Connect with us

Hukrim

Pegawai Pertamina Ngebet Kawin Lagi Palsukan Status, Diproses Ke Meja Hijau.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Bambang Kesuma (terdakwa) pegawai Pertamina ngebet kawin lagi, nekat palsukan statusnya sebagai perjaka tulen. Padahal, sudah beristri. Akibatnya, terdakwa harus jalani proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses hukum terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (30/8/2021),dengan agenda mendengar keterangan 3 orang saksi yang sengaja dihadirkan oleh, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Rista.

Adapun, ke-tiga saksi yakni, Tono, AJID dan Sabran. Mengawali keterangan sebagai saksi yaitu, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Semampir Surabaya, Sabran.

Dihadapan Majelis Hakim, Sabran menyampaikan, bahwa mengenal terdakwa di KUA Semampir, lantaran yang menikahkan terdakwa dengan Carolina (istri muda terdakwa), pada medio (4/2/2019) silam.

Lebih lanjut, terdakwa ajukan persyaratan, berupa, surat-surat dari kelurahan yang notabene statusnya masih perjaka.
” Ia menerima surat persyaratan pengajuan menikah dari Asmari (biro jasa). Dalam akad pernikahan yang menjadi saksi, Asmari dan Herman Supeno “, bebernya.

Hal lainnya, saksi juga pernah diperiksa Polda Jatim. Setelah diperiksa saksi baru mengetahui ternyata status terdakwa sudah beristri.
” Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Jatim, adalah benar “, terangnya.

Sesi selanjutnya, M.Ajid juga Petugas KUA, mengatakan, bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa.

Diketahuinya, dalam catatan register buku pernikahan terdakwa adalah asli namun, ia tidak tahu kalau ada gugatan cerai terdakwa dengan istrinya.

Masih menurutnya, ia yang menikahkan terdakwa di KUA Mojokerto. Dalam catatan terdakwa secara sah melakukan pernikahan.

Sedangkan,Tono dalam keterangannya, menyampaikan, bahwa dirinya kenal dengan terdakwa.

Diketahui saksi, terdakwa menikah dengan Carolina Putri lantaran, sebagai tetangga dan pernah diundang hajatan tasyakuran pernikahan.

Dalam keterangan Soiman yang dibacakan JPU berupa, bahwa ia tidak mengetahui pernikahan terdakwa dengan Carolina.

Dirinya, baru mengetahui saat dipanggil Polda Jatim guna dimintai keterangan dan tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah beristri Martha.

Proses hukum berlanjut, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangan terdakwa melakukan pernikahan dengan Martha pada medio (14/9/2021) dan memiliki 2 orang anak.

Pengakuan terdakwa, yang mengamini telah kawin dengan Carolina. Sayangnya, terdakwa berkelit, saat pernikahan dengan Carolina statusnya telah cerai dengan Martha.

Namun, dalam perkara tersebut, justru Martha melaporkan terdakwa karena telah melakukan pernikahan dengan Carolina dengan status masih perjaka.Padahal, hingga terdakwa harus jalani proses hukum di Meja Hijau upaya gugatan cerai masih Kasasi di Mahkamah Agung.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana dalam pasal 279 dan 263 KUHP dengan ancaman maksimal 6 hingga 7 tahun pidana penjara.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending