Connect with us

Hukrim

Direktur PT. Rama Bintang Indonesia, Dituntut 18 Bulan Penjara.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Bintang Mahendra (terdakwa) Direktur PT.Rama Bintang Indonesia, dituntut pidana penjara selama 18 bulan. Tuntutan tampak dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Arie Zaki saat bergulirnya, proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (26/7/2021).

Bacaan tuntutan pidana penjara selama 18 bulan berdasarkan JPU, bahwa terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa memohon waktu guna menyampaikan nota pembelaan (pledoi).

Untuk diketahui terdakwa yang pernah terjerat perkara yang sama yakni tindak pidana penipuan pada medio 2012 silam.

Kini, perkara tindak pidana penggelapan, penipuan kembali menjerat terdakwa guna diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai sub-con PT. Adi Karya sebagai pemenang lelang pembangunan pabrik AIF3-II di Petrokimia Gresik, menawarkan Ipin (korban) untuk pengerjaan bongkar plus pembelian sisa besi scrab.

Untuk melaksanakan pekerjaan terdakwa meminta Ipin (korban) mengirim uang sebesar 1 Milyard. Sayangnya, setelah Ipin (korban) mentransfer uang sebesar 1 Milyard pekerjaan tak kunjung tiba justru terdakwa malah berkelit, pekerjaan diundur dengan alasan Pandemi Covid19.

Ipin (korban) merasa tertipu maka terdakwa dimintai guna kembalikan modal pokok 1 Milyard. Upaya Ipin sudah berkali-kali minta pengembalian uang namun, terdakwa tidak ada niat bayar pengembalian uang karena hanya janji-janji terus.
” terdakwa tidak kembalikan uang mungkin sudah ada niat menipu dirinya karena saat ditagih terdakwa selalu janji-janji “, tuturnya.

Dalam hal ini, Ipin (korban) jengkel merasa ditipu terdakwa maka perkara tersebut, dilaporkan ke pihak berwajib hingga proses hukum berlanjut di meja hijau.          MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending