Connect with us

Hukrim

Menang Gugatan Di Pengadilan Negeri Surabaya, Dengan Tanda Tangan Palsu. Dimas Abimanyu Diadili.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Entah apa yang ada dalam pikiran Dimas Abimanyu (terdakwa) dan Fahrul Siregar kini statusnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), saat keduanya memalsukan tandatangan untuk memperlancar gugatan pailit usaha milik Renny ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Akibatnya, Dimas harus duduk di kursi terdakwa pada sidang yang digelar PN Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/08/2021).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, Fadil, menghadirkan saksi Penasehat Hukum Renny untuk memberi keterangan.

Melalui Penasehat Hukumnya, Renny melaporkan terdakwa ke Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, terkait pemalsuan tandatangan dalam pengajuan gugatan pailit ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahkan, tambah saksi, tandatangan itu telah dinyatakan palsu setelah melalui uji laboratorium kriminal.

Disebutkan saksi, Renny adalah pemilik empat gerai dan menyewa lokasi di Tarakan Mall. Ke-empat gerai tersebut sebagian menggunakan nama anak-anak Renny. Tanpa sepengetahuan dan ijin Renny, terdakwa mengajukan gugatan pailit ke PN Surabaya dengan perkara nomor: 7 tahun 2017. Sehingga dalam surat tersebut, seolah-olah Renny yang mengajukan gugatan pailit.

Surat gugatan itu sendiri sudah diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya dan memiliki kekuatan hukum tetap, dalam gugatan pailit dimenangkan oleh pihak Renny.

Sebenarnya, kata saksi, sejak terjadi persidangan kepailitan, Reny baru mengetahui permasalahan yang terjadi. Hal itu diketahui Renny setelah dia mendapat informasi dari pemberitaan media.

Mengetahui hal tersebut, Renny langsung syok, karena dia merasa tidak pernah mengajukan gugatan pailit, tidak pernah memberi kuasa terhadap terdakwa dan tidak pernah membubuhkan tandatangan dalam surat gugatan.
“Klien kami mengaku, jika tidak mengenal terdakwa. Dia malah bingung, kenapa tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa,” ujar saksi.

Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, Renny mengutus saksi sebagai Penasehat Hukumnya untuk melaporkan tindak pidana pemalsuan tandatangan.

Dilaporkannya perkara tersebut, berdasarkan, Renny merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa (Renny meninggal dunia pada 5 Oktober 2020 silam).

Atas keterangan saksi Majelis Hakim, Martin Ginting, memberi kesempatan terhadap terdakwa guna memberi tanggapan. Adapun, tanggapan terdakwa yakni, dalam gugatan perdata yang menjadi Penasehat Hukum adalah temannya (Fahrul Siregar DPO).
” saat itu ia hanya magang sebagai Penasehat Hukum. Hanya mendampingi dalam perkara gugatan PKPU”, paparnya.

Dalih terdakwa, temannya merasa tidak pernah tanda tangan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengakuan, terdakwa sebagai penerima Kuasa saja dan belum di sumpah (BAS) serta hanya memegang ID Card Penasehat Hukum sementara.
” ia belum pernah disumpah (BAS). Dalihnya, saya bisa ikut ke pengacara senior”, ucapnya.

Sesi selanjutnya, Agus Toni dalam keterangannya, mengatakan, setahu saksi yang ajukan gugatan PKPU adalah Fahrul Siregar (DPO) dan Dimas Abimanyu (terdakwa).
” Mereka mengaku mendapat surat kuasa guna ajukan gugatan pailit “, terang Agus Toni.

Setelah putusan pailit, saksi pernah ketemu Reny. Waktu itu, Reny katakan, tidak pernah berikan kuasa, tidak pernah ajukan gugatan pailit.

Diujung persidangan, Majelis Hakim, Martin Ginting memberi arahan terhadap saksi, bahwa gugatan tersebut, karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka PT.Buse atau Tarakan Mall bisa ajukan penangguhan lelang atas perkara ini.

Akibat perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 263.                                                                                     MET.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Chintya Rahayu Sari Dewi Dan Muhammad Abdul Aziz Divonis 15 Tahun Lantaran Menguasai Sabu 10 Kilogram.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda bacaan putusan bagi Chintya Rahayu Sari Dewi Alias Efo Binti Didin dan Muhammad Abdul Aziz,
bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 13/1/2020).

Dipersidangan, Majelis Hakim, Khusaini, bacakan putusan berupa, ke-dua terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu seberat masing-masing 10 kg.
” Mengadili menjatuhkan pidana penjara terhadap Chintya Rahayu Sari Dewi selama 15 tahun dan terdakwa Muhammad Abdul Aziz, selama 10 tahun serta denda 2 Milyard subsider 2 bulan kurungan “, ucapnya.

Usai Majelis Hakim bacakan putusan, ke-dua terdakwa melalui, Penasehat Hukumnya, Dwi Oktorianto menyatakan, sikap pikir-pikir. Sikap terdakwa membuat JPU juga menyatakan hal yang sama yakni, pikir-pikir.

Sebagaimana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dipersidangan sebelumnya, menuntut kedua terdakwa selama 19 tahun enam bulan penjara.

Usai sidang, Penasehat Hukum ke-dua terdakwa, Dwi Oktorianto R, saat ditemui mengatakan, putusan Majelis Hakim tadi sudah saya anggap berkeadilan.

Disinggung terkait, menyatakan sikap pikir-pikir, Dwi Oktorianto menjelaskan, saya harus berunding dulu sama keluarga terdakwa maka tadi saya menyatakan sikap masih pikir-pikir.
“Ada waktu sepekan kedepan untuk mengambil upaya hukum selanjutnya, yakni, banding atau menerimanya “, ucapnya.

Berdasarkan surat dakwaan, Chintya di hubungi oleh Acung yang kini statusnya telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui WhatsApp untuk menerima 10 kg paket teh cina warna hijau dari Medan yang dibawa oleh Calvin Aristiawan alias Alvin berkas terpisah untuk dikirim ke Boy (DPO) di Surabaya.

Selanjutnya, Chintya mengajak Abdul Aziz sebagai Sopir untuk mengantar paket mengunakan mobil Toyota Camry D 1877 KT milik Chintya kepada Calvin Aristiawan dalam perjalanan Acung dan Boy menghubungi Chintya agar paket teh cina diserahkan di Rest Area 725 A Tol Mojokerto. Selang berikutnya, pada Senin (26/4/2021) sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Satreskoba Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan paket teh cina tersebut, didalamnya, berisi narkoba jenis sabu seberat 10 Kg yang disimpan dalam tas ransel.

Melalui data layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, sebelumnya terdakwa Chintya sudah 2 kali mengambil sabu pada medio Desember 2020 dengan berat 10 kg sabu terbungkus teh hijau Cina atas permintaan Ifan di Bandara Soekarno Hatta untuk di antar di Kranggan Surabaya.

Dari peristiwa tersebut,Chintya mendapatkan upah sebesar 15 Juta melalui transfer Bank BTPN.

pada (27/3/2021) Chintya kembali menerima sabu seberat 10 Kg yang terbungkus teh hijau Cina di Bandara Soekarno Hatta atas permintaan Acung (DPO) untuk diantarkan di Hotel Oval Surabaya dengan mengendarai mobil Honda Jazz sewaan dengan terdakwa Abdul Aziz dengan upah masing-masing untuk Chintya sebesar 45 Juta dan Abdul Aziz mendapat 10 Juta secara tunai.

Atas perbuatannya, JPU menjerat ke-dua terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. MET.

Continue Reading

Hukrim

Eddy Sumarsono Direktur PT.Barokah Inti Utama Di Medokan Ayu Surabaya Gelapkan Uang Untuk Operasional

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi Eddy Sumarsono, Direktur PT. Barokah Inti Utama (BIU) yang beralamatkan di Medokan Ayu no 46 Surabaya, kembali bergulir dengan agenda Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Arie Zaky Prasetya, menghadirkan 4 orang saksi guna dimintai keterangannya. Adapun, ke-empat saksi yakni, Kholifah Firdaus, M.Nurdin, Primawan Sigit dan Mei Krisnawati.

Dalam keterangan ke-empat saksi adalah korban yang berniat guna membeli sebuah rumah di PT.BIU. Sayangnya, impian ke-empat saksi untuk memiliki sebuah rumah terpaksa pupus lantaran, ulah Eddy Sumarsono yang sengaja menggelapkan uang para korbannya dengan dalih untuk operasional kantor.

Dari ke-empat saksi, mengalami kerugian yang bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan Juta.

Dari fakta persidangan, para korban tertarik
dari iklan di media cetak Jawa Pos, sebar brosur dan membuat banner yang terpasang di Kantor PT.BIU serta membuat Peta Lokasi Tanah Kavling. Padahal PT.BIU belum menyelesaikan status hak tanah kavling yang ditawarkan melalui, iklan, brosur maupun pemasangan banner.

Hal lainnya, terdakwa melakukan promosi melalui marketing sebagaimana isi brosur dan untuk menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 An. TATIK SUPIATI, serta untuk mengatakan, kepada calon pembeli bahwa SHM No. 9 An. TATIK SUPIATI tersebut masih dalam proses balik nama atas nama terdakwa di Kantor Pertanahan.

Diujung persidangan, terdakwa mengamini keterangan ke-empat saksi dan terdakwa berdalih uang para korban habis untuk operasional kantor.

Lantas kemana aliran uang para korban yang diduga sengaja digelapkan terdakwa ?

Melalui layanan sipp Pengadilan Negeri Surabaya, perbuatan terdakwa oleh JPU dijerat pasal 154 Juncto Pasal 137 Undang Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. MET.

Continue Reading

Hukrim

Lagi-Lagi Notaris Devi Chrisnawati Terjerat Hukum Atas Sangkaan Palsukan Akta Otentik

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Kembali terjerat hukum Notaris Devi Chrisnawati (terdakwa) yang berkantor di Jalan. Pahlawan no.30 Surabaya, terpaksa harus jalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di meja hijau pada Kamis (13/1/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Yulistiono, tampak menghadirkan, 3 orang saksi guna dimintai keterangan. Adapun, ke-tiga saksi yaitu, Reviandini, Risky dan Lina Septiani.

Dalam keterangan, Lina Septiani salah satu staff Notaris Devi Chrisnawati, mengakui, yang membuat perjanjian dan di tandatangani terdakwa.
” Saya yang buat draft-nya, Akta Jual Beli dan Kuasa Jual “, ungkapnya.

Sementara,Reviandini yang juga karyawan Notaris Devi Chrisnawati menyampaikan, terkait AJB saya tidak tahu.

Sedangkan, Risky yang mewakili Darmono (almarhum) pemilik obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya, mengatakan, tidak pernah menjual ke Devi Chrisnawati maupun Alfian Goenadibrata. Apalagi melakukan perikatan jual-beli di Notaris Devi Chrisnawati.

Diujung persidangan, terdakwa beralibi bahwa perikatan jual beli lantaran, rumah sudah dijual pemiliknya maka dibuat AJB.
Alibi terdakwa, membuat AJB Darmono dari kredit macet.

Usai persidangan, Alfian Goenadibrata yang sengaja mengikuti jalannya persidangan, saat ditemui, mengatakan, saya korban dan atas perbuatan terdakwa berdampak dirinya merugi sebesar 2,7 Milyard.

Sebagaimana diketahui, dalam layanan SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa membuat Akta Jual Beli dengan Pihak penjual atas Jual Beli Obyek Tanah dan bangunan Gudang beralamat di Kebomas Blok F-23 Gresik, sekaligus meminta Alfian Goenadibrata melakukan pembayaran sebesar 2 Milyard.

Sebulan berikutnya, Alfian Goenadibrata diminta datang menghadap Notaris Devi Chrisnawati guna melakukan AJB dengan obyek tanah dan bangunan di Jalan.Kutisari Indah Utara VI no.41 Surabaya,kemudian korban diminta melakukan pembayaran melalui transfer sebesar 700 Juta.

Pada bulan Mei 2020, Alfian Goenadibrata
mengecek Gudang Kebomas blok F-23 Gresik ternyata pihak penjual (PT. Kelola Niaga Makmur) tidak pernah menjual obyek tersebut selanjutnya, Alfian Goenadibrata juga mengecek obyek rumah di Jalan. Kutisari Indah Utara VI/41 Surabaya, ternyata pihak penjual (Darmono) sudah meninggal dunia dan obyek rumah sudah pernah dijual kepada pihak lain.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. MET.

Continue Reading

Trending