Connect with us

Hukrim

Dituntut 3 Tahun, Imam Santoso Dalam Pledoi Sebut, Jeratan Pasal 378 Jaksa Adalah Keliru.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan perkara tindak pidana penipuan  yang disangkakan terhadap Imam Santoso selaku, Dirut PT. Daha Tama Adikarya, kembali bergulir dengan agenda penyampaian nota pembelaan (Pledoi).

Dipersidangan sebelumnya, terdakwa dituntut oleh, Irene selaku,Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Perak Surabaya, yakni, pidana penjara selama 3 tahun bagi terdakwa.

Melalui sidang lanjutan, pada Rabu (23/6/2021), terdakwa sampaikan nota pembelaan berupa, bahwa perusahaannya pada medio 2017 menjalin kerjasama dengan Willyanto Wijaya berupa, perjanjian jual beli kayu senilai 3,6 Milyard.

Hal lainnya, berdasarkan Ikatan Jual Beli kayu (IJB) dengan Willyanto Wijaya selaku, Direktur PT. Jasa Mitra Abadi (JMA) dalam kontrak 15 Ribu kubik. Uang muka dibayarkan 3 kali setelah terjadi kesepakatan kontrak.

Pada medio (26/9/2017) perusahaannya menerima pembayaran dari PT.Cipta Karya (CK) bukan dari PT.JMA sebesar 3 Milyard.

Atas kondisi tersebut, yang perlu dipertanyakan apa hubungan PT.CK dengan PT.JMA sehingga patut dipertanyakan pula sisi finansial PT.JMA.

Masih menurutnya, dapat disimpulkan perusahaannya tidak melakukan penipuan sebagaimana yang dijeratkan JPU terhadapnya.

Ia meyakini, perusahaannya masih sanggup
menyelesaikan sisa kontrak tersebut. Dengan adanya pemutusan sepihak dari PT JMA maka sisa pembayaran tidak bisa ditarik lagi, selain itu, perusahaannya masih memiliki devisit Cashflow sebesar 125 Juta.

Bahwa JPU menjeratnya dengan pasal 378 adalah keliru.
” Menurut pendapat terdakwa sebagaimana unsur melakukan rangkaian kebohongan secara melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri dengan tuntutan 3 pidana penjara adalah keliru,” papar terdakwa.

Berdasarkan uraian yang disampaikan terdakwa memohon Majelis Hakim agar menyatakan dakwaan dan tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan membebaskan nya dari segala tuntutan hukum.

Sedangkan, nota pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa yaitu, bahwa dalam surat dakwaan JPU dengan jeratan pasal 378 yang dituduhkan terhadap kliennya tidak terbukti secara sah.

Bahwa JPU menuntut pidana penjara selama 3 tahun adalah nyata nyata JPU tidak melihat fakta-fakta dipersidangan, baik keterangan para saksi-saksi, keterangan Ahli Pidana.

Ia memohon, kepada Majelis Hakim bahwa perkara ini adalah murni perkara perdata.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa kliennya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam pasal 378 KUHP dan membebaskan kliennya seluruh dakwaan JPU .

Atas nota pembelaan yang dilakukan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya JPU akan melakukan Replik (tanggapan nota pembelaan).                         MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending