Direktur PT. Antartika Transindo, Alfis Indra Eksepsi Dakwaan Jaksa.

37

Surabaya-basudewanews.com, Direktur PT.Antartika Transindo, Alfis Indra yang disangkakan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Nur Rachmansyah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf a Undang Undang RI nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 rentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dipersidangan, Senin (13/9/2021), Penasehat Hukum terdakwa, M.Yususf Effendi tampak melakukan eksepsi dakwaan JPU yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Adapun, inti eksepsi yakni, surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Selain itu, surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan tidak sinkron dengan fakta hukum sebenarnya.

Berdasarkan, hal diatas, Penasehat Hukum terdakwa memohon terhadap Majelis Hakim, Johanis Hehamony guna menerima eksepsi terdakwa, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum, menetapkan pemeriksaan perkara terdakwa tidak dilanjutkan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,kedudukan, harkat serta martabatnya.

Usai bacakan eksepsi, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap JPU guna menanggapinya. Dalam kesempatan yang diberikan, JPU memohon waktu guna sampaikan tanggapannya.

Untuk diketahui, terdakwa melalui PT.Antartika Transindo selaku, pengusaha kena pajak melaporkan transaksi ke Kantor Pajak Pratama Wonocolo Surabaya, selama satu masa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPTPPN). Dalam surat pemberitahuan tersebut, PT.Antartika Transindo melaporkan faktur pajak masukan dari PT.Oasis Jaya Abadi, PT.Arthamas Tumpuan Perkasa, PT.Rama Sejahtera Abadi, PT.Andini Dido Khatulistiwa, CV.Artha Surya Anugrah adalah faktur pajak yang tidak sesuai transaksi (tidak pernah ada transaksi) alias fiktif.

Atas perbuatannya, pendapatan negara berupa, pajak pertambahan nilai PT.Antartika Transindo dianggap kurang bayar sebesar 1,956 Milyard.                                                                              MET.