Connect with us

Hukrim

Herlambang Dwi Cahyo Rekam Video Teman Wanita Mandi Di Kampus Unesa, Dijatuhi pidana 10 Bulan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perilaku kelewat batas yang dilakukan Herlambang Dwi Cahyo berupa, mengintip teman wanita di kamar mandi sembari merekam video berbuah proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (7/9/2021).

Sidang lanjutan dengan agenda putusan dibacakan Majelis Hakim, Ojo Warsana yaitu,
Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan Pornografi maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 bulan.

Sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim menimbang jeratan pasal pornografi. Menimbang unsur-unsur bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Febriyanto dan menjatuhkan pidana yang setimpal bagi terdakwa karena
perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Selain itu, barang bukti Handphone merk Samsung di sita oleh, di negara.

Usai bacakan putusan Majelis Hakim menjelaskan terhadap terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa dianggap berbahaya. Sebagaimana diketahui, ancaman maksimal 12 tahun.
” Kamu masih untung hukuman mu tidak sampai 10 tahun “, ucapnya.

Untuk diketahui, Herlambang Dwi Cahyo ditetapkan sebagai terdakwa lantaran, saat mengintip sembari merekam teman wanita yang sedang mandi di komplek Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Himapala Resimen mahasiswa kampus Universitas Surabaya, jalan.Lidah Wetan Surabaya, kepergok Muhammad Farhan Arya Kusuma.

Atas kejadian tersebut, terdakwa segera menghapus rekaman video kemudian beberapa mahasiswa meminta handphone terdakwa guna pengecekan serta melaporkan kejadian ke Polrestabes Surabaya.

Perbuatan terdakwa oleh, JPU dijerat sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Juncto pasal 4 ayat (1) Undang Undang no.48 tahun 2006 tentang pornografi. Dalam jerat pasal diatas JPU menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 bulan pidana penjara.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending