Connect with us

Hukrim

Anomali Amar Putusan Perkara Gugatan Sederhana Diduga, Tak Sesuai S.O.P Berdampak Rugikan Penggugat.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Anomali dalam perkara gugatan sederhana nomor perkara : 28/Pdt.G.S/2021/PN Sby, disebutkan, dalam perkara tersebut, Alvianto Wijaya,SH (30) warga simpang DPS X surabaya sebagai Penggugat dan Kenny Harsojo ( 25 ) warga Sukomanunggal Jaya Surabaya sebagai Tergugat yang diduga melakukan Wanprestasi.

Anomali persidangan, dalam perkara gugatan sederhana dalam data yang dihimpun, basudewanews.com, pada Senen (14/6/2021) Alvianto Wijaya memenuhi panggilan Relaas sidang (perdana) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Tampak dipersidangan, Kenny Harsojo selaku, tergugat diketahui tanpa alasan yang jelas tidak hadir dipersidangan. Lantaran tergugat tidak hadir dipersidangan maka sidang belum bisa dimulai oleh, Dewi Iswani selaku, Majelis Hakim tunggal mengatakan, sidang ditunda pada pekan depan, Senin (21 Juni 2021).

Ironisnya sidang pertama tidak jadi digelar dan akan dilanjutkan pada pekan depan, tiba-tiba pada Selasa (15/6/2021), Alvianto Wijaya selaku, Penggugat menerima Relaas panggilan sidang/pemberitahuan putusan yang dikirim dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan data sebagai berikut :

Nomer perkara 28/Pdt.G.S/2021 /PN SBY pengadilan negeri Surabaya menetapkan :
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur .
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini, diperhitungkan sebesar 365 ribu .

Panggilan sidang dapat dilihat pada e- Court Mahkamah Agung RI menu detail dalam perkara nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN SBY.

Dengan adanya, anomali putusan tersebut, jelas jelas Alvianto Wijaya sebagai Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan.

Alvianto Wijaya, saat ditemui, basudewanews.com, menyimpulkan, Majelis Hakim yang memutus perkara ini tidak profesional. Ia menilai, Majelis Hakim asal main putus perkara tanpa melalui prosedur yang benar

Lebih lanjut, Alvianto Wijaya, menyampaikan, ” Dalam waktu 7 hari ke depan akan melakukan upaya hukum keberatan,” bebernya.

Secara terpisah, Martin Ginting selaku, Humas Pengadilan Negeri Surabaya, saat dikonfirmasi diruang transit Majelis Hakim terkait, adanya putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan mengatakan, dalam perkara perdata biasanya dipanggil para pihak dipersidangan.

Kalau ada pihak yang tidak hadir sidang tidak bisa dilaksanakan dan akan dipanggil kembali dalam sidang berikutnya. Bila dipanggil sampai tiga kali masih tetap tidak hadir maka sidang dinyatakan putusan verstek.

Ia menambahkan, kalau para pihak hadir dipersidangan kewajiban Majelis Hakim  adalah untuk mendamaikan ( mediasi ) dan kalau tidak ada titik temu mediator menyatakan sidang dilanjutkan secara litigasi.

Dalam prosedur hukum acara adalah suatu kewajiban setiap putusan harus adanya pembuktian, menghadirkan para saksi saksi tidak ada putusan tanpa pembuktian terlebih dahulu.

Dan kalau toh ada anomali putusan sidang seperti temuan para awak media, hal ini sangat tidak mungkin.
” Namun putusannya tidak bisa dicabut sedangkan, anomali pada putusan itu dinamakan pelanggaran hukum acara dan pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan upaya hukum keberatan ke pengadilan ini ,” pungkasnya.

Dugaan, pelanggaran yang dilakukan Dewi Iswani, diindikasikan sengaja menabrak Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ( KEPPH).

Pedoman Perilaku Hakim, harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh, Dewi iswani sebagai Majelis Hakim baik didalam mupun diluar persidangan.

Profesi Majelis Hakim dalam menerima ,memeriksa dan memutus perkara harus memberikan pertimbangan yang didasari kapasitas keilmuan yang baik dan mumpuni harus berlaku imparsial yaitu,tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara.

Selain sebagai Majelis Hakim juga sebagai gerbang terakhir bagi para pencari keadilan. Majelis Hakim harus selalu meningkatkan kapasitas keilmuan dan memiliki integritas .
Sebagaimana ketentuan pasal 14 dan 15 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Atas dugaan, anomali dalam putusan bisa diartikan Dewi Iswani selaku, Majelis Hakim telah melalaikan atau sudah melupakan dengan sumpah ketika pertama kali dilantik sebagai Majelis Hakim.

Bisa dibayangkan, adanya kesengajaan yang menabrak rambu-rambu hukum beracara sidang adalah bentuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sudah selayaknya, Ketua PN (ANKUM ) agar memberikan teguran dan menjatuhkan sanksi terhadap bawahannya yang diduga telah mencoreng dan menyimpang dari kewenangan jabatan demi kredibel nama baik PN kelas satu Surabaya khususnya,  citra Majelis Hakim di seluruh indonesia pada umumnya.             MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending