Connect with us

Hukrim

Klinik Gigi Bhakti Kasih Jalan Raya Darmo 175 Surabaya, Seret Pegawai Admin Ke Ranah Hukum.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, perkara dugaan penggelapan yang disangkakan terhadap Pinkan Tuada Saputri guna jalani proses hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (9/9/2021).

Proses hukum memaksa Pinkan Tuada Saputri ditetapkan sebagai terdakwa lantaran, laporan Alwia Qarisa pemilik Klinik Gigi Bhakti Kasih Jalan Raya Darmo 175 Surabaya.

Terdakwa dianggap Alwia Qarisa telah menggelapkan uang pembayaran pasien. Diketahui, terdakwa adalah pegawai klinik Bhakti Kasih sebagai administrasi.

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Zulfikar tampak menghadirkan 3 orang saksi.

Dalam keterangan, Alwia Qarisa sampaikan keterangan berupa, terdakwa adalah pegawai admin di kliniknya.

Tiap pasien yang melakukan pembayaran tunai maupun transfer yang menerima adalah terdakwa.
” Terdakwa mengambil pembayaran yang tunai namun, dalam invoice tercatat dan uang tidak disetorkan “, bebernya.

Sedangkan, dokter Anita dalam keterangannya sebagai saksi mengatakan, ketika terdakwa ditangkap awalnya, menggunakan uang sebesar 20 Juta namun, setelah diserahkan bukti-bukti pembukuan melalui aplikasi akhirnya, terdakwa mengaku uang yang dipakai sebesar 37 Juta.

Masih menurut saksi, saat perkara ini dilaporkan ke polisi, temuan kerugian 37 Juta. Setelah dilaporkan, saksi berupaya membongkar data base pembayaran ada temuan kerugian 68 Juta.

Hal lainnya, saksi menunjukkan surat pengakuan terdakwa serta menunjukkan daftar nama pasien maupun penjumlahan pembayaran para pasien.

Asisten dokter, dalam keterangannya, menyampaikan, pasien selalu membayar ke kasir. Saksi pernah lihat, terdakwa ambil pembayaran pasien.
” Terdakwa ambil pembayaran pasien namun, saya tidak tahu jumlah yang diambil atau yang tidak disetorkan “, pungkasnya.

Usai, ketiga saksi yang dihadirkan JPU memberikan keterangan, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap terdakwa guna menanggapi keterangan para saksi.
Adapun, tanggapan terdakwa yaitu, mengamini keterangan para saksi.

Atas perbuatannya JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.     MET.

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending