Connect with us

Hukrim

Ditreskrimsus Polda Jatim Bongkar Sindikat Pembuatan Ijazah Palsu Ilegal.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Subdit V/Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim, Selasa (22/6/2021), menggelar konferensi pers tentang penjualan hasil manipulasi atau pemalsuan data berupa ijazah melalui media sosial (Medsos) Facebook (FB), Instagram (IG) dan juga Whatshapp (WA).

Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menyebutkan, kejadian pada medio Mei tahun 2021. Dari kejadian telah di ungkap Subdit V/ Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim, mengamankan dua orang tersangka.
“Keduanya melakukan aktifitas Ilegal memalsukan ijazah dan menawarkan pembuatan ijazah palsu di medsos. Menurut pengakuan kedua pelaku, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, saat rilis di humas Polda Jatim, Selasa (22/6/2021) siang.

Sementara, AKBP Zulham, Wadirreskrimsus Polda Jatim, menjelaskan, bahwa modusnya sejak akhir tahun 2019, dua pelaku menawarkan di medsos. Ada 9 jenis produk yang dibuat oleh, kedua pelaku dengan variasi harga yang berbeda beda.
“Untuk ijazah SD dipatok 500 Ribu, SMP 700 Ribu, SMA/SMK 800 Ribu, ijazah S1 2 Juta, ijazah S2 2,5 Juta, KTP 300 Ribu, KK 300 Ribu, akta kelahiran 250 Ribu dan sertifikat pelatihan satpam 500 Ribu,” jelas AKBP Zulham, Wadirreskrimsus Polda Jatim.

Kedua pelaku yang berhasil diamankan yakni, MW (32) warga Jalan Kesambi Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura dan BP, (26) warga Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya.

Ditambahkan Zulham, kedua pelaku memang sengaja menawarkan kepada orang – orang yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan syarat – syarat tertentu. Ada beberapa orang yang sudah kami periksa, dan saat ini masih kami lacak orang – orang yang menggunakan jasa kedua pelaku.
“Tersangka BP berperan aktif dan dia yang mencetak sedangkan MW juga melakukan mencetak ijazah palsu. Diketahui operasional keduanya sejak tahun 2019 dan sudah mendapatkan keuntungan 86 Juta,” pungkasnya.

Sedangkan,  cara memesan ijazah palsu dari pelaku, korban cukup menghubungi tersangka BP serta mengirimkan nama juga gelar yang diinginkan dan tidak ada identitas lengkap.

Dari perbuatan kedua tersangka, keduanya dijerat Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  atau Pasal 263 Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman penjara selama 12 tahun.     MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending