Connect with us

Hukrim

Hakim Sempat Menolak Saksi Dipersidangan.Lantaran, Saksi Tidak Tertuang Di Surat Perjanjian.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, perkara gugatan sederhana wanprestasi Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Sby, berlanjut diruang Garuda Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin (28/6/2021 ) dengan agenda menyampaikan bukti dan saksi.

Dewi Iswani selaku, Majelis Hakim tunggal selalu menyarankan sebelum diputus perkaranya agar Alvianto Wijaya (Penggugat) dan Kenny Harsojo (Tergugat) untuk melakukan perdamaian diluar persidangan .
” Kalau bisa diselesaikan damai antara penggugat dan tergugat. Siapa yang ditunjuk menjadi mediator atau kalau bisa diselesaikan sendiri antar pihak yang berperkara,” pesannya.

Dipersidangan, Majelis Hakim sempat menolak kesaksian Limanto disela-sela memberi keterangan.

Hal yang mendasari Majelis Hakim menolak lantaran, Majelis Hakim beranggapan jika antara saksi dan pihak Tergugat menjalin bisnis kerjasama dan dalam gugatan nama saksi tidak tertuang di perjanjian sewa/kontrak yang dibuat dihadapan notaris.

Namun penolakan itu mendapat sanggahan dari tim Penasehat Hukum Tergugat, dengan dasar hukum Pasal 146 HIR.

Atas sanggahan Majelis Hakim tidak menerima ataupun menolak saksi Limanto untuk memberikan keterangan, namun Majelis Hakim menekankan akan mempertimbangkan kesaksian Limanto setelah mempelajari pasal tersebut.
“Silahkan kalau mau bertanya, nanti akan saya pertimbangkan setelah saya baca pasal 146 HIR nya,” paparnya.

Sedangkan, pihak Penggugat tetap meminta agar tergugat memperbaiki kerusakan lubang lubang dinding dan keramik pada lantai yang retak retak pada bangunan ruko saat usai disewa  tergugat.

Hal lainnya, uang 15 juta sebagai jaminan sewa masih utuh Majelis.
” Akan saya kembalikan jika Tergugat sudah memperbaiki ruko saya ” tegasnya.

Masih menurut penggugat, dalam pertanyaannya, kok saksi bisa tahu semuanya secara detail masalah kerusakan dan tidaknya didalam ruko tersebut ?.

Dalam keterangan saksi sampaikan, bahwa dia tahu semua dikasih tahu oleh tergugat Kenny Harsojo.

Lain halnya, dengan Tergugat menyatakan, alasan tidak diterimanya pengembalian kunci dari tergugat adanya prestasi yang belum diselesaikan, yakni adanya tembok yang masih berlubang.

Lebih lanjut, Tergugat tetap keukeuh meminta jaminan 15 Juta, agar dikembalikan selesai sudah.
” Saya sudah memperbaiki ruko sesuai yang di minta pemilik ruko ,” tuturnya.

Dalam perkara ini, kedua pihak tampak tidak ada titik temu guna berdamai maka diujung persidangan Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan pada lusa depan.   MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending