Connect with us

Hukrim

Klinik Gigi Bhakti Kasih Jalan Raya Darmo 175 Surabaya, Seret Pegawai Admin Ke Ranah Hukum.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, perkara dugaan penggelapan yang disangkakan terhadap Pinkan Tuada Saputri guna jalani proses hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (9/9/2021).

Proses hukum memaksa Pinkan Tuada Saputri ditetapkan sebagai terdakwa lantaran, laporan Alwia Qarisa pemilik Klinik Gigi Bhakti Kasih Jalan Raya Darmo 175 Surabaya.

Terdakwa dianggap Alwia Qarisa telah menggelapkan uang pembayaran pasien. Diketahui, terdakwa adalah pegawai klinik Bhakti Kasih sebagai administrasi.

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Zulfikar tampak menghadirkan 3 orang saksi.

Dalam keterangan, Alwia Qarisa sampaikan keterangan berupa, terdakwa adalah pegawai admin di kliniknya.

Tiap pasien yang melakukan pembayaran tunai maupun transfer yang menerima adalah terdakwa.
” Terdakwa mengambil pembayaran yang tunai namun, dalam invoice tercatat dan uang tidak disetorkan “, bebernya.

Sedangkan, dokter Anita dalam keterangannya sebagai saksi mengatakan, ketika terdakwa ditangkap awalnya, menggunakan uang sebesar 20 Juta namun, setelah diserahkan bukti-bukti pembukuan melalui aplikasi akhirnya, terdakwa mengaku uang yang dipakai sebesar 37 Juta.

Masih menurut saksi, saat perkara ini dilaporkan ke polisi, temuan kerugian 37 Juta. Setelah dilaporkan, saksi berupaya membongkar data base pembayaran ada temuan kerugian 68 Juta.

Hal lainnya, saksi menunjukkan surat pengakuan terdakwa serta menunjukkan daftar nama pasien maupun penjumlahan pembayaran para pasien.

Asisten dokter, dalam keterangannya, menyampaikan, pasien selalu membayar ke kasir. Saksi pernah lihat, terdakwa ambil pembayaran pasien.
” Terdakwa ambil pembayaran pasien namun, saya tidak tahu jumlah yang diambil atau yang tidak disetorkan “, pungkasnya.

Usai, ketiga saksi yang dihadirkan JPU memberikan keterangan, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap terdakwa guna menanggapi keterangan para saksi.
Adapun, tanggapan terdakwa yaitu, mengamini keterangan para saksi.

Atas perbuatannya JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.     MET.

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending