Connect with us

Pemerintahan

Puluhan Ambulance Vaksinasi Presisi Door To Door dilepas Forkopimda Di Polda Jatim.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Launching vaksinasi presisi melalui door to door dalam rangka Bhakti Kesehatan Bhayangkara pada Rabu (14/7/2021) di Mapolda Jatim, tampak dilapangan dihadiri oleh, Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim yang diwakili oleh, Heru Tjahjono selaku, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Suharyanto sebagai Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI dan Dr.Nico Afinta selaku, Kapolda Jawa Timur.

Di sela-sela kegiatan tersebut, Nico Afinta menyampaikan, dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 ada 3 hal yang dilakukan Pemerintah bersama TNI, Polri yaitu, pelaksanaan PPKM darurat, operasi yustisi dan pelaksanaan vaksinasi.
“Program ini dinamakan vaksinasi door to door yang dilaksanakan bersama 3 pilar. Ketiga pilar yaitu, Pemprov, TNI dan Polri yang ditunjang dengan 29 kendaraan ambulance yang berisi 4 personil nakes,” paparnya.

Ia menambahkan, sasaran vaksinasi door to door ini yakni, masyarakat yang belum tersentuh program vaksinasi terutama daerah pinggiran.
“Mekanismenya tim akan datang mencari masyarakat dan keluarga yang belum mendapatkan vaksin. Hanya menunjukkan KK dan KTP untuk pendataan lalu divaksin,” imbuhnya.

Kegiatan ini akan berlangsung sampai stok vaksin habis. Sementara itu untuk setiap tim dengan satu kendaraan ambulance ditargetkan 50-100 vaksin.

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap, masyarakat mengetahui bahwa ini program vaksin yang besar.

Di semua daerah sudah ada vaksinator baik di desa, puskesmas maupun gerai – gerai vaksin yang dimiliki Pemprov, TNI maupun Polri.
” Ayo segera datang daftar dan melaksanakan vaksin ,” ucapnya.

Peran pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Virus Covid19 bagai peluru  liar yang tidak mengenal tempat, latar belakang dan umur, siapa saja bisa tertembak jika masyarakat tidak melindungi dengan perisai disiplin patuh Protokol Kesehatan dan vaksinasi.

Tentunya kita kalau tidak disiplin akan bisa terkena. Saya memohon kepada masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M dan laksanakan vaksin.
” Ayo vaksin rek cek kene kuat lan sehat selalu (ayo vaksin biar kita kuat dan sehat selalu),” pungkasnya.

Sedangkan, 29 kendaraan ambulance yang diterjunkan melaksanakan vaksinasi door to door, dari Polri sebanyak 10 unit, dari TNI 4 unit, dari Dinkes Jatim 5 unit dan dari Dinkes Surabaya, sebanyak 10 unit.

Setiap kendaraan ambulance diisi oleh 4 petugas tenaga kesehatan antara lain, Vaksinator, Petugas Skrining, Petugas Admin    P-Care dan Driver yang dilengkapi dengan Cool Box vaksin dan Emergency Kit Utk KIPI.            Denny

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending