Connect with us

Hukrim

Kedapatan Kuasai Sabu 2 Gram, HA Salah Satu Dari Lembaga GMDM Diamankan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Jajaran Satnarkoba Polres Tanjung Perak Surabaya, amankan HA yang tak lain, adalah adik kandung YY selaku, Ketua Lembaga Gerakan Mencegah Dan Mengobati (GMDM) Provinsi Jatim.

HA diamankan lantaran, kedapatan menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu beserta timbangan elektrik dan alat hisap.

Sedangkan,Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, melakukan penangkapan terhadap HA yang juga salah satu oknum GMDM pada Senin (28/6/2021).

Menurut salah satu Jajaran Satnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap HA, mengatakan, memang saat tertangkap ada alat hisap, timbangan elektrik dan sabu sebanyak kurang lebih 2 gram.

Masih menurut salah satu anggota yang melakukan penangkapan menjelaskan, “Kalau adanya dugaan keterkaitan kakak beradik tersebut, itu wewenang penyidik. Pihaknya di sini hanya bertugas untuk menangkap saja mas ,” jelasnya.

Sedangkan, Jajaran Satnarkoba Polres Tanjung Perak Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap HA di benarkan oleh, Kasat Narkoba AKP. Yadwivana Jumbo Qantason.

Ia menjelaskan, kenapa belum ada realese ?, karena saat ini angka Covid19 sedang tinggi sehingga, pihak Polres Tanjung Perak Surabaya, belum membeberkan (release) terkait keberhasilan Jajarannya melakukan penangkapan terhadap HA.

Informasi penangkapan HA di perkuat dengan adanya kesaksian dari sejumlah anggota GMDM itu sendiri, pada medio Senin (5/7/2021).

Menurut, Wahyudi mantan sekretaris GMDM Kota Surabaya, bahwa HA adalah adik dari YY selaku, Ketua Lembaga GMDM.
“Setahu saya HA itu adik kandung YY yang sekarang menjadi Ketua GMDM Provinsi Jatim.” jelasnya dalam konfirmasi melalui Video call pada medio (01/07/2021).

Atas kejadian ini, YY (sang kakak) telah mengutuk adiknya sendiri.
Ia selaku, Ketua GMDM Provinsi Jatim, melalui beberapa media on-line menyampaikan, HA adalah oknum yang berstatus sebagai relawan saja.

Padahal menurut keterangan yang diperoleh awak media dari beberapa sumber anggota GMDM, HA adalah Kepala Penyuluh Narkoba di GMDM. Selain itu, HA sering memberikan ceramah di depan publik.

Hal lain, dari informasi yang di peroleh awak media tentang status HA memang sudah sering tertangkap oleh, pihak Kepolisian terkait kepemilikan sabu.

Sebagaimana diketahui, kedua bersaudara ini menjadi pengurus di sebuah organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan Narkoba justru HA kerap kali ditangkap pihak Kepolisian karena keterlibatannya, memiliki narkoba jenis sabu.     MET.

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending