Connect with us

Hukrim

Indra Tantomo Tidak Ditahan, Penasehat Hukum Sri Sudarti Sampaikan, Karena Batal Demi Hukum.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Indra Tantomo (terdakwa) yang statusnya, tidak ditahan. Dalam perkara pinjaman dana di koperasi sebesar 4 Milyard disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, Sri Sudarti, dasar kliennya tidak ditahan lantaran, Batal Demi Hukum (BDH).

” Kliennya tidak ditahan karena BDH, mas ! “, ucapnya sembari ngacir meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Perkara yang melibatkan terdakwa atas jeratan pasal 378 KUHP dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, I Willy Gede, dipersidangan menuntut pidana penjara selama 3 tahun bagi terdakwa bergulir, Kamis (5/8/2021).

Terdakwa yang tidak ditahan, terpaksa hadir di Pengadilan Negeri Surabaya, guna jalani proses hukum. Kehadiran terdakwa yang statusnya tidak ditahan memantik pertanyaan jurnalis yang biasa nge-pos di Pengadilan Negeri Surabaya.

Usai persidangan, JPU saat disinggung terkait status terdakwa yang tidak ditahan mengatakan, no coment !.
” Udah dulu, ya ? “, pintanya.

Sementara,  I Wayan Titip Sulaksana yang juga dewan pembina basudewanews.com, angkat bicara, kalau sudah disidangkan, kewenangan untuk menahan ada pada Ketua Majelis hakim.

Lebih lanjut, apakah ada upaya permohonan perubahan status tahanan oleh Penasehat Hukum terdakwa ?.

Sayangnya, Penasehat Hukum terdakwa, Sri Sudarti saat disinggung kliennya tidak di tahan menyebut, kliennya tidak ditahan karena Batal Demi Hukum (BDH).

Atas jawaban Penasehat Hukum terdakwa, bahwa yang dimaksud BDH maka harus ada pernyataan putusan BDH dari instansi Pengadilan yang lebih tinggi namun, keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi (untuk itu, harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi).

Hingga berita ini diunggah, tim basudewanews.com, belum mendapat pernyataan resmi dari instansi jika benar-benar status terdakwa tidak ditahan lantaran BDH.        MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending