Connect with us

Hukrim

Sidang Gugatan PMH Isteri Bos Rokok Ternama, Bergulir Di Pengadilan Negeri Surabaya.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Penggugat, Mulya Hadi terhadap Tergugat, Widowati Hartono kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Surabaya. Perkara terkait pengakuan pemilik sah atas objek tanah seluas 6.850 meter persegi di Puncak Permai III Nomor 5-7 Surabaya, Selasa (3/8/2021).

Dalam perkara ini, penggugat juga menjadikan Kepala Badan Pertanahan I sebagai turut tergugat.

Tergugat,Widowati Hartono melalui, Penasehat Hukumnya, Adi Dharma Wicaksana, dalam konfirmasi terkait, persidangan menjelaskan, bahwa pada intinya dirinya mempertahankan hak keperdataan kliennya.
” kami mempertahankan hak keperdataan kliennya, sesuai dengan sertifikat yang dimiliki “, ujarnya.

Masih menurutnya,kliennya adalah pemilik sertifikat yang kemudian tiba-tiba digugat. Awalnya, tanah milik kliennya,akan dijual oleh seseorang (oknum). Sebagai pemilik sertifikat pihaknya, kemudian memasang papan nama bahwa tanah milik kliennya tidak dijual.
“ Tahu-tahu kita digugat. Bagaimana ceritanya sertifikat versus keterangan Lurah. Kita sebagai tergugat lho, padahal klien kami memiliki tanah tersebut dari tahun 1995 “, jelasnya.

Saat di singgung adanya pengerahan massa dari pihak tergugat. Ia mengaku tidak mengetahui tentang hal itu karena saat itu sedang berada di Jakarta.

Sedangkan, saat ditanya terkait status tergugat apakah benar isteri dari pemilik salah satu perusahaan rokok di Indonesia?.
Ia menampik, ya menurut mas bagaimana? sudah ya ! ”, tukasnya.

Sementara Penggugat Mulyo Hadi melalui, Penasehat Hukumnya, Johanes Dipa Widjaja, menyampaikan, terkait perkara itu bahwa perkara kliennya ini diibaratkan Semut melawan Gajah, sebab, dia menangkap banyak kejanggalan selama menangani perkara ini.
” Perkara ini bisa dikatakan Gajah melawan Semut, klien saya ini diibaratkan Semut. Sebab menurut kabar yang saya terima, Tergugat ini adalah isteri dari pemilik perusahaan rokok di Indonesia,” jelasnya.

Melalui, pesan WhatsApp, Johanes mengatakan,sengketa ini bermula saat kliennya yang merupakan ahli waris dari Randim P Warsiah, dilaporkan oleh Widowati Hartono ke Polda Jatim, lalu dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya, dengan sangkaan melanggar pasal 167 KUHP tentang penyerobotan tanah. Perkara ini kemudian digelar secara khusus pada 20 April 2021, yang dipimpin Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol.Totok Suharyanto.

Alhasil, diperoleh kesimpulan dan rekomendasinya kan sudah jelas bahwa perkara ini ditangguhkan. Tapi anehnya kok penyidik Polrestabes Surabaya, malah mengajukan surat permintaan ijin penyitaan khusus ke PN Surabaya.

Lebih lanjut, berdasarkan pertimbangan adanya putusan PTUN No 280/P/15/PTUN.Sby, serta gugatan perdata No 374/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Pengadilan Negeri Surabaya, akhirnya menolak surat permintaan penyitaan tersebut. Jadi kepemilikan atas objek sengketa harus menunggu adanya putusan perdata atas tanah

Diduga merasa tidak puas dengan penangguhan. Johanes, mengatakan, orang-orang yang tidak bertanggungjawab diduga sebagai suruhan dari Widowati Hartono guna melakukan pengerusakan tembok dan memasukkan container serta menempatkan oknum aparat.

Hal lain, ada penyidik bersama sekitar 30 orang datang ke lokasi sembari mengatakan, bahwa tanah dalam keadaan status Quo. Lalu disampaikan kepada pihak serta ahli waris agar datang menghadap Kasat Reskrim Surabaya, untuk mediasi pada (6 Juli 2021).

Pada 6 Juli 2021 ada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka pertemuan dengan Kasat Reskrim pun ditunda.

Ternyata meski dalam masa PPKM Darurat, ada ratusan orang datang ke obyek sengketa, ada yang merampas HP juga ada mencopot dan merusak papan nama serta mengusir ahli waris.

Kejadian itu terjadi pada 9 Juli 2021,pukul 21.30 WIB. Awalnya datang 50 orang yang diduga sekelompok preman, kemudian datang massa tambahan yang jumlahnya sekitar 150 orang.
” Kejadian itu diketahui oleh aparat kepolisian,” imbuhnya.

Berdasarkan keterangan oknum yang melakukan tindakan tersebut, didapat pengakuan bahwa aksi menduduki tanah sengketa tersebut, mereka lakukan atas perintah Bos rokok ternama. Tujuannya untuk memenuhi syarat pengukuran perpanjangan SHGB No 4157/Pradah Kali Kendal Surabaya.                                                                            MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending