Connect with us

Peristiwa

Bagikan Permakanan Terhadap Isoman Yang Tak Tersentuh Pemerintah.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Pasien isoman yang tak tersentuh oleh Pemerintah

memicu penggerak sosial atau pegiat kemanusiaan yang tulus dan ikhlas Posko gotong royong dari fraksi PDI P, melakukan gerakan solidaritas yakni, berbagi permakanan.

Meski,minimnya akurasi data pasien isoman
terkait, pasien isoman memaksa beberapa anggota posko gotong royong turut andil mendata sekaligus berbagi permakanan bagi warga yang berada di dua wilayah yaitu, Pucang Arjo Timur RT 01 RW 05 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng dan Kalibokor Kencana RW 08, Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng, Surabaya,pada Jumat (13/8/2021).

Salah satu, anggota gotong royong PDI P, Ningsih, kepada Basudewanews.com, menyampaikan, ia menyalurkan bantuan nasi kotak, hand sanitizer dan masker ke beberapa warga Isoman.
” Sudah menjadi kewajiban dan tugas saya untuk menyalurkan bantuan terhadap sesama di masa pandemi. Empati terbangun melalui, posko gotong royong Barata jaya”, paparnya.

Sebelumnya, ia melakukan pendataan warga yang terpapar Covid19 sembari mendatang kan pendamping Ketua RT selanjutnya, pihaknya tinggal menyalurkan sesuai data demi akurasi.

Berbagi permakanan dilaksanakan anggota posko gotong royong yang ada di Kecamatan Gubeng, tampak di respons Ketua RT yang turut membagikan secara door to door.
” Sebagaimana diketahui, posko gotong royong Barata Jaya Surabaya, sudah mendapat mandat untuk melakukan gerakan sosial “, ujarnya.

Lebih lanjut, ia berpesan terhadap para warga yang belum mengetahui gerakan sosial yang dibangun posko gotong royong Kecamatan Gubeng, diharapkan warga untuk lebih pro aktif dan tidak usah segan segan datang ke posko gotong royong.
” Dari kegiatan ini, ia berharap warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, bisa menyampaikan maksud dan keinginannya. Beberapa anggota posko gotong royong selalu siap guna memberikan bantuan baik permakanan, pendampingan pengambilan ijasah sekolah bagi yang tidak mampu atau pendampingan kesehatan “, pungkasnya.       YOK.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending