Connect with us

Hukrim

Anomali Amar Putusan Perkara Gugatan Sederhana Diduga, Tak Sesuai S.O.P Berdampak Rugikan Penggugat.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Anomali dalam perkara gugatan sederhana nomor perkara : 28/Pdt.G.S/2021/PN Sby, disebutkan, dalam perkara tersebut, Alvianto Wijaya,SH (30) warga simpang DPS X surabaya sebagai Penggugat dan Kenny Harsojo ( 25 ) warga Sukomanunggal Jaya Surabaya sebagai Tergugat yang diduga melakukan Wanprestasi.

Anomali persidangan, dalam perkara gugatan sederhana dalam data yang dihimpun, basudewanews.com, pada Senen (14/6/2021) Alvianto Wijaya memenuhi panggilan Relaas sidang (perdana) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Tampak dipersidangan, Kenny Harsojo selaku, tergugat diketahui tanpa alasan yang jelas tidak hadir dipersidangan. Lantaran tergugat tidak hadir dipersidangan maka sidang belum bisa dimulai oleh, Dewi Iswani selaku, Majelis Hakim tunggal mengatakan, sidang ditunda pada pekan depan, Senin (21 Juni 2021).

Ironisnya sidang pertama tidak jadi digelar dan akan dilanjutkan pada pekan depan, tiba-tiba pada Selasa (15/6/2021), Alvianto Wijaya selaku, Penggugat menerima Relaas panggilan sidang/pemberitahuan putusan yang dikirim dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan data sebagai berikut :

Nomer perkara 28/Pdt.G.S/2021 /PN SBY pengadilan negeri Surabaya menetapkan :
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur .
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini, diperhitungkan sebesar 365 ribu .

Panggilan sidang dapat dilihat pada e- Court Mahkamah Agung RI menu detail dalam perkara nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN SBY.

Dengan adanya, anomali putusan tersebut, jelas jelas Alvianto Wijaya sebagai Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan.

Alvianto Wijaya, saat ditemui, basudewanews.com, menyimpulkan, Majelis Hakim yang memutus perkara ini tidak profesional. Ia menilai, Majelis Hakim asal main putus perkara tanpa melalui prosedur yang benar

Lebih lanjut, Alvianto Wijaya, menyampaikan, ” Dalam waktu 7 hari ke depan akan melakukan upaya hukum keberatan,” bebernya.

Secara terpisah, Martin Ginting selaku, Humas Pengadilan Negeri Surabaya, saat dikonfirmasi diruang transit Majelis Hakim terkait, adanya putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan mengatakan, dalam perkara perdata biasanya dipanggil para pihak dipersidangan.

Kalau ada pihak yang tidak hadir sidang tidak bisa dilaksanakan dan akan dipanggil kembali dalam sidang berikutnya. Bila dipanggil sampai tiga kali masih tetap tidak hadir maka sidang dinyatakan putusan verstek.

Ia menambahkan, kalau para pihak hadir dipersidangan kewajiban Majelis Hakim  adalah untuk mendamaikan ( mediasi ) dan kalau tidak ada titik temu mediator menyatakan sidang dilanjutkan secara litigasi.

Dalam prosedur hukum acara adalah suatu kewajiban setiap putusan harus adanya pembuktian, menghadirkan para saksi saksi tidak ada putusan tanpa pembuktian terlebih dahulu.

Dan kalau toh ada anomali putusan sidang seperti temuan para awak media, hal ini sangat tidak mungkin.
” Namun putusannya tidak bisa dicabut sedangkan, anomali pada putusan itu dinamakan pelanggaran hukum acara dan pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan upaya hukum keberatan ke pengadilan ini ,” pungkasnya.

Dugaan, pelanggaran yang dilakukan Dewi Iswani, diindikasikan sengaja menabrak Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ( KEPPH).

Pedoman Perilaku Hakim, harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh, Dewi iswani sebagai Majelis Hakim baik didalam mupun diluar persidangan.

Profesi Majelis Hakim dalam menerima ,memeriksa dan memutus perkara harus memberikan pertimbangan yang didasari kapasitas keilmuan yang baik dan mumpuni harus berlaku imparsial yaitu,tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara.

Selain sebagai Majelis Hakim juga sebagai gerbang terakhir bagi para pencari keadilan. Majelis Hakim harus selalu meningkatkan kapasitas keilmuan dan memiliki integritas .
Sebagaimana ketentuan pasal 14 dan 15 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Atas dugaan, anomali dalam putusan bisa diartikan Dewi Iswani selaku, Majelis Hakim telah melalaikan atau sudah melupakan dengan sumpah ketika pertama kali dilantik sebagai Majelis Hakim.

Bisa dibayangkan, adanya kesengajaan yang menabrak rambu-rambu hukum beracara sidang adalah bentuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sudah selayaknya, Ketua PN (ANKUM ) agar memberikan teguran dan menjatuhkan sanksi terhadap bawahannya yang diduga telah mencoreng dan menyimpang dari kewenangan jabatan demi kredibel nama baik PN kelas satu Surabaya khususnya,  citra Majelis Hakim di seluruh indonesia pada umumnya.             MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Sang Pengadil Widiarso Vonis Bebas Indro Prajitno. Jaksa Kejati, Sabetania Langsung Ngacir Saat Dikonfirmasi

Published

on

Basudewa – Surabaya, Indro Prajitno selaku, Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham di PT. Sumber Baramas Energi (PT. SBE) diputus bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sabetania

Bacaan putusan bebas tersebut, berbanding terbalik dari tuntutan JPU yang sebelumnya, menuntut pidana bui selama 4 tahun.

Dalam amar putuasan yang dibacakan, Sang Pengadil, Widiarso, yaitu, mengadili terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dari JPU.

” Untuk itu terhadap terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ,” ucap Sang Pengadil, Widiarso, pada Senin (21/11/2022).

Usai, sidang awak media berusaha mengkonfirmasi, bagaimana tanggapan dari pihak JPU atas vonis bebas tersebut. Namun, sayangnya, JPU tidak memberikan komentar sembari jalan dengan cepat, meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana, dalam persidangan pada Kamis (27/10/2022) yang lalu, Penasehat Hukum terdakwa di hadapan Sang Pengadil, Widiarso, membeberkan bukti bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat apartemen atas nama istri terdakwa terhadap korban.

Dalam hal diatas, apakah benar keabsahan pemilik apartemen berupa, sertifikat ?.

Hal lainnya, badan perseroan yakni, PT.Sumber Baramas Energi (SBE) secara keabsahan legalitas patut dipertanyakan dihadapan Notaris mana perseroan tersebut dibuat ?.

Pasalnya, dalam susunan struktur perseroan baik Komisaris, Direktur maupun yang lainnya, di hadapan Notaris masing masing pemegang saham menunjukkan bukti modal
maka oleh, Notaris di cantumkan dalam struktur perseroan.   MET.

 

 

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending