Connect with us

Hukrim

Jaksa Sebut, 77 Invoice Tidak Tercatat Di Perusahaan Unsur Pidana Para Terdakwa Sangat Terpenuhi.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, 77 invoice pembelian bahan baku plat baja tidak tercatat di perusahaan pada medio 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Darwis sebut, peristiwanya adalah pemalsuan.

Dalam hal ini, Direktur, Antony Tanuwidjaja (terdakwa) dan Direktur Utama, Diana Tanuwidjaja (terdakwa) PT.Bukit Baja Anugrah (BBA) menerima kucuran dana pinjaman bank Danamon Open Account Financing OAF (pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan penilaian resiko korporat) mencairkan dana pinjaman sesuai kebutuhannya yang ditujukan ke rekening pribadi Direktur, PT. Perwira Asia Baja Tama (PAB) Ali Suwito (terdakwa).

Atas lantaran, Direktur PT.PAB Ali Suwito (terdakwa) turut andil bikin invoice seolah-olah ada jual beli baja dengan PT.BBA. Padahal secara fakta tidak ada jual-beli (fiktif) maka cair-lah kucuran pinjaman dan meski Ali Suwito (terdakwa) sudah mengembalikan semua dana ke PT.BBA berarti perbuatannya sudah terjadi.
” Kalaupun Ali Suwito (terdakwa) sudah mengembalikan uang ke PT.BBA apa perkara lunas ?, ya tidak ! , ” ucap JPU.

Dipersidangan, Kamis (29/7/2021) JPU hadirkan 4 orang guna dimintai keterangan sebagai saksi. Adapun, Edi Wijaya mengawali keterangannya berupa, pada medio 2017 PT.PAB ada kerjasama dengan PT.BBA. Dalam kerjasama semua transaksi ditandatangani Dirut dan proses pembayaran harus ke rekening perusahaan.
” Pembayaran atas transaksi harusnya ke rekening perusahaan. Tidak dibenarkan pembayaran atas transaksi dikirim ke rekening pribadi “, ujarnya.

Hal lain, disampaikan, saat ia dipanggil Mabes Polri sebagai saksi berkaitan dengan transaksi yang tidak diketahui perusahaan dan semua transaksi yang menandatangani Dirut Ali Suwito (terdakwa) juga proses pembayaran ke rekening pribadi tidak dibenarkan serta invoice dibuat Dirut tidak tercatat di perusahaan.

Masih menurutnya, awalnya, transaksi kedua perusahaan ada transaksi resmi kemudian ia tidak tahu terkait memo internal (pinjaman bank Danamon) yaitu, kebijakan khusus bisa melalui rekening pribadi.

Usai saksi sampaikan keterangan, Majelis Hakim, Suparno, memberikan kesempatan terhadap Ali Suwito (terdakwa).

Dikesempatan yang diberikan Ali Suwito (terdakwa) sampaikan keberatan atas keterangan saksi namun, terdakwa mengakui transaksi 77 tidak tercatat di perusahaan.

Selanjutnya, Dian Mayasari karyawan PT.PAB dalam keterangannya, mengatakan, ia bertugas bagian keuangan mengetahui
semua transaksi keuangan perusahaan. Bahwa PT.PAB dan PT.BBA ada kerjasama jual beli plat baja sejak 2017.

Keterangan lainnya, ia pernah di panggil Bareskrim Polri menyampaikan, invoice ditunjukkan oleh, Bareskrim terkait, perbedaan dua invoice.
” Diatas invoice ada kop, bertuliskan nama perusahaan namun, pencantuman rekening pribadi tidak dibenarkan ,” tuturnya.

Salah satu dari 2 invoice yang ditunjukkan Bareskrim Polri tidak tercatat di perusahaan dan ada 77 invoice. Terkait dana 200 Milyard tidak ada pembukuan di perusahaan.

Sedangkan, Roro Cathy karyawan Danamon pusat Jakarta menyampaikan, ia ketahui PT.BBA tersangkut masalah di Danamon.
Pada medio 2017 kredit dikucurkan ke PT. BBA, 65 M. Jenis kredit yang dipermasalahkan OAF dengan 77 transaksi.

Keterangan lainnya, disampaikan, bahwa PT.PAB bukan nasabah Danamon namun, dalam dokumen PT.PAB suplai PT. BBA ada memo intern dalam pinjaman kredit.

Syarat pencairan yakni, pemberian fasilitas ke perorangan, pembayaran dapat dilakukan dengan invoice saja yanh didukung Delivery Order (DO).
” Kucuran dicairkan sesuai invoice, DO yang dikeluarkan selama 30 hari. Dalam pinjaman
tersebut, dimonitor oleh, kantor cabang Surabaya ,” tuturnya.

Menurutnya, pencairan sudah sesuai prosedur yakni, pencairan ke PT.BBA dulu lalu ke PT.BBA (supplier) yang dikirim ke rekening pribadi Ali Suwito (terdakwa).

Persyaratan pencairan lainnya, selain DO, pihak PT.BBA yang dikuasakan.
Permohonan pembiayaan Diana atau Antony (PT.BBA) untuk invoice, saksi katakan, tidak ketahui karena itu hubungan nasabah.
” Untuk pembayaran secara instruksi ke rekening pribadi Ali Suwito (terdakwa) dan permohonan pencairan ditandatangani Diana Tanuwidjaja atau Antony Tanuwidjaja (terdakwa) ,” paparnya.

Saat pencairan dilakukan sudah terhitung hutang PT.BBA. Dari hutang sudah ada pembayaran dan out standing 46 Milyard.

Melalui informasi saksi mengetahui, setelah sesuai persyaratan lalu di proses.
Komite kredit beri instruksi di awal penerimaan dana ke Ali Suwito (terdakwa) lantaran, permintaan debitur PT.BBA dan sepanjang tidak dicabut pencairan tetap dilakukan.
” Dirut PT.BBA instruksikan bank Danamon lakukan pencairan yang diteruskan ke PT.PAB (rekening pribadi Ali Suwito). Pihaknya jalankan proses PT.BBA tidak ada hubungannya dengan suplier ,” terangnya.

Selanjutnya, dalam keterangan, Sutikno Budiman eks karyawan Danamon di Jalan. Gubernur Suryo Surabaya, mengatakan, ia
sebagai Bisnis Manager (BM) pernah tangani pengajuan pinjaman PT.BBA.

Masih menurutnya, PT.BBA miliki suplier salah satunya, PT.PAB. Masuknya PT.PAB sesuai prosedur dan tambahan suplier ada memo intern yang ditandatangani, marketing, BM, pimpinan, RIS 3 orang dan bisnis head.

Hal kunjungan disampaikan saksi pada medio Agustus 2018, di PT.BBA ditemui Antony. Hasil kunjungan saksi sampaikan, bahwa Antony Tanuwidjaja (terdakwa) memberikan penjelasan berupa, ia sudah tidak bisa bayar karena perusahaan sudah rugi.

Saksi menyinggung kenapa dalam dokumen audit disebutkan perusahaan PT.BBA untung?. Saat itu, Antony Tanuwidjaja (terdakwa) memberikan jawaban itu bohong-bohongan, barang saja semuanya ambil dari supplier.

Fakta dipersidangan, Ali Suwito (terdakwa) dari PT.PAB mengakui telah mengembalikan uang ke PT.BBA sedangkan, Antony Tanuwidjaja memberikan pengakuan telah mengamini keterangan Sutikno Budiman.

Secara terpisah JPU, mengatakan, keterangan 4 saksi telah memperkuat dakwaannya sebagainya jeratan pasalnya, 263, 378 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending