Connect with us

Peristiwa

Gugatan Pengadilan Terkait Pencalonan Khofifah, Alumni FHUA Masih Mempertimbangkan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Ketua IKA FH Unair,Jabodetabek, Didik S Setyadi, menyampaikan, bahwa ada desakan dari kawan-kawan alumni FH untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengingat surat Pernyataan Sikap dan Permintaan Pertanggung Jawaban yang sudah dikirimkan oleh Alumni FH UA Jabodetabek pada medio (20/6/2021) hingga kini, belum ditanggapi oleh Pengurus IKA Komisariat Fakultas Hukum.

“Sebagai orang hukum saya kira jalur hukum itu bagus dan patut untuk ditempuh bila jalur lain dianggap tidak bisa lagi dipakai untuk menyelesaikan masalah, ” jawabnya sambil tertawa kecil.

Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, bahwa IKA FH Jabodetabek, pernah memprotes keras IKA Komisariat FH yg dinilai “selintutan”.

Tidak hanya itu, IKA FH Jabodetabek, juga mengirimkan surat Pernyataan Sikap dan Permintaan Pertanggung Jawaban kepada Pengurus IKA Komosariat FH untuk :
Membatalkan rekomendasi pencalonan (Khofifah cat.red), Membatalkan penugasan utusan dalam Komisariat FH dalam Kongres,
Membuat pertanggung jawaban Pengurus terhadap Pelaksanaan AD / ART sejak menjabat Pengurus hingga saat ini, Tidak membuat keputusan apapun sampai pertanggung jawaban pengurus di laksanakan.

Dalam surat yg ditandatangi oleh, Didik dan Sekretaris Iwan Sunaryoso pada medio (20/6/2021), IKA FH Jabodetabek juga mempertanyakan bukti-bukti bahwa Pengurus IKA Komisariat FH telah melaksanakan AD/ART secara konsekuen diantaranya,
a. Apakah pengurus melaksanakan Pasal 9 huruf c dan d ? Apakah mereka pernah melakukan kegiatan yang menunjang keperluan alumnus?  Bila pernah kegiatannya apa saja dan kapan dilakukan ?
b. Apakah melaksanakan Pasal 22 huruf d ? Yaitu terkait dengan usaha pengembangan organisasi dan almamater. Apa wujudnya ?
c. Yang paling fatal adalah Pasal 4 ART yaitu soal Hak Anggota mengajukan pendapat dan saran.

IKA FH Jabodetabek sudah mengumpulkan suara dari 700 lebih alumni yang mendukung Abdul Kadir Jailani alumnus FH sendiri untuk menjadi Calon Ketua Alumni, Pengurus IKA Komisariat FH malah mengajukan Khofifah.
“Kurang apa lagi pelanggaran yang mereka lakukan terhadap AD / ART ?” Tegas Didik.

Sebaliknya Didik memaparkan kegiatan yang dilakukan IKA FH Jabodetabek selama ini, antara lain:
a. Kegiatan memprakarsai Gerakan Sejuta Hand Sanitizer
b. Kegiatan Olah Raga dan Seni Budaya di Kalangan Alumni
c. Kegiatan Kajian-kajian Ilmiah kerjasama Alumni dan Kampus
d. Kegiatan mendukung penyiapan lulusan memasuki dunia kerja

Semua kegiatan-kegiatan tersebut, ditunjukkan bukti-bukti fotonya dengan keterlibatan Dekan Fakultas Hukum Unair secara aktif dalam kegiatan tersebut.
“Kalau sudah seperti ini adakah jalur lain yang bisa ditempuh selain menegakkan konstitusi organisasi ?,” pesannya.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending