Connect with us

Hukrim

Dugaan Anomali Relaas Putusan, Berlanjut Sidang Dengan Agenda Pembuktian Surat.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Dugaan Anomali Relaas Amar Putusan perkara nomor : 28/Pdt.G.S/PN Sby, beralih sidang lanjutan dengan agenda pembuktian surat dari penggugat dan tergugat.

Dalam sidang sebelumnya, kenny Harsojo sebagai tergugat tidak hadir dipersidangan pada medio (14/6/2021) pada medio (15/6/2021) muncul anomali Relaas putusan hingga berdampak Martin Ginting selaku,Humas Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan klarifikasinya melalui layanan pesan chat via WhatsApp berupa, adanya kesalahan pihak panitera dan juru sita melakukan input.

Alhasil dari maraknya pemberitaan tersebut, hingga klarifikasinya dari pihak Humas Pengadilan Negeri Surabaya, maka pada medio (21/6/2021), Dewi Iswani menggelar sidang lanjutan. Dipersidangan tampak Kenny Harsojo tidak hadir dipersidangan namun, diwakili oleh, Penasehat Hukumnya sehingga persidangan ditunda.

Dalam sidang lanjutan, yang bergulir pada Rabu  (23/6/2021), Kenny Harsojo didampingi oleh, Penasehat Hukumnya. Sedangkan, Alvianto Wijaya sebagai penggugat juga tampak hadir dipersidangan.

Sidang yang bergulir diketuai oleh, Dewi Iswani selaku, Majelis Hakim tunggal tampak mengawali persidangan berupa,
menyampaikan permohonan maafnya terkait adanya relaas fiktif yang diterima oleh, Alvianto Wijaya selaku, penggugat melalui layanan via email.
” saya memohon maaf atas kejadian kemarin yang dimuat oleh, media dan disitu foto saya dipajang terkesan saya sudah memutus perkara. Ia sudah 25 tahun menjadi Majelis Hakim tidak pernah sekalipun menyimpang dari kewenangan saya,” pesannya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kesalahan kemarin itu bukan dari saya tetapi adanya kesalahan memasukan data input yang seharusnya disampaikan ke nomer perkara 26 keliru ke nomer perkara 28.

Sebelum sidang dilanjutkan, akan saya sampaikan kepada tergugat dan penggugat mungkin ada jalan penyelesaian yang terbaik. Memang ketentuan perma no 2 tahun 2015 apabila tergugat tidak hadir dua kali maka Hakim harus memutus perkara.
” terus gimana saya memutus perkara ini ( sambil mengangkat stop map) kalau belum dibuktikan dipersidangan ,hakim punya keyakinan tersendiri untuk memutus perkaranya, ” jelasnya.

Penggugat dengan bukti bukti foto yang disampaikan ke Majelis Hakim  menunjukan kerusakan ruko akibat setelah dikontrak tergugat dan meminta agar diperbaiki.

Pihak tergugat juga sanggup dan bersedia untuk memperbaiki yang rusak. Namun hanya sebagian saja yang sudah diperbaiki,” paparnya.

Hakim menilai belum ada kesepakatan untuk berdamai maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian surat yang kemudian pihak penggugat dan tergugat masing masing menyerahkan bukti bukti surat.

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang terakhir yakni, pekan depan kepada penggugat dan tergugat kalau ada tambahan bukti bukti yang di serahkan agar diserahkan kepada panitera pengganti kemudian agendanya putusan ” pungkasnya.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending