Connect with us

Hukrim

Suwandi Wibowo Dan Erwan Suwondo Dituntut 4 Tahun, Hakim Suparno Vonis 10 Bulan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perkara tindak pidana penipuan yang disangkakan terhadap Suwandi Wibowo dan Erwan Suwondo ditetapkan sebagai terdakwa guna jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara tersebut, Zulfikar sebagai pengganti Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Perak Surabaya,pada persidangan sebelumnya, menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas jeratan pasal diatas, JPU melakukan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun bagi kedua terdakwa.

Dipersidangan, pada Selasa (6/7/2021) kedua terdakwa kembali jalani proses hukum dengan agenda mendengar bacaan putusan Sang Majelis Hakim. Adapun, putusan yang dibacakan oleh, Suparno selaku, Majelis Hakim yakni, bahwa kedua terdakwa dinyatakan secara sah bersalah sebagaimana jeratan JPU yakni pasal 378 KUHP.
” Menyatakan unsur perbuatan terdakwa terpenuhi sebagaimana dalam pasal 378.
Menjatuhkan pidana penjara 10 bulan bagi terdakwa ,” ucap Majelis Hakim.

Secara terpisah, JPU saat ditemui basudewanews.com, mengatakan, dipersidangan sebelumnya, JPU melakukan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun bagi kedua terdakwa.

Saat disinggung terkait, putusan Sang Majelis Hakim 10 bulan jauh lebih ringan dari tuntutan, ia hanya menanggapi, pihaknya langsung banding.
” Saya enggan mengomentari terkait putusan Sang Majelis Hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan, ” tuturnya.

Diluar persidangan pihaknya menyatakan sikap banding atas putusan Sang Majelis Hakim.

Untuk diketahui, perkara yang melibatkan kedua terdakwa sesuai data SIPPN Surabaya, bahwa terdakwa bersama Benny Prayogi Nyotoraharjo dan Erwan Suwondo (anak kandung terdakwa).

Kedua terdakwa melalui PT. Nugraha Sentosa Kencana yang beralamatkan di Jalan.Slompretan no.36 Surabaya, telah melakukan pemesanan sarung merk ‘ Wadimor ‘ sebanyak 24.237,83 Kodi.

Dari pemesanan tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) Bank Nobu sebanyak 5 lembar dengan total senilai 23 Milyard. Dalam dakwaan JPU ke-lima BG saat dicairkan oleh, M.Jamil selaku, pemilik PT. Sukorejo Indah Textile ternyata BG tidak bisa dicairkan karena tidak mencukupi saldo alias blong (kosong).

Pada persidangan, medio Selasa (8/5/2021) Benny Prayogi Nyotoraharjo juga dijerat pasal 378

KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dan

JPU pun, juga menuntut terdakwa pidana penjara selama 4 tahun. Sayangnya, Sang Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 bulan.

Melalui data yang dihimpun, basudewanews. com, ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan. Padahal dalam dalam perkara tersebut, ketiga terdakwa (ayah beserta anak) diadili dalam berkas yang terpisah.

Dalam jeratan JPU, ketiga terdakwa yakni, dijerat pasal 378 Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending