Connect with us

Hukrim

Eksepsi Wempi Darmapan Ketua Koperasi Seba Usaha Kepulauan Aru, Ditanggapi JPU.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Wempi Darmapan selaku, Ketua Koperasi Multi Usaha Cendrawasih Lestari di Jalan Rabiajala RT.001/RW.004 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, terpaksa kembali jalani proses hukum yang beragenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (13/7/2021).

Dipersidangan, Willy Gede selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Perak Surabaya, tampak sebelum memberikan tanggapan telah menyampaikan eksepsi terdakwa, berupa, bahwa eksepsi pada pokoknya, yakni, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya, dianggap tidak berwenang mengadili perkaranya, dakwaan JPU tidak bisa diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan.

Dalam hal eksepsi tersebut, JPU memberikan tanggapannya berupa, terdakwa yang disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau ancaman hukuman selama 15 tahun.

Hal lainnya, bahwa pejabat yang bersangkutan dengan semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum. Menilik ketentuan tersebut, maka dapat dipahami dalam proses peradilan terdakwa wajib untuk didampingi Penasehat Hukum.

Sedangkan, dalam perkara A-Quo dan disangkakan dengan jeratan pasal 88 ayat (1) huruf c Juncto pasal 15 Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Baca juga : https://basudewanews.com/2021/06/23/wempi-darmapan-ketua-koperasi-seba-usaha-kepulauan-aru-diadili-di-surabaya/

Dalam tanggapan eksepsi terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya, bahwa dalil yang berdasarkan Ahli hanya memberikan keterangan dalam berkas perkara selanjutnya, Ahli bukan saksi dan dalam KUHAP tidak mengenal saksi Ahli yang diketahui hanyalah Ahli.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka JPU memohon terhadap Majelis Hakim yang mengadili perkara A-Quo untuk tidak menerima eksepsi atau keberatan terdakwa serta Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara.           MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Sidang Gugatan Nikah Beda Agama Tertunda Penasehat Hukum Penggugat Menilai Pengadilan Negeri Surabaya Langgar Azas Peradilan Cepat Dan Berbiaya Murah

Published

on

Basudewa – Surabaya, Peran agama dalam mengesahkan pernikahan atau syarat sahnya nikah dalam Islam tidak dipergunakan lagi telah memicu gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas penetapan pernikahan beda agama, tersebut, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, menjadi sebagai Tergugat dan turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya.

Dipersidangan yang bergulir, pada Rabu (12/2022), Sang Pengadil terpaksa menunda persidangan gugatan atas penetapan nikah beda agama.

Hal yang mendasari, ditundanya persidangan, melalui, Penasehat Hukum Penggugat yaitu, Sutanto dan Bachtiar Yusuf, kepada basudewanews.com, mengatakan, pihaknya, menyesalkan, penundaan persidangan.

Dalam hal penundaan, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri tidak sesuai dengan azas peradilan cepat dan biaya murah.

” Persidangan ini, sangat lama sekali dan sangat bertele-tele. Entah bagaimana kok bisa bertele-tele seperti ini.
Seharusnya, sesuai azas peradilan cepat dan biaya murah,” tuturnya.

Masih menurutnya, Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri selain, kami gugat juga melanggar azas peradilan yakni, tidak melaksanakan peradilan cepat dan berbiaya murah.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya, mau tidak mau ya !, terpaksa mengikuti proses peradilan.

Dipersidangan yang beragenda pembuktian surat, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat hadir namun, turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya, tidak hadir.

Hal diatas, menurut Penasehat Hukum Penggugat, Bachtiar Yusuf, menilai, sebenarnya, tidak menjadi masalah turut Tergugat tidak hadir di persidangan ini.

Namun, Sang Pengadil, justru menunda persidangan lantaran, turut Tergugat tidak hadir. Adapun, alasan Sang Pengadil, yakni, agar dipersidangan mendatang turut Tergugat bisa melihat agenda pembuktian surat.

Pada persidangan mendatang, pada (11/1/2023), jika turut Tergugat tidak hadir maka Sang Pengadil, akan menyatakan, sikap yaitu, melanjutkan persidangan.

Lebih lanjut, Bachtiar Yusuf, mengatakan, pada persidangan mendatang, pihaknya, juga berencana akan menghadirkan saksi saksi diantaranya, dari PBNU, Muhammadiyah serta dari perkumpulan Penghulu.

Disinggung, terkait para pemuka agama yang lain, Bachtiar Yusuf, menanggapi, pihaknya tidak menyertakan pemuka agama lain dalam agenda saksi.

Sebagaimana diketahui, di Kristen sendiri juga tidak diperbolehkan nikah beda agama. Namun, ada pengecualian yakni, Dispensasi.

” Dispensasi sendiri dalam Islam tidak ada. Secara jelas Islam melarang dan kami berjuang ini ,” pungkas Bachtiar Yusuf.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending