Connect with us

Hukrim

Direktur PT. Antartika Transindo, Alfis Indra Eksepsi Dakwaan Jaksa.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Direktur PT.Antartika Transindo, Alfis Indra yang disangkakan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Nur Rachmansyah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf a Undang Undang RI nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 rentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dipersidangan, Senin (13/9/2021), Penasehat Hukum terdakwa, M.Yususf Effendi tampak melakukan eksepsi dakwaan JPU yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Adapun, inti eksepsi yakni, surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Selain itu, surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan tidak sinkron dengan fakta hukum sebenarnya.

Berdasarkan, hal diatas, Penasehat Hukum terdakwa memohon terhadap Majelis Hakim, Johanis Hehamony guna menerima eksepsi terdakwa, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum, menetapkan pemeriksaan perkara terdakwa tidak dilanjutkan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,kedudukan, harkat serta martabatnya.

Usai bacakan eksepsi, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap JPU guna menanggapinya. Dalam kesempatan yang diberikan, JPU memohon waktu guna sampaikan tanggapannya.

Untuk diketahui, terdakwa melalui PT.Antartika Transindo selaku, pengusaha kena pajak melaporkan transaksi ke Kantor Pajak Pratama Wonocolo Surabaya, selama satu masa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPTPPN). Dalam surat pemberitahuan tersebut, PT.Antartika Transindo melaporkan faktur pajak masukan dari PT.Oasis Jaya Abadi, PT.Arthamas Tumpuan Perkasa, PT.Rama Sejahtera Abadi, PT.Andini Dido Khatulistiwa, CV.Artha Surya Anugrah adalah faktur pajak yang tidak sesuai transaksi (tidak pernah ada transaksi) alias fiktif.

Atas perbuatannya, pendapatan negara berupa, pajak pertambahan nilai PT.Antartika Transindo dianggap kurang bayar sebesar 1,956 Milyard.                                                                              MET.

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending