Connect with us

Hukrim

Wempi Darmapan Dituntut 2 Tahun Dan Denda 500 Juta Subsider 3 Bulan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Ketua Koperasi Multi Usaha Cendrawasih Lestari, Wempi Darmapan (terdakwa) di Jalan Rabiajala RT.001/RW.004 Kelurahan Siwalima 0 Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, kembali jalani proses hukum yang beragenda tuntutan Kamis (20/8/2021).

Agenda tuntutan, tampak dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, I Gede Willy berupa,
bahwa diperoleh fakta terdakwa mengirimkan barang kayu yang tidak sesuai dengan dokumen.

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah melanggar hukum sebagaiman dalam pasal 88 ayat (1) huruf c Juncto pasal 15 Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 500 Juta subsider 3 bulan kurungan dan menyatakan barang bukti kayu dirampas untuk negara.

Usai bacaan tuntutan, Majelis Hakim, Sagala memberi kesempatan terhadap Penasehat Hukum terdakwa guna sampaikan nota pembelaan. Dikesempatan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa memohon waktu guna sampaikan nota pembelaan.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Sidang Gugatan Nikah Beda Agama Tertunda Penasehat Hukum Penggugat Menilai Pengadilan Negeri Surabaya Langgar Azas Peradilan Cepat Dan Berbiaya Murah

Published

on

Basudewa – Surabaya, Peran agama dalam mengesahkan pernikahan atau syarat sahnya nikah dalam Islam tidak dipergunakan lagi telah memicu gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas penetapan pernikahan beda agama, tersebut, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, menjadi sebagai Tergugat dan turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya.

Dipersidangan yang bergulir, pada Rabu (12/2022), Sang Pengadil terpaksa menunda persidangan gugatan atas penetapan nikah beda agama.

Hal yang mendasari, ditundanya persidangan, melalui, Penasehat Hukum Penggugat yaitu, Sutanto dan Bachtiar Yusuf, kepada basudewanews.com, mengatakan, pihaknya, menyesalkan, penundaan persidangan.

Dalam hal penundaan, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri tidak sesuai dengan azas peradilan cepat dan biaya murah.

” Persidangan ini, sangat lama sekali dan sangat bertele-tele. Entah bagaimana kok bisa bertele-tele seperti ini.
Seharusnya, sesuai azas peradilan cepat dan biaya murah,” tuturnya.

Masih menurutnya, Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri selain, kami gugat juga melanggar azas peradilan yakni, tidak melaksanakan peradilan cepat dan berbiaya murah.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya, mau tidak mau ya !, terpaksa mengikuti proses peradilan.

Dipersidangan yang beragenda pembuktian surat, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat hadir namun, turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya, tidak hadir.

Hal diatas, menurut Penasehat Hukum Penggugat, Bachtiar Yusuf, menilai, sebenarnya, tidak menjadi masalah turut Tergugat tidak hadir di persidangan ini.

Namun, Sang Pengadil, justru menunda persidangan lantaran, turut Tergugat tidak hadir. Adapun, alasan Sang Pengadil, yakni, agar dipersidangan mendatang turut Tergugat bisa melihat agenda pembuktian surat.

Pada persidangan mendatang, pada (11/1/2023), jika turut Tergugat tidak hadir maka Sang Pengadil, akan menyatakan, sikap yaitu, melanjutkan persidangan.

Lebih lanjut, Bachtiar Yusuf, mengatakan, pada persidangan mendatang, pihaknya, juga berencana akan menghadirkan saksi saksi diantaranya, dari PBNU, Muhammadiyah serta dari perkumpulan Penghulu.

Disinggung, terkait para pemuka agama yang lain, Bachtiar Yusuf, menanggapi, pihaknya tidak menyertakan pemuka agama lain dalam agenda saksi.

Sebagaimana diketahui, di Kristen sendiri juga tidak diperbolehkan nikah beda agama. Namun, ada pengecualian yakni, Dispensasi.

” Dispensasi sendiri dalam Islam tidak ada. Secara jelas Islam melarang dan kami berjuang ini ,” pungkas Bachtiar Yusuf.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending