Connect with us

Hukrim

Saksi Korban Sebut, Ratu Tipu Lily Dan Bupati Blitar Rahmad Santoso Yang Urus Surat Pembebasan Tanah.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda mendengar keterangan kedua saksi atas perkara yang melibatkan Ratu Lily Yunita sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (18/8/2021).

Dua saksi sengaja dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Novanto, Rista Erna dan Hari Basuki guna membuktikan jeratan pasal 372 dan pasal 3 Undang Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun kedua saksi yakni, Dian Apsari dan  Lianawati Setyo.

Tampak Lianawati Setyo(korban) mengawali keterangannya, berupa, di Citraland pada medio 2018 lalu, ia kenal dengan terdakwa.

Ikhwal perkenalannya, tiap Minggu terdakwa mengajari kakaknya (saksi) membuat kue. Selang berikutnya, pada medio Maret 2019, terdakwa pinjam uang.

Selanjutnya, terdakwa menawarkan investasi pembebasan tanah seluas 9,8 hektare bersama Bupati Blitar, Rahmad Santoso.
” Rahmad yang urusi surat surat tanah dan terdakwa minta saksi investasi (mendanai) “, ucapnya.

Kerjasama yang ditawarkan akan ada keuntungan sebesar 150 Juta per-meter lantaran, tergiur keuntungan yang ditawarkan saksi memberikan uang secara bertahap terhadap terdakwa dengan total keseluruhan sebesar 48,9 Milyard.

Tiap kali penyerahan dana, terdakwa melalui Lidya (adik terdakwa) mengirimkan cek terhadap saksi. Sayangnya, pada jatuh tempo cek akan dicairkan ternyata, tidak ada saldo.

Lebih lanjut, saat menyadari kalau tertipu maka saksi meminta pertanggungjawaban namun, tidak ada sepersen-pun uangnya dikembalikan.

Masih menurutnya, lahan tanah seperti di Margomulyo untuk pergudangan, terdakwa mengatakan, tanah-tanah tersebut, tanah petok dan akan diurus hingga menjadi sertifikat kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

Hal lainnya, ia merasa terjerumus tatkala ingin menghentikan investasi namun, terdakwa mengatakan, jika berhenti investasi maka dana yang sudah di investasikan tidak bisa kembali kecuali jika melanjutkan investasi.

Ia menambahkan, pernah ngotot minta dipertemukan dengan Rahmad Santoso. Atas desakan maka terdakwa mempertemukan saksi di Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya. Dalam pertemuan, saksi membeberkan, bahwa surat-surat petok menjadi sertifikat yang mengurus adalah Rahmad Santoso sedangkan, terdakwa mencari investor guna mendanai
kerjasama tersebut.

Atas keterangan saksi (korban) Majelis Hakim, memberi kesempatan terhadap terdakwa guna menanggapi. Dalam tanggapan terdakwa katakan, keterangan saksi ada yang tidak benar.

Sesi selanjutnya, karyawan (korban) Dian apsari, sampaikan kenal dengan terdakwa dan mengetahui hubungan terdakwa dengan korban (Majikannya).

Terkait, pinjam meminjam uang, ia tidak tahu, yang diketahuinya adalah kerjasama pembebasan lahan.
” Terdakwa tawarkan ada pekerjaaan dan minta transfer uang saat itu juga”, bebernya.

Ia menerangkan, pertengahan medio tahun 2020, mendengar telepon terdakwa dengan majikannya.

Selain itu, ia pernah diajak terdakwa ke PTC ketemu dengan Rahmad Santoso.
” Dalam pertemuan, ada Rahmad, Liliana (korban) dan terdakwa dalam satu meja, korban tanya berapa uang yang sudah di bawa Rahmad. Di pertemuan, Rahmad katakan, urusan tanah secara fisik sudah dikuasai “, ungkap saksi.

Di pertemuan yang tidak berlangsung lama, terdakwa tidak menyampaikan besaran uang yang sudah diserahkan Rahmad.  Namun saksi katakan, Rahmat beri keterangan tanah masih dalam proses urus surat.

Sementara, JPU, Novanto, saat ditemui basudewanews.com, menyampaikan, terkait pinjam meminjam hanya sebuah cover. Mengingat track record terdakwa, bahwa pada prinsipnya, perkara yang melibatkan terdakwa adalah investasi atau kerjasama jual beli tanah yang menjanjikan keuntungan.

Pembebasan tanah milik Djafar, awalnya ditawarkan dengan harga 800 Ribu per meter persegi kemudian akan dibeli dengan harga 3,5 Juta per meter persegi. Dari transaksi Liana (korban) akan diberi keuntungan sebesar 150 Ribu per meter persegi ( jika diakumulasikan keuntungan korban sekitar 14 Milyard ).

Atas keuntungan yang dijanjikan akhirnya, korban tertarik untuk investasi dan melakukan beberapa kali transfer dengan jumlah total keseluruhan sebesar 48,9 Milyard.
” Di transkasi yang ke-empat, korban ingin menghentikan investasi namun, terdakwa menerangkan, jika berhenti investasi maka investasi sebelumnya dinyatakan gagal maka korban terpaksa melanjutkan transaksi hingga 38,9 Milyard “, ungkapnya.

Ia menambahkan, tiap korban usai melakukan transfer ke terdakwa korban diberi cek (cek bukan jaminan), konsekuensi nya cek yang diberikan korban seharusnya, sudah ada saldo beda dengan Bilyet Giro (BG). Adapun, jaminan dari terdakwa adalah surat BPKB motor dan mobil.

Terkait, terpenuhi unsur terdakwa JPU belum berani menyampaikan, lantara, masih panjang proses hukum di persidangan akan banyak saksi-saksi yang rencana akan di hadirkan.

Disinggung keterlibatan nama Rahmad Santoso diketahuinya, wakil Bupati Blitar.
” Menurut keterangan korban dipersidangan menyentil nama Rahmad Santoso saat ini diketahuinya wakil Bupati Blitar “, tuturnya.

Hal dugaan adanya keterlibatan Rahmad Santoso Wakil Bupati Blitar dalam perkara ini, ia belum bisa memastikan ada keterlibatan atau tidak.
” Pihaknya belum bisa memastikan,
nanti kita lihat saksi-saksi yang lain di persidangan berikutnya”, pungkasnya. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending