Connect with us

Hukrim

Pledoi Steven Richard Tuding Jaksa Salah Terapkan Hukum. Jaksa Menanggapi, Pledoi Momen Patahkan Dakwaannya.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com,  Lanjutan proses hukum bagi Direktur PT.Surya Kreasi Smartindo (SKS), Steven Richard (terdakwa) yang dituntut 42 bulan pidana penjara, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (19/8/2021), lanjutan sidang beragendakan nota pembelaan disampaikan oleh, Penasehat Hukum terdakwa, Nugroho Setiawan.

Sebelum bacaan nota pembelaan, Penasehat Hukum terdakwa meminta pencocokan surat tuntutan JPU yang diberikan Majelis Hakim dengan yang diterimanya. Atas permintaan tersebut, Majelis Hakim, Martin Ginting, meminta JPU dan Penasehat Hukum terdakwa guna maju untuk memastikan kesamaan surat tuntutan. ” Ia hanya memastikan saja. Lantaran, ada keraguan Penasehat Hukum terdakwa terkait, surat tuntutan JPU yang diserahkan Majelis Hakim dengan yang diterimanya “, tuturnya.

Selanjutnya, dalam nota pembelaan, Penasehat Hukum terdakwa, Nugroho, menyebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Novanto salah menerapkan hukum.

Hal lainnya, pembahasan yuridis bila adanya sponsor terdapat uang 4 Milyard yang bukan lagi milik bank atau milik PT.Hason Surya Elektronik (HSE) akan tetapi uang tersebut sisa dana sponsor yang seharusnya uang yang dimaksud dihabiskan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam perjanjian.

Adapun, voucer yang diterima terdakwa kemudian dijual terbukti hanya sebanyak 200 lembar dengan pecahan senilai 100 Ribu dengan senilai 20 Juta. Selanjutnya, pembeli Voucher dibelanjakan ke Hartono Elektronika.

Hal ini, tidak merugikan PT.HSE karena barang barang telah terbayar lunas dengan voucher sponsor. Terdakwa hanya menjual voucher senilai 20 Juta tidak dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian 4 Milyard.

Berdasarkan surat dakwaan yang batal terdakwa seharusnya, tidak dapat dipidana.
Atas hal yang disampaikan, Penasehat Hukum terdakwa yakin Majelis Hakim akan sependapat dengan alasan yuridis terdakwa
akhirnya, berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan, terdakwa tidak terbukti secara sah seperti yang didakwakan JPU,  membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan batal demi hukum surat dakwaan JPU.

Atas nota pembelaan terdakwa Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap JPU guna memberikan pendapat. Dalam kesempatan tersebut, JPU mohon waktu guna sampaikan tanggapan atas nota pembelaan terdakwa.

Secara terpisah, JPU saat disinggung terkait tudingan Penasehat Hukum terdakwa bahwa JPU salah menerapkan hukum. Dalam tanggapan JPU menyampaikan, berupa, pada prinsipnya nota pembelaan adalah moment Penasehat Hukum guna mematahkan dakwaannya.

Namun, dalam persepsinya, bahwa tuntutan
yang diajukan sudah sah dan sudah memenuhi ketentuan dari syarat minimal pembuktian dengan 2 alat bukti.

Penasehat Hukum terdakwa yang menyebut,
1 alat bukti itu adalah persepsi Penasehat Hukum terdakwa yang berupaya mematahkan gagalkan tuntutan kami.
” Pihaknya, sengaja melakukan tanggapan nota pembelaan terdakwa karena kami berusaha membantah dan menunjukkan ke Majelis Hakim bahwa alat bukti yang diuraikan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dengan 2 alat bukti”, cetusnya.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Sidang Gugatan Nikah Beda Agama Tertunda Penasehat Hukum Penggugat Menilai Pengadilan Negeri Surabaya Langgar Azas Peradilan Cepat Dan Berbiaya Murah

Published

on

Basudewa – Surabaya, Peran agama dalam mengesahkan pernikahan atau syarat sahnya nikah dalam Islam tidak dipergunakan lagi telah memicu gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas penetapan pernikahan beda agama, tersebut, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, menjadi sebagai Tergugat dan turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya.

Dipersidangan yang bergulir, pada Rabu (12/2022), Sang Pengadil terpaksa menunda persidangan gugatan atas penetapan nikah beda agama.

Hal yang mendasari, ditundanya persidangan, melalui, Penasehat Hukum Penggugat yaitu, Sutanto dan Bachtiar Yusuf, kepada basudewanews.com, mengatakan, pihaknya, menyesalkan, penundaan persidangan.

Dalam hal penundaan, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri tidak sesuai dengan azas peradilan cepat dan biaya murah.

” Persidangan ini, sangat lama sekali dan sangat bertele-tele. Entah bagaimana kok bisa bertele-tele seperti ini.
Seharusnya, sesuai azas peradilan cepat dan biaya murah,” tuturnya.

Masih menurutnya, Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri selain, kami gugat juga melanggar azas peradilan yakni, tidak melaksanakan peradilan cepat dan berbiaya murah.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya, mau tidak mau ya !, terpaksa mengikuti proses peradilan.

Dipersidangan yang beragenda pembuktian surat, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat hadir namun, turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya, tidak hadir.

Hal diatas, menurut Penasehat Hukum Penggugat, Bachtiar Yusuf, menilai, sebenarnya, tidak menjadi masalah turut Tergugat tidak hadir di persidangan ini.

Namun, Sang Pengadil, justru menunda persidangan lantaran, turut Tergugat tidak hadir. Adapun, alasan Sang Pengadil, yakni, agar dipersidangan mendatang turut Tergugat bisa melihat agenda pembuktian surat.

Pada persidangan mendatang, pada (11/1/2023), jika turut Tergugat tidak hadir maka Sang Pengadil, akan menyatakan, sikap yaitu, melanjutkan persidangan.

Lebih lanjut, Bachtiar Yusuf, mengatakan, pada persidangan mendatang, pihaknya, juga berencana akan menghadirkan saksi saksi diantaranya, dari PBNU, Muhammadiyah serta dari perkumpulan Penghulu.

Disinggung, terkait para pemuka agama yang lain, Bachtiar Yusuf, menanggapi, pihaknya tidak menyertakan pemuka agama lain dalam agenda saksi.

Sebagaimana diketahui, di Kristen sendiri juga tidak diperbolehkan nikah beda agama. Namun, ada pengecualian yakni, Dispensasi.

” Dispensasi sendiri dalam Islam tidak ada. Secara jelas Islam melarang dan kami berjuang ini ,” pungkas Bachtiar Yusuf.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending