Connect with us

Hukrim

Direktur PT. Antartika Transindo, Alfis Indra Eksepsi Dakwaan Jaksa.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Direktur PT.Antartika Transindo, Alfis Indra yang disangkakan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Nur Rachmansyah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf a Undang Undang RI nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 rentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dipersidangan, Senin (13/9/2021), Penasehat Hukum terdakwa, M.Yususf Effendi tampak melakukan eksepsi dakwaan JPU yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Adapun, inti eksepsi yakni, surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Selain itu, surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan tidak sinkron dengan fakta hukum sebenarnya.

Berdasarkan, hal diatas, Penasehat Hukum terdakwa memohon terhadap Majelis Hakim, Johanis Hehamony guna menerima eksepsi terdakwa, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum, menetapkan pemeriksaan perkara terdakwa tidak dilanjutkan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,kedudukan, harkat serta martabatnya.

Usai bacakan eksepsi, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap JPU guna menanggapinya. Dalam kesempatan yang diberikan, JPU memohon waktu guna sampaikan tanggapannya.

Untuk diketahui, terdakwa melalui PT.Antartika Transindo selaku, pengusaha kena pajak melaporkan transaksi ke Kantor Pajak Pratama Wonocolo Surabaya, selama satu masa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPTPPN). Dalam surat pemberitahuan tersebut, PT.Antartika Transindo melaporkan faktur pajak masukan dari PT.Oasis Jaya Abadi, PT.Arthamas Tumpuan Perkasa, PT.Rama Sejahtera Abadi, PT.Andini Dido Khatulistiwa, CV.Artha Surya Anugrah adalah faktur pajak yang tidak sesuai transaksi (tidak pernah ada transaksi) alias fiktif.

Atas perbuatannya, pendapatan negara berupa, pajak pertambahan nilai PT.Antartika Transindo dianggap kurang bayar sebesar 1,956 Milyard.                                                                              MET.

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Berdayakan Masyarakat Pesisir Lanal Aru, Luncurkan KBN Di Desa Jabulenga

Published

on

Basudewa – Kepulauan Aru, Dalam rangka memberdayakan, warga pesisir pantai di wilayah Kepulauan Aru, Maluku, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Aru, kembali meluncurkan Kampung Bahari Nusantara (KBN).

Sasaran peluncuran KBN kali ini, difokuskan di Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, dengan mengusung 6 kluster pemberdayaan warga pesisir yakni, Kluster Keadaan, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan, Ekonomi, dan Pariwisata.

Perihal, meluncurkan Kampung Bahari Nusantara, disampaikan, Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM), Teguh W Saputro, pada Senin (8/8/2022).

Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM). Teguh W. Saputro, menjelaskan, bahwa
Pada Kluster Keadaan, Desa Jabulenga dikelilingi oleh, laut dan tebing/bukit.

Sehingga, kebutuhan warga setempat akan air bersih tergantung pada sumur tadah hujan, jika air surut/kering masyarakat setempat pergi ke kota/Dobo untuk membeli air tawar.

Kemudian, masalah penerangan, masyarakat setempat masih menggunakan genset Diesel yang hanya digunakan, dari pukul 18.00 WIT s.d. 24.00 WIT. Sehingga, untuk penerangan terbatas dan akan dicari solusinya.

Lebih lanjut, pada Kluster Pendidikan, Desa Jabulenga terdapat 2 sarana pendidikan yaitu, PAUD dan SD yang letaknya berhadapan.

PAUD ini, rencananya, akan digunakan sebagai rumah pintar sesuai program kerja KBN Binaan Lanal Aru.

” Kondisi bangunan masih bagus 90% namun, masih perlu direnovasi seperti, pengecatan ulang dinding dan perbaikan atap gedung serta fasilitas penunjang lainnya. Sehingga layak dijadikan sebagai sarana bermain dan belajar anak ,”ujarnya.

Masih menurutnya, pada kluster Kesehatan, Desa Jabulenga hanya terdapat 1 bangunan PUSTU yang kondisi bangunan tampak memprihatinkan.

” Kondisi bangunan, 50% tak layak huni dan perlu diadakan pembenahan ,” terangnya.

Sementara, pada kluster Ketahanan Nasional, Desa Jabulenga tidak ada Poskamling.

Bahkan tidak ada bangunan atau tempat sarana berkumpul pemuda setempat.

Padahal, para pemuda pemuda setempat, sangat antusias untuk mendapatkan ilmu bela negara mengingat jumlah pemuda di desa Jabulenga lumayan banyak.

Selanjutnya, pada Kluster Ekonomi, kata Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM) Teguh W. Saputro, Desa Jabulenga mayoritas mata pencaharian Nelayan.

Sehingga produk/aset yang bisa dibudidayakan di desa tersebut, adalah udang, kepiting dan rumput laut yang letaknya di seberang pulau (P. Lamerang) dan jika pergi ke sana menggunakan speed ± 10-15 menit.

Untuk budidaya rumput laut, masyarakat membutuhkan tali tampar sebagai sarana menanam di pinggir laut.

” Ini yang mesti didorong oleh Pemerintah Daerah setempat ,” ujarnya.

Sedangkan, Kluster Pariwisata, Desa Jabulenga letaknya di pesisir pantai P. Lamerang dan berada pada hantaran pasir di tepi pantai dan layak dijadikan sebagai tempat wisata.

Sayangnya, areal itu tidak tertata dengan baik, sehingga pengunjung/wisata jarang dan bahkan kesannya tidak ada yang berkunjung kecuali nelayan yang mencari ikan.

Menurut pandangan, Dandenpomal, untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat tersebut, perlu diadakan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras).

Adapun, Sarpras misalnya, Gasebo dan tempat bermain maupun fasilitas lainnya, serta mensosialisasikan ke masyarakat umum bahwa pulau tersebut, bisa dijadikan tempat wisata seperti pantai Karatem, Batu Kora maupun Papaliseran.

Secara terpisah, salah satu tokoh masyarakat Jabulenga, menyambut baik program yang diusung TNI-AL dalam rangka pemberdayaan warga pesisir Kepulauan Aru, dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Dia berharap, Pemerintah Daerah mesti merespons dan mendukung kegiatan ini.

Kedepannya, program Lanal Aru, harus di sinkronkan dengan program-program yang sudah berjalan melalui Dinas Perikanan, Pendidikan, Parawisata, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

” Apalagi Program KBN ini merupakan, salah satu program prioritas secara nasional yang digagas oleh Kepala Staf (KASAL) TNI-AL dan mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” pungkasnya.    Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending