Connect with us

Peristiwa

Kapolda Jatim,Distribusikan Daging Qurban Untuk Masyarakat Terdampak Covid19.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Polda Jawa Timur, sembelih 38 sapi dan 12 kambing di salah satu Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ditunjuk saat merayakan hari

raya Iedul Adha. Hal ini, disampaikan langsung, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta saat melepaskan distribusi daging. kurban di Mapolda Jatim, Selasa (20/7/2021).

Pembagian daging kurban tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini pembagian secara distribusi sengaja dilakukan karena perayaan hari raya Iedul Adha bersamaan dengan mewabahnya pandemi Covid19. Metode pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang terdampak Covid19 juga diikuti oleh, seluruh Polres dan jajarannya.

Tampak di Mapolda Jatim, pelepasan pendistribusian daging kurban dipimpin Nico Afinta yang didampingi Waka Polda Jatim, Slamet Hadi Supraptoyo dan beberapa pejabat utama Polda Jatim.

Didepan para awak media, Nico Afinta menyampaikan, pembagian daging kurban dengan metode pendistribusian dari rumah ke rumah (masyarakat yang terdampak PPKM). Hal ini, memang tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pendistribusian, dilaksanakan petugas Bhabinkamtibmas juga dibantu para anggota Polisi Lalu Lintas baik dari jajaran Polda maupun dilaksanakan di Polres-Polres dan Polsek.

Masih menurutnya, hal yang mendasari pendistribusian daging kurban berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Agama dan SE Gubernur Jatim. Adapun, inti dari SE tersebut, yaitu, terkait pelaksanaan takbir dan sholat Ied.

Ia menambahkan, keberadaan Polri beserta Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya yaitu, ingin membantu masyarakat untuk melewati keadaan yang sulit ini, kita harus bersama-sama.
” Polisi, Pemprov dan Kodam bersama masyarakat dapat bersinergi seiring sejalan untuk menghadapi Covid19 ,” paparnya.

Mari kita bersama-sama mengambil bagian masing-masing sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan dan kepada masyarakat tolong patuhi dengan melaksanakan 5M.

Lebih lanjut, Nico Afinta mengibaratkan Covid19 seperti peluru yang masih berdesingan disekitar kita. Peluru ini tidak mengenal pangkat usia jabatan, latar belakang kalau kita lengah kita kena.

Saat ini PPKM itu dilaksanakan dalam rangka menyelamatkan masyarakat.

Kita tidak bersebrangan pemahaman, kita harus samakan pemahaman, bahwa penyakit ini ada. Terlalu banyak yang meninggal, sudah banyak yang sakit, dan sekarang rumah sakit pun masih banyak merawat pasien yang terpapar Covid19.
“Ayo sama-sama kita laksanakan protokol kesehatan dan mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita bisa melewati keadaan yang sulit ini bersama-sama,” pungkasnya.
TIM.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending