Connect with us

Hukrim

Sidang Venansius Niek Widodo Tertunda Gegara Jaksa Belum Bisa Hadirkan Saksi.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, sangkaan perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam jeratan pasal 372 dan 378 bagi Venansius Niek Widodo, terpaksa tertunda. Hal penundaan sidang, disampaikan dimuka persidangan yang bergulir di ruang Sari I Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (15/9/2021).

Dipersidangan, Majelis Hakim, Suparno mengambil keputusan guna menunda persidangan pada pekan depan lantaran, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Darwis, masih belum bisa menghadirkan saksi.

Dikesempatan tersebut, JPU menyampaikan, bahwa kedua saksi posisinya masih di Kendari dan belum ada konfirmasi dari keduanya.
” Kedua saksi yakni, Wulan dan Andriyani posisi masih di Kendari dan belum ada konfirmasi dari mereka “, ungkap JPU.

Atas ketidakhadiran kedua saksi maka Majelis Hakim menyatakan sikap guna memberi waktu terhadap JPU dengan harapan kedua saksi bisa hadir di persidangan. Namun, jika terpaksa kedua saksi memang tidak bisa maka akan dilakukan melalui telekonferensi.

Untuk diketahui, terdakwa didakwa JPU atas laporan  Rudy Effendy Oei, Cecelia Tanaya dan PT.Aditya Guna Persada melalui Steven Jaquar. Ketiganya adalah korban yang menderita kerugian puluhan hingga ratusan Milyard.

Ikhwal perkara yang menyeret terdakwa harus duduk di kursi pesakitan, yaitu, sekira pada medio Februari tahun 2017 di Coffe Bean Ciputra Word Surabaya, terdakwa menawarkan kerjasama tambang nikel di Kabaena dengan keuntungan 10 persen dari nilai yang di investasikan.

Sayangnya, hingga perkara berlanjut ke muka persidangan ketiga korban menyatakan dipersidangan sebelumnya, tidak ada mediasi guna terdakwa kembalikan uang.
” Terdakwa hanya janji-janji tidak pernah realisasi “, ucapnya salah satu korban.   MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending