Connect with us

Hukrim

Menang Gugatan Di Pengadilan Negeri Surabaya, Dengan Tanda Tangan Palsu. Dimas Abimanyu Diadili.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Entah apa yang ada dalam pikiran Dimas Abimanyu (terdakwa) dan Fahrul Siregar kini statusnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), saat keduanya memalsukan tandatangan untuk memperlancar gugatan pailit usaha milik Renny ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Akibatnya, Dimas harus duduk di kursi terdakwa pada sidang yang digelar PN Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/08/2021).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, Fadil, menghadirkan saksi Penasehat Hukum Renny untuk memberi keterangan.

Melalui Penasehat Hukumnya, Renny melaporkan terdakwa ke Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, terkait pemalsuan tandatangan dalam pengajuan gugatan pailit ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahkan, tambah saksi, tandatangan itu telah dinyatakan palsu setelah melalui uji laboratorium kriminal.

Disebutkan saksi, Renny adalah pemilik empat gerai dan menyewa lokasi di Tarakan Mall. Ke-empat gerai tersebut sebagian menggunakan nama anak-anak Renny. Tanpa sepengetahuan dan ijin Renny, terdakwa mengajukan gugatan pailit ke PN Surabaya dengan perkara nomor: 7 tahun 2017. Sehingga dalam surat tersebut, seolah-olah Renny yang mengajukan gugatan pailit.

Surat gugatan itu sendiri sudah diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya dan memiliki kekuatan hukum tetap, dalam gugatan pailit dimenangkan oleh pihak Renny.

Sebenarnya, kata saksi, sejak terjadi persidangan kepailitan, Reny baru mengetahui permasalahan yang terjadi. Hal itu diketahui Renny setelah dia mendapat informasi dari pemberitaan media.

Mengetahui hal tersebut, Renny langsung syok, karena dia merasa tidak pernah mengajukan gugatan pailit, tidak pernah memberi kuasa terhadap terdakwa dan tidak pernah membubuhkan tandatangan dalam surat gugatan.
“Klien kami mengaku, jika tidak mengenal terdakwa. Dia malah bingung, kenapa tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa,” ujar saksi.

Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, Renny mengutus saksi sebagai Penasehat Hukumnya untuk melaporkan tindak pidana pemalsuan tandatangan.

Dilaporkannya perkara tersebut, berdasarkan, Renny merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa (Renny meninggal dunia pada 5 Oktober 2020 silam).

Atas keterangan saksi Majelis Hakim, Martin Ginting, memberi kesempatan terhadap terdakwa guna memberi tanggapan. Adapun, tanggapan terdakwa yakni, dalam gugatan perdata yang menjadi Penasehat Hukum adalah temannya (Fahrul Siregar DPO).
” saat itu ia hanya magang sebagai Penasehat Hukum. Hanya mendampingi dalam perkara gugatan PKPU”, paparnya.

Dalih terdakwa, temannya merasa tidak pernah tanda tangan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengakuan, terdakwa sebagai penerima Kuasa saja dan belum di sumpah (BAS) serta hanya memegang ID Card Penasehat Hukum sementara.
” ia belum pernah disumpah (BAS). Dalihnya, saya bisa ikut ke pengacara senior”, ucapnya.

Sesi selanjutnya, Agus Toni dalam keterangannya, mengatakan, setahu saksi yang ajukan gugatan PKPU adalah Fahrul Siregar (DPO) dan Dimas Abimanyu (terdakwa).
” Mereka mengaku mendapat surat kuasa guna ajukan gugatan pailit “, terang Agus Toni.

Setelah putusan pailit, saksi pernah ketemu Reny. Waktu itu, Reny katakan, tidak pernah berikan kuasa, tidak pernah ajukan gugatan pailit.

Diujung persidangan, Majelis Hakim, Martin Ginting memberi arahan terhadap saksi, bahwa gugatan tersebut, karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka PT.Buse atau Tarakan Mall bisa ajukan penangguhan lelang atas perkara ini.

Akibat perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 263.                                                                                     MET.

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending