Connect with us

Hukrim

Sekjen DPP GMDM Respons Terkait, Anggotanya Kesandung Kasus Sabu.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Maraknya, pemberitaan salah satu anggota GMDM yang tersandung perkara menguasai barang haram jenis sabu bahkan dalam release Polresta Tanjung Perak Surabaya, pengakuan tersangka sudah 2 tahun memakai juga menjual di reaksi oleh, Vernando selaku, Sekjen DPP GMDM.

Adapun, reaksi Sekjen DPP GMDM yakni, HA salah satu anggota GMDM yang ditetapkan sebagai tersangka disampaikan masih ada hubungan darah dengan Ketua GMDM Jatim.

Ia memberikan keterangan, secara mekanisme anggota baru dalam organisasi GMDM harus menandatangani fakta integritas sebelum dirinya resmi menjadi anggota.

Dalam fakta integritas tersebut,memperjelas akan adanya kesanggupan pada setiap anggota apabila tersandung masalah akan di tanggung secara pribadi.  Bukan hanya anggota baru tetapi semua anggota.
” Seluruh anggota GMDM baik yang lama dan baru harus menandatangani Fakta Integritas,” ujarnya.

Masih menurutnya, fakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

Dalam kasus ini kita lihat, per tanggal berapa saudara HA menandatangani fakta integritas di GMDM karena secara organisasi sudah tersistem demikian.
“Jadi silahkan saja HA di proses secara hukum yang berlaku sesuai perbuatan yang di lakukan ,” Terangnya.

Sedangkan, terkait masih ada hubungan keluarga dengan Ketua GMDM  Jatim, hal ini bukan lagi rana organisasi. Apabila urusan ini di kaitkan tentu saja tidak ada kaitannya sama sekali meskipun HA adik kandung Ketua GMDM Jatim.

Ia berharap, YY untuk segera melakukan Konferensi Pers supaya ada penjelasan langsung.

Sayangnya, hingga berita ini diunggah, YY belum memberikan pernyataan secara resmi.

Diujung pembicaraan, Sekjen DPP GMDM menyarankan Ketua GMDM guna segera memberikan statement kepada para awak media supaya tidak melebar nantinya.
“Bila HA benar benar sebagai adik dari ketua GMDM Jatim, tetap harus di tindak sesuai fakta integritas yang di tanda tanganinya sebelum masuk ke GMDM,” pungkasnya.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending