Connect with us

Pemerintahan

Forkopimda Jatim, Gelar Rakor Analisa dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di BPWS Bangkalan.

Published

on

Bangkalan-basudewanews.com,Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, Forkopimda Kabupaten Bangkalan, pada Sabtu (19/6/2021) sore, melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Analisa dan Evaluasi Penanganan Covid-19 yang bertempat di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya, (BPWS) di Kabupaten Bangkalan, Madura.

Dalam kegiatan tampak dihadiri oleh, Sekda Provinsi Jatim, PJU kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Kepala OPD provinsi atim, Ketua Rumpun Kuratif Satgas Covid 19 Jatim, Dandim 0829/Bangkalan, Kapolres Bangkalan dan stake holder terkait.

Pada sesi rapat Koordinasi terkait Analisa dan Evaluasi Penanganan Covid-19, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyebutkan, terkait analisa dan evaluasi efektifitas personil yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19 di 4 (empat) Kecamatan prioritas di Kabupaten Bangkalan.
“Penyekatan mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten harus diperketat guna mencegah penyebaran penularan Covid-19,” jelasnya.

Sementara itu Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta mengungkapkan, pelaksanaan analisa dan evaluasi harian melalui sarana komunikasi yang tersedia seperti zoom meeting, maupun grup media sosial yang telah dibentuk sebelumnya.
“Untuk menjadi dasar dalam menentukan langkah tidak lanjut penanganan Covid-19 sehingga,pelaksanaan pencegahan bisa berjalan efektif dan efisien,” ucapnya.

Sedangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerangkan, terkait keseriusan penanganan Covid-19 di Bangkalan, adalah bentuk kunci keberhasilan dalam mencegah penyebaran Covid-19.
“Diperlukan update data sebaran Covid-19 dengan klasifikasi zona wilayah sebagai panduan pelaksanaan tugas bagi personil gabungan dan bahan analisa evaluasi pelaksanaan tugas,” tegasnya.

Selain itu, Kakesdam V/Brawijaya menyebut, perkuatan tenaga kesehatan di RSUD Bangkalan, terutama spesialis penyakit dalam, radiologi dan paru guna memperkuat treatment dan meminimalisir angka kematian.

Disela-sela rapat, Kabiddokkes Polda Jatim, menyebutkan, peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas penyekatan maupun vaksinasi sudah dibuat jadwal pelaksanaan tugas personil gabungan dari personil TNI, Polri, Dinkes Provinsi Jatim, dan Pemkab Bangkalan.

Selain itu, Ketua Rumpun Kuratif Satgas Covid 19 Jatim, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan, perlu penambahan tempat isolasi dan karantina serta RS.

Lapangan untuk menampung pasien Covid-19. Guna memastikan yang terinfeksi terisolasi dan terawasi untuk mempermudah pengawasan dan meningkatkan efektifitas pencegahan,” jelasnya.              MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending