika tidak ada perubahan, maka pada 2025 bisa langsung mengimplementasikan kelas standar tunggal,” papar Tubagus.

Tubagus bilang, konsepsi kelas rawat inap standar (KRIS), akan melihat aspek perundang-undangan, aspek kepesertaan, aspek iuran dan manfaat, aspek pelayanan kesehatan, dan aspek sosialisasi.

Tubagus menyebutkan, dalam layanan BPJS Kesehatan saat ini, memang ada beberapa yang belum bisa dicover oleh BPJS Kesehatan. Disini lah, kata Tubagus asuransi swasta berperan, agar masyarakat bisa memenuhi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. CED

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Kemenkumham Jatim Dinobatkan Berkinerja Terbaik Kategori Klasifikasi Kanwil Tipe A

Published

on

Basudewa – Surabaya, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, dinobatkan sebagai Kanwil Kemenkumham berkinerja terbaik tahun 2021 Kategori Klasifikasi Kanwil Tipe A.

Penghargaan tersebut, merupakan prestasi kinerja berdasarkan, beberapa parameter kinerja.

Beberapa parameter tersebut, adalah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (SMART), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

” Selain itu, Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM serta capaian target kinerja dan perjanjian kinerja ,” beber Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.

Zaeroji menerima langsung penghargaan tersebut, dari Menkumham, Yasonna H Laoly Kamis (24/11/2022). Dalam gelaran Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 itu, seluruh pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkumham berkumpul untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran.

” Terima kasih atas dukungan seluruh jajaran dan stakeholder kepada Kanwil Kemenkumham Jatim, ini adalah capaian yang luar biasa di akhir pengabdian saya ,” ujar Zaeroji yang memasuki purna tugas pada 1 Desember 2022 nanti.

Selain Jatim, untuk Kanwil Kemenkumham Tipe A, Kanwil DKI Jakarta berada di peringkat kedua diikuti Kanwil Jawa Barat di peringkat ketiga.

Sedangkan, untuk Kanwil Tipe B, Kanwil NTB meraih terbaik I diikuti, Kanwil DIY dan Sumatera Selatan di peringkat kedua dan ketiga.

Sementara itu, untuk Kanwil Tipe C, berturut-turut diraih Kanwil Bangka Belitung di peringkat pertama, Bengkulu dan Kalteng di peringkat kedua dan ketiga.

Menkumham, Yasonna, mengucapkan, terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi positif melaksanakan seluruh kegiatan.

Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan bersama, di sisa waktu di penghujung tahun ini, diselesaikan target kinerja dengan baik dan tuntas.

” Semoga kinerja yang baik dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Bagi Kepala Kanwil yang belum berprestasi dan tanpa prestasi, akan menjadi bahan evaluasi kita bersama ,” pungkasnya.    TIM.

Lanjutkan Membaca

Trending