Connect with us

Hukrim

Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Sampaikan Secara Resmi Hasil Swab Antigen.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Martin Ginting selaku Humas Pengadilan Negeri Surabaya, secara resmi sampaikan hasil pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan pada Kamis, (1/7/2021). Sebelumnya, beredar rumor bahwa 25 ASN Pengadilan Negeri Surabaya, positif terpapar Covid19.

Menanggapi rumor tersebut, Martin Ginting selaku, Humas Pengadilan Negeri Surabaya, pada pukul : 17 : 20 Wib, melakukan klarifikasi melalui via layanan WhatsApp bahwa, 4 orang pegawai ASN positif dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG). DIantara ke-empat orang yakni, Majelis Hakim dan 3 lainnya Panitera beserta staffnya.
” 4 ASN diwajibkan menjalani penyembuhan dengan cara isolasi mandiri ,” tuturnya.

Sedangkan, yang positif terpapar Covid19 ada 27 orang ( Hakim, staf dan scurity). Sehingga total keseluruhan ASN Pengadilan Negeri Surabaya, yang positif Covid 19 jumlahnya 31 orang.

Upaya Pengadilan Negeri Surabaya, guna menekan timbulnya penyebaran secara meluas terhadap masyarakat pencari keadilan, maka berdasarkan hasil swab secara resmi telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Jatim.

Atas laporan tersebut, maka Jajaran Pengadilan Negeri Surabaya, harus mengedepankan keselamatan para ASN maupun masyarakat pencari keadilan.
” Sesuai arahan Pengadilan Tinggi Jatim, upaya mengedepankan keselamatan pihaknya, akan menerapkan pembatasan atau Lockdown tahap III ,” pesannya.

Melalui, hasil rapat fungsional atau struktural, maka telah diputuskan beberapa hal dengan dasar arahan dan himbauan Pimpinan MA RI / KPT JATIM sbb.:
1. Dilakukan Lock down terbatas dalam hal pelayanan di PTSP dan Penanganan Perkara yang sedang berjalan Mulai tgl 02 Juli s/d 09 Juli 2021.
Upaya penerapan Lockdown ada pengecualian bagi perkara pidana yang tidak bisa diperpanjang masa penahanannya maka persidangan tetap bergulir.

Lain halnya, dengan perkara perdata dilakukan penundaan sidang dalam. Jangka waktu yang belum bisa ditentukan.

2. Diberlakukan sistim WFO & WFH, artinya, bagi yang tak ada persidangan maka dihimbau di rumah.

3. Pembatasan sangat ketat bagi masyarakat untuk sementara waktu agar tidak berkunjung ke Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Pelayanan terhadap hal-hal yang bersifat darurat seperti, perpanjangan penahanan akan dilayani di ruang sementara, depan Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

5. Bagi Hakim atau ASN yang positif Covid19, diperintahkan untuk Isolasi Mandiri (Isoman) hingga sembuh dan wajib menunjukkan hasil SWAB PCR bukti sudah sembuh dari Virus corona kepada Wakil Kepala Pengadilan Negeri Surabaya.

6. Bila  masa Lock down terbatas dipandang perlu untuk diperpanjang atau tidak maka tergantung dari hasil pengamatan pemantauan selama 7 hari kedepan.

7. Dihimbau kepada awak media agar mempublikasikan kondisi Lock down, agar masyarakat jadi maklum dan mengerti.

8. Bila masyarakat membutuhkan informasi berbagai hal tentang layanan di Pengadilan Negeri Surabaya, bisa mengakses Aplikasi SI PINTAR yang berbasis Android.     MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending