Connect with us

Hukrim

Steven Richard Gelapkan Voucher Dari Sponsor Bank HSBC Dan BRI Senilai 4 Milyard, Kembali Diadili.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Direktur PT.Surya Kreasi Smartindo (SKS), Steven Richard kembali diadili atas sangkaan menggelapkan voucher sebesar 4 Milyard milik PT.Hartono Surya Elektronik.

Dipersidangan, tampak Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim,Hari Basuki dan Novanto hadirkan 2 orang guna dimintai keterangan sebagai saksi.

Melisa Susanto karyawan HSBC mengawali keterangannya berupa, sebagai manager partnership terkait perkara yang melibatkan terdakwa, diketahui ada kerjasama dengan PT.Hartono Surya Elektronik. Ia memberikan dana sponsor sebesar 400 Juta pada medio 2018.

Dana sponsor yang diberikan ke rekening PT. Hartono Surya Elektronik sebagai imbal balik penggunaan kartu kredit di Hartono elektronika.

Terkait, penggelapan voucher, terdakwa beralasan bahwa HSBC meminta voucher oleh saksi ditampik berupa, ia atau HSBC tidak pernah meminta voucher di Hartono Surya Elektronik.

Masih menurutnya, ia pernah terima telepon dari PT.Hartono Surya Elektronik, Roy mengkonfirmasi HSBC adanya permintaan kembali dalam bentuk voucher. Melalui tanggapan konfirmasi tersebut, ia menjelaskan tidak pernah ada permintaan voucher dari HSBC.
” Ia tidak pernah terima apapun termasuk permintaan voucher ,” ujarnya.

Sedangkan, karyawan bank BRI wilayah Surabaya, M.Ilham, dalam keterangannya, mengamini kerjasama sponsor dengan PT.Hartono Surya Elektronik.

Secara teknis kerjasama ini di support pusat dan persetujuan (agreement) dari kanwil Surabaya, dan operasi dikendalikan cabang.

Setahu saksi, pada medio 2019 hingga 2020 ada kerjasama dana tunai sponsor dengan target tertentu.Program kartu kredit dana yang dicairkan ke PT. Hartono Surya Elektronik sebesar 200 Juta dan 300 Juta.

Dana diberikan diawal program, untuk
pengunaan dana seharusnya, PT. Hartono Surya Elektronik ada target kartu kredit baik promo Reguler dari BRI atau PT.Hartono Surya Elektronik.

Masih menurutnya, jika target tidak terlampaui dan sisa dana yang sudah dikirim ke PT. Hartono Surya Elektronik akan dilanjutkan pada program berikutnya.

Terkait, kerjasama diketahui saksi, PT.Hartono Surya Elektronik diwakili oleh, terdakwa. Sedangkan, terdakwa sudah keluar dari PT.Hartono Surya Elektronik,saksi tidak mengetahui dan dana sponsor sepenuhnya untuk pengelolaan.

Ia menambahkan, harapan bank BRI memberi dana sponsor agar volume transaksi melalui kartu kredit terdongkrak.
” Dana sponsor untuk program transaksi kartu kredit bank BRI bisa naik. Untuk detail program saksi belum menerima,” ucapnya.

Atas perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim,  menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP.                    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending