Connect with us

Hukrim

PNS Kesti Irawati Ketipu 2 Unit Smart Kost, Di Meja Hijau Malah Dapat Untung.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Pegawai Negeri Sipil dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, Perusahaan Listrik Negara, di bidang kesatuan hukum, sejak 1995 hingga sekarang, Kesti Irawati tertipu property smart kost senilai 1,3 Milyard seret Dirut PT.Indo Tata Graha (PT.ITG), Dadang Hidayat ke meja hijau. Di Pengadilan Negeri Surabaya,Kesti Irawati malah dapat untung dari perkara ini.

Proses hukum bagi Dadang Hidayat yang ditetapkan sebagai terdakwa kembali bergulir, Senin (23/8/2021), di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam sidang lanjutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Parlin Manulang, tampak menghadirkan 2 orang saksi yakni, Kesti Irawati (korban) dan  Nur Azizah ( marketing freelance).

Kesti Irawati, mengawali keterangannya, berupa, terdakwa menjual tanah terhadap korban. Rencana tanah tersebut, akan dibangun smart kost oleh, PT.ITG.

Sebelumnya, saksi melakukan survey lokasi karena letaknya strategis dekat dengan ITS maka ia melakukan pemesanan 1 unit smart kost. Pada November saksi lakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 20 Juta selang berikutnya, saksi melakukan pelunasan 1 unit smart kost.

Pasca pelunasan diterbitkan Ikatan Jual Beli (IJB) yang dilegalisasi oleh, Notaris, Indriyani, pada medio (18/12/2018) silam. Selanjutnya, saksi  melakukan transaksi  guna pembelian 1 unit lagi yang disertai pembayaran angsuran 3 Juta tiap bulannya, sehingga total angsuran yang sudah dibayar
sekitar 1,3 Milyard.

Hal lainnya, diterangkan saksi, yaitu, dirinya tidak pernah temukan aktivitas pembangunan lalu muncul kecurigaan dalam proses smart kost. Dari kecurigaan saksi melihat dilapangan tidak ada pengerjaan pembangunan secara fisik maka ditanyakan terkait kejelasan pembangunan tersebut.

Lanjut saksi, info terakhir yang diterimanya hanya pengurukan saja. Cici (istri terdakwa) katakan, pembangunan smart kost dimulai Juni dan bisa berakhir Desember, namun setelah dinanti-nanti tidak ada kejelasan.

Masih menurutnya, jawaban terdakwa berupa, rekaman video yang diberikan ke para konsumen yang lainnya. Inti dalam video yakni, guna lakukan penarikan kembali 10 persen atau nunggu penyelesaian sengketa lahan (di Jalan Bhaskara).
” Terdakwa memberi jawaban melalui video yang disampaikan melalui layanan pesan WhatsApp. Justru, saksi mendapatkan video dari konsumen smart kost lain”, terangnya.

Hal lainnya, pada medio (27/4/2020) PT.ITG membuat pembatalan perjanjian 2 unit smart kost yang dibeli saksi. Hal tersebut, lantaran saksi meminta uangnya kembali 100 persen (dari 3 opsi yang ditawarkan PT.ITG).
” Formulir pembatalan perjanjian dari PT.ITG,  ditanda tanganinya (Kesti Irawati) dengan staff PT.ITG, Siti Zulaikha. Usai penandatanganan kesepakatan yang disetujui pada medio Juni 2020 yang lalu, setelah pembatalan dijanjikan pengembalian uang”, paparnya.

Dalam perkara tersebut, dari PT.ITG melakukan pengembalian pada (27/10/2020) menjelang jatuh tempo yang disampaikan via layanan WhatsApp.
” PT.ITG memberitahu telah kembalikan uang 50 Juta, pada (8/1/2021) juga melakukan transfer 800 Juta, sehingga tersisa 1,18 M. Sisa tersebut, dikembalikan dalam bentuk sebidang tanah senilai 1,77 Milyard “, ucap saksi.

Atas keterangan saksi Majelis Hakim, Maper mengatakan, bahwa Kesti Irawati sebagai korban dalam perkara ini masih bernasib mujur. Pasalnya, dari nilai kerugian semula 1,3 Milyard yang sudah dikembalikan oleh, terdakwa malah melebihi kerugian Kesti Irawati.
” Dalam perkara ini, sudah ada perdamaian bahkan Kesti Irawati malah mendapatkan keuntungan, ya ? “, ujar Majelis Hakim.   MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Sidang Gugatan Nikah Beda Agama Tertunda Penasehat Hukum Penggugat Menilai Pengadilan Negeri Surabaya Langgar Azas Peradilan Cepat Dan Berbiaya Murah

Published

on

Basudewa – Surabaya, Peran agama dalam mengesahkan pernikahan atau syarat sahnya nikah dalam Islam tidak dipergunakan lagi telah memicu gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas penetapan pernikahan beda agama, tersebut, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, menjadi sebagai Tergugat dan turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya.

Dipersidangan yang bergulir, pada Rabu (12/2022), Sang Pengadil terpaksa menunda persidangan gugatan atas penetapan nikah beda agama.

Hal yang mendasari, ditundanya persidangan, melalui, Penasehat Hukum Penggugat yaitu, Sutanto dan Bachtiar Yusuf, kepada basudewanews.com, mengatakan, pihaknya, menyesalkan, penundaan persidangan.

Dalam hal penundaan, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri tidak sesuai dengan azas peradilan cepat dan biaya murah.

” Persidangan ini, sangat lama sekali dan sangat bertele-tele. Entah bagaimana kok bisa bertele-tele seperti ini.
Seharusnya, sesuai azas peradilan cepat dan biaya murah,” tuturnya.

Masih menurutnya, Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri selain, kami gugat juga melanggar azas peradilan yakni, tidak melaksanakan peradilan cepat dan berbiaya murah.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya, mau tidak mau ya !, terpaksa mengikuti proses peradilan.

Dipersidangan yang beragenda pembuktian surat, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat hadir namun, turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya, tidak hadir.

Hal diatas, menurut Penasehat Hukum Penggugat, Bachtiar Yusuf, menilai, sebenarnya, tidak menjadi masalah turut Tergugat tidak hadir di persidangan ini.

Namun, Sang Pengadil, justru menunda persidangan lantaran, turut Tergugat tidak hadir. Adapun, alasan Sang Pengadil, yakni, agar dipersidangan mendatang turut Tergugat bisa melihat agenda pembuktian surat.

Pada persidangan mendatang, pada (11/1/2023), jika turut Tergugat tidak hadir maka Sang Pengadil, akan menyatakan, sikap yaitu, melanjutkan persidangan.

Lebih lanjut, Bachtiar Yusuf, mengatakan, pada persidangan mendatang, pihaknya, juga berencana akan menghadirkan saksi saksi diantaranya, dari PBNU, Muhammadiyah serta dari perkumpulan Penghulu.

Disinggung, terkait para pemuka agama yang lain, Bachtiar Yusuf, menanggapi, pihaknya tidak menyertakan pemuka agama lain dalam agenda saksi.

Sebagaimana diketahui, di Kristen sendiri juga tidak diperbolehkan nikah beda agama. Namun, ada pengecualian yakni, Dispensasi.

” Dispensasi sendiri dalam Islam tidak ada. Secara jelas Islam melarang dan kami berjuang ini ,” pungkas Bachtiar Yusuf.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending