Terdakwa Kesandung Perkara Menarik Justru, Kerap Mendapatkan Penangguhan Tahanan.

84

Surabaya-basudewanews.com, Perkara menarik yang melibatkan para terdakwa guna jalani  proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya,  menurut pengamatan basudewanews.com, justru para terdakwa mendapatkan penangguhan penahanan.

Melalui data yang berhasil dihimpun, belakangan ini, ada 8 perkara dengan para terdakwa mendapatkan penangguhan penahanan. Adapun, data yang dihimpun yakni, Venansius Niek Widodo dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangkaan tindak pidana penipuan.

Dari catatan SIPPN, terdakwa 3 kali terjerat tindak pidana penipuan yang ditangani Kejaksaan Negeri Surabaya. Sedangkan 1 perkara lainnya, ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

Catatan lainnya, Ali Suwito Dirut PT. Perwira Asia Baja Tama (PT.PABT), Antony Tanuwidjaja dan Diana Tanuwidjaja Direktur
PT.Bukit Baja Anugrah (PT.BBA) ke-tiga terdakwa juga mendapatkan penangguhan penahanan atas sangkaan pasal 378 dan pasal 263 (Ditangani Kejaksaan Negeri Surabaya).

Penangguhan lainnya, Imam Santoso juga terjerat sebagaimana pasal 378 dan perkara ini ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

Perkara lainnya, Indra Tantomo dipersidangan awal dilakukan penahanan namun, setelah agenda keterangan Ahli yang sengaja dihadirkan JPU, pada agenda selanjutnya, terdakwa tidak dilakukan penahanan ( Ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya). Sayangnya, status terdakwa Indra Tantomo masih belum diketahui secara resmi alasannya, tidak dilakukan penahanan.

Atas data yang terhimpun, mudahnya para terdakwa mendapatkan penangguhan penahanan di reaksi oleh, I Wayan Titip Sulaksana yang juga selaku, Dewan Pembina basudewanews.com.

Dalam reaksi, disampaikan I Wayan Titip Sulaksana berupa, terkait penangguhan penahanan terdakwa banyak faktor eksternal non hukum yang mempengaruhi independensi Hakim.
” Coba kalau yang melakukan pelanggaran pasal 378 KUHP orang biasa saja yang tidak punya duit kira-kira dapat perlakuan penangguhan penahanan (istimewa) ? “, ucapnya.

Ia menambahkan, Ada theory perilaku hukum yang ditulis Ahli Hukum, Donald Black. Dalam bukunya, Behavior of Law (prilaku hukum).
” makin dekat dengan pusat kekuasaan, makin jauh dari jangkauan hukum”.

Kedekatan dengan pusat kekuasaan adalah para pemilik modal besar (konglomerat). Para terdakwa ini adalah pengusaha kelas kakap, jadi dekat dan akrab dengan penguasa negeri ini, wajar saja mendapat perlakuan istimewa.

Sebaliknya, kalau terdakwanya rakyat melarat, bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa maka ketentuan pasal 378 KUHP akan diterapkan apa adanya, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan dan peradilan, tanpa perlakuan istimewa.
” Dan ini fakta sosial atau realitas sosial penegakkan hukum di Indonesia “, pungkasnya.   MET.