Connect with us

Hukrim

Saksi Korban Sebut, Ratu Tipu Lily Dan Bupati Blitar Rahmad Santoso Yang Urus Surat Pembebasan Tanah.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda mendengar keterangan kedua saksi atas perkara yang melibatkan Ratu Lily Yunita sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (18/8/2021).

Dua saksi sengaja dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Novanto, Rista Erna dan Hari Basuki guna membuktikan jeratan pasal 372 dan pasal 3 Undang Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun kedua saksi yakni, Dian Apsari dan  Lianawati Setyo.

Tampak Lianawati Setyo(korban) mengawali keterangannya, berupa, di Citraland pada medio 2018 lalu, ia kenal dengan terdakwa.

Ikhwal perkenalannya, tiap Minggu terdakwa mengajari kakaknya (saksi) membuat kue. Selang berikutnya, pada medio Maret 2019, terdakwa pinjam uang.

Selanjutnya, terdakwa menawarkan investasi pembebasan tanah seluas 9,8 hektare bersama Bupati Blitar, Rahmad Santoso.
” Rahmad yang urusi surat surat tanah dan terdakwa minta saksi investasi (mendanai) “, ucapnya.

Kerjasama yang ditawarkan akan ada keuntungan sebesar 150 Juta per-meter lantaran, tergiur keuntungan yang ditawarkan saksi memberikan uang secara bertahap terhadap terdakwa dengan total keseluruhan sebesar 48,9 Milyard.

Tiap kali penyerahan dana, terdakwa melalui Lidya (adik terdakwa) mengirimkan cek terhadap saksi. Sayangnya, pada jatuh tempo cek akan dicairkan ternyata, tidak ada saldo.

Lebih lanjut, saat menyadari kalau tertipu maka saksi meminta pertanggungjawaban namun, tidak ada sepersen-pun uangnya dikembalikan.

Masih menurutnya, lahan tanah seperti di Margomulyo untuk pergudangan, terdakwa mengatakan, tanah-tanah tersebut, tanah petok dan akan diurus hingga menjadi sertifikat kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

Hal lainnya, ia merasa terjerumus tatkala ingin menghentikan investasi namun, terdakwa mengatakan, jika berhenti investasi maka dana yang sudah di investasikan tidak bisa kembali kecuali jika melanjutkan investasi.

Ia menambahkan, pernah ngotot minta dipertemukan dengan Rahmad Santoso. Atas desakan maka terdakwa mempertemukan saksi di Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya. Dalam pertemuan, saksi membeberkan, bahwa surat-surat petok menjadi sertifikat yang mengurus adalah Rahmad Santoso sedangkan, terdakwa mencari investor guna mendanai
kerjasama tersebut.

Atas keterangan saksi (korban) Majelis Hakim, memberi kesempatan terhadap terdakwa guna menanggapi. Dalam tanggapan terdakwa katakan, keterangan saksi ada yang tidak benar.

Sesi selanjutnya, karyawan (korban) Dian apsari, sampaikan kenal dengan terdakwa dan mengetahui hubungan terdakwa dengan korban (Majikannya).

Terkait, pinjam meminjam uang, ia tidak tahu, yang diketahuinya adalah kerjasama pembebasan lahan.
” Terdakwa tawarkan ada pekerjaaan dan minta transfer uang saat itu juga”, bebernya.

Ia menerangkan, pertengahan medio tahun 2020, mendengar telepon terdakwa dengan majikannya.

Selain itu, ia pernah diajak terdakwa ke PTC ketemu dengan Rahmad Santoso.
” Dalam pertemuan, ada Rahmad, Liliana (korban) dan terdakwa dalam satu meja, korban tanya berapa uang yang sudah di bawa Rahmad. Di pertemuan, Rahmad katakan, urusan tanah secara fisik sudah dikuasai “, ungkap saksi.

Di pertemuan yang tidak berlangsung lama, terdakwa tidak menyampaikan besaran uang yang sudah diserahkan Rahmad.  Namun saksi katakan, Rahmat beri keterangan tanah masih dalam proses urus surat.

Sementara, JPU, Novanto, saat ditemui basudewanews.com, menyampaikan, terkait pinjam meminjam hanya sebuah cover. Mengingat track record terdakwa, bahwa pada prinsipnya, perkara yang melibatkan terdakwa adalah investasi atau kerjasama jual beli tanah yang menjanjikan keuntungan.

Pembebasan tanah milik Djafar, awalnya ditawarkan dengan harga 800 Ribu per meter persegi kemudian akan dibeli dengan harga 3,5 Juta per meter persegi. Dari transaksi Liana (korban) akan diberi keuntungan sebesar 150 Ribu per meter persegi ( jika diakumulasikan keuntungan korban sekitar 14 Milyard ).

Atas keuntungan yang dijanjikan akhirnya, korban tertarik untuk investasi dan melakukan beberapa kali transfer dengan jumlah total keseluruhan sebesar 48,9 Milyard.
” Di transkasi yang ke-empat, korban ingin menghentikan investasi namun, terdakwa menerangkan, jika berhenti investasi maka investasi sebelumnya dinyatakan gagal maka korban terpaksa melanjutkan transaksi hingga 38,9 Milyard “, ungkapnya.

Ia menambahkan, tiap korban usai melakukan transfer ke terdakwa korban diberi cek (cek bukan jaminan), konsekuensi nya cek yang diberikan korban seharusnya, sudah ada saldo beda dengan Bilyet Giro (BG). Adapun, jaminan dari terdakwa adalah surat BPKB motor dan mobil.

Terkait, terpenuhi unsur terdakwa JPU belum berani menyampaikan, lantara, masih panjang proses hukum di persidangan akan banyak saksi-saksi yang rencana akan di hadirkan.

Disinggung keterlibatan nama Rahmad Santoso diketahuinya, wakil Bupati Blitar.
” Menurut keterangan korban dipersidangan menyentil nama Rahmad Santoso saat ini diketahuinya wakil Bupati Blitar “, tuturnya.

Hal dugaan adanya keterlibatan Rahmad Santoso Wakil Bupati Blitar dalam perkara ini, ia belum bisa memastikan ada keterlibatan atau tidak.
” Pihaknya belum bisa memastikan,
nanti kita lihat saksi-saksi yang lain di persidangan berikutnya”, pungkasnya. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending