Connect with us

Hukrim

Pemegang Saham Gugat Direksi. Penasehat Hukum Tergugat Sebut, Perkara Ini Hal Yang Aneh !.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perkara gugatan dengan nomor 407/Pdt.G/ PN.Sby, bahwa Tjen Lie Njuk Tatiek selaku, perwakilan PT.Cahaya Citra Alumindo melakukan gugatan terhadap Liem Hendrisus Susanto selaku Direksi PT Cahaya Citra Alumindo dan Rini Soetio selaku turut tergugat I juga Kasipul Anwar turut tergugat II.

Dasar gugatan bahwa Penggugat berhak karena memiliki saham mayoritas, Penggugat menyetujui adanya pergantian susunan pengurus PT.Cahaya Citra Alumindo pada pokoknya dalam akta pernyataan pihak Tergugat secara sah diangkat sebagai direktur.

Melalui, salinan akta pernyataan sebagaimana diketahui dalam Undang Undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan, Direksi wajib menjalankan kepengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

Direksi wajib untuk mewakili perseroan baik mewakili diluar maupun didalam pengadilan.
Direksi juga wajib tunduk pada peraturan Perundang undangan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ). Apabila perseroan mengalami kerugian karena kelalaian Direksi maka dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi (pasal 92 ayat (2) UUPT).

Dalam hal gugatan diatas, para pihak tidak ada titik temu pada agenda mediasi. Dipersidangan Senin (13/9/2021), pihak Penggugat tidak hadir hanya diwakili Penasehat Hukumnya dan pihak Tergugat hadir namun para pihak turut Tergugat I dan II tidak hadir maka Majelis Hakim memberi kesempatan sekali lagi guna menghadirkan para turut Tergugat I dan II.

Secara terpisah, Penasehat Hukum, Arif sebagai kuasa dari Tergugat kepada Basudewanews.com, menyampaikan, bahwa pihak Penggugat dikatakan kurang ada itikad baik pada agenda mediasi.
” Memang proses mediasi secara penetapan bisa dikatakan gagal namun, sebagaimana dalam ketentuan PERMA dalam hal mediasi, pihak Penggugat kurang ada itikad baik mohon menjadi catatan bagi Majelis Hakim “, bebernya.

Masih menurutnya, itikad kurang baik dari pihak Penggugat sebagaimana yang di syaratkan dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 mengenai mediasi dan tata cara beracara keperdataan Penggugat harus
harus menunjukkan sikap itikad baik
yang menjadi aneh bagi pihaknya (Tergugat)
dalam perkara ini, pihak Penggugat sama sekali tidak pernah hadir yang hadir hanya Penasehat Hukumnya saja.
” Ada apa ini ?, apakah ada unsur kesengajaan dari Penasehat Hukumnya untuk menyembunyikan Penggugat atau kah memang Penggugat ini memang tidak ada, yang ada adalah oknum-oknum yang memanfaatkan situasi yang seharusnya ini  bukan menjadi persoalan perdata menjadi persoalan perdata untuk mengambil keuntungan pribadi “, bebernya.       MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending