Jaksa Sebut, Sudah Lakukan Panggilan, Lily Yunita Dan Korban Catut Wabup Blitar RS.

72

Surabaya-basudewanews.com, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Hary Basuki, masih juga belum hadirkan Wakil Bupati Blitar, RS sebagai saksi. Padahal, dalam persidangan Lily Yunita (terdakwa) dan Liliana (korban) catut nama RS yang mengurus surat petok D guna menjadi sertifikat.

Dipersidangan lanjutan, JPU hadirkan 4 orang saksi guna didengar keterangannya, di ruang Garuda II Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (17/9/2021). Ke-empat saksi yaitu, Ismi Maya Dewanti, Joko Soewignjo, Irene dan Abraham Rizal.

lsmi Maya Dewanti sebagai administrasi di PT.Samudera mengawali keterangannya berupa, pernah diperiksa penyidik Polda Jatim.

Selaku, Staf dikantor advokat PT.Samudera, diketahuinya, terdakwa dengan kantornya tempat bekerja ada hubungan pekerjaan pada akhir 2019.

Hal lain, terdakwa sering ke kantor bawa kue dan saya pernah dimintai tolong terdakwa juga pernah terima transfer dari terdakwa sebesar 25 Juta. Secara detailnya, 5 Juta untuk pembayaran cover back, 2 juta untuk pembayaran potografer.

Lebih lanjut, hubungan terdakwa dengan  Liliana (korban), saksi tidak mengetahui.

Masih menurut saksi, pemilik PT.Samudera adalah RS yang kini, menjadi Wabup Blitar.
” Terdakwa sering temui RS. Saya tidak tahu PT.Samudera pernah tangani perkara tanah di Tambak Oso Wilangon Surabaya “, tuturnya.

Selanjutnya, Joko Suwigjno katakan, kenal dengan terdakwa dikantor dan kenal dengan korban dirumahnya.

Perkenalan dengan korban lantaran, dikenalkan terdakwa guna urus sertifikat rumah korban pada medio 2019 silam.
” Pengurusan sertifikat rumah korban di Citraland menghabiskan biaya 100 Juta “, terangnya.

Pengakuan saksi, pernah menerima mobil Fortuner karena terdakwa punya pinjaman.
” Terdakwa utang pribadi dan kendaraan tersebut kini disita penyidik “, jelasnya.

Saksi sampaikan, kantornya pernah tangani perkara tanah di Tambak Oso wilangon, RS beli tanah H Jabar tapi kondisi tanah ada sengketa dan saksi sudah ajukan eksekusi.
” Saat aanmaning lurah tidak hadir maka saksi menemui Agus (Lurah) “, ungkapnya.

Terdakwa minta tolong RS guna carikan pembeli dan sampai sekarang belum ada pembeli. Hubungan korban dengan terdakwa saksi tidak tahu.

Hal lain diutarakan saksi, korban pernah tanya status tanah di Tambak Oso Wilangon.
” Saya katakan, tanah sudah ada pengembalian batas dari pihak BPN “, terang saksi.

Tanah yang di Tambak Oso Wilangon Petok C no.397 yang mengurus adalah RS. Hingga kini statusnya dimohonkan eksekusi.

PT Samudera memang awalnya punya rekening atas nama RS namun, karena RS mencalonkan diri sebagai Wabup Blitar sehingga nama rekening di alihkan.

Sedangkan, Irene kenal dengan terdakwa karena jual beli telur ayam.
” Setahu saya terdakwa punya toko roti bahkan, hingga sekarang terdakwa belum bayar pembelian telur sebesar 110 Juta “, ungkapnya.

Sesi selanjutnya, Abraham Rizal katakan, kenal dengan terdakwa dikantor PT.samudera, setahu saya terdakwa dan korban adalah rekan bisnis.

Saksi pernah hubungan dengan korban terkait perkara hukum.
” Saya sebagai kuasa dari korban tapi dalam perkara lain. Kini, perkara yang ditanganinya sudah beres”, pungkasnya.

Secara terpisah, JPU saat ditemui kapan akan menghadirkan RS. Dalam tanggapan JPU menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap RS.
” Hingga persidangan terakhir semua yang tidak hadir akan kita laporkan ke Majelis Hakim. Tiap sidang kami panggil RS “, ucapnya.

Ia menambahkan, tinggal keterangan terdakwa akankah nyatut RS.

Sedangkan, disinggung apakah RS bisa dianggap saksi kunci , JPU menimpali, berupa, predikat crimenya siapa sih?.Khan 378 nya terdakwa dan saksi yang lain tidak ada yang tahu.

Nanti akan kita lihat bersama apakah panggilan pihaknya, diterima enggak sama RS ?, kalau memang Majelis Hakim perintahkan penetapan pemanggilan ya kita laksanakan.
” Gampang itu !, yang penting sekarang pihaknya memanggil semua dan ujungya terakhir seperti apa?, kita laporkan Majelis Hakim siapa saja yang tidak hadir dan sudah berapa kali dipanggil Khan! ada buktinya. Kalau Majelis Hakim merasa cukup ya terserah Majelis Hakim jadi harus ada penetapan “, pungkasnya.        MET.